Type something and hit enter

Pages

On
advertise here

Pada hakikatnya setiap kebijakan fiskal baik itu alokatif, distributif, maupun stabilitatif telah memiliki instrumen maupun standar keberhasilan yang telah dikemukakan oleh banyak ahli ekonomi modren.Ukuran-ukuran itu ada beserta instrumen yang disertakan dalam setiap teori yang dikemukakan.


Hanya saja, sebagaimana letak ilmu ekonomi moderen yang positifistik, yang ada hanyalah alternatif-alternatif pilihan semata. Selanjutnya sebagai suatu kebijakan, maka ukuran mana yang diambil, sangat tergantung dari sistem ekonomi, sistem politik maupun tata nilai negara yang bersangkutan. Beberapa kriteria tersebut adalah;


a)      Alokasi yang efisien

Hal pertama yang harus diketahui disini adalah, makna efisiensi ditujukan pada penyediaan barang dan jasa sosial saja[1]. Umumnya, akan ditemui banyak makna pada kata-kata efisiensi. Akan tetapi, dalam studi ekonomi makna efisiensi erat kaitannya dengan biaya dan utilitas. Namun ukuran efisiensi ekonomi bagi kebijakan alokasi barang sosial sendiri masih terlalu bias.

Untuk itu hingga kini untuk standar sosial masyarakat ekonomi moderen, digunakan konsep efisiensi pareto optimum[2]. Konsep ini bermakna; diantara pelbagai kemungkinan alternatif yang dianggap optimal, bilamana tidak ada cara penggunan yang lain yang dapat membawa hasil (kepuasan, manfaat) yang lebih besar bagi semua anggota masyarakat, dibandingkan dengan pola penggunaan (alokasi) yang semula[3].

Kemudian ukuran keberhasilan dalam menanggulangi ekses eksternalitas negatif, pareto menyatakannya bahwa suatu ekuilibrium yang efisien adalah keadaan yang mencerminkan ekuilibrium yang bersifat kompetitif (competitive equilibrium).

Pedoman pandangan itu dapat dinyatakan sebagai berikut; perubahan pada suatu keadaan ekonomi tertentu akan membawa kesejahteraan atau kepuasan kolektif yang lebih besar, jika golongan yang mendapat manfaat lebih besar dari perubahan itu bisa memberi kompensasi kepada mereka yang telah mengalami kerugian sebagai akibat perubahan tersebut. Sedangkan, setelah kompensasi itu terlaksana (misalnya melalui langkah kebijaksanaan pemerintah) masih dinikmati kelebihan sisa kepuasan; artinya, masih ada hasil positif secara netto (net gain)[4].

Pada dasarnya, tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah maupun pihak swasta (perorangan dan kelompok), berkenaan dengan penanggulangan eksternalitas itu sama saja, yakni untuk mendorong alokasi sumber daya agar mendekati kondisi yang optimum secara sosial[5]. Nampaknya, jelas bahwa ukuran solusi optimum bagi eksternalitas nampaknya tetap mengacu pada konsep pareto optimum seperti yang telah dikemukakan diatas.[6] Konsep efisiensi alokatif versi pareto ini banyak digunakan sebagai standar keberhasilan yang dikembangkan para ahli ekonomi moderen melalaui temuan teori teori barang publik.

b)      Distribusi yang Adil

Sebagaimana telah banyak disinggung diatas, distribusi dalam literatur ekonomi moderen telah dilimpahkan sebagai masalah kebijakan. Namun disamping empat kriteria keadilan yang relatif praksis diatas, dalam literatur klasik hingga kini konsep pareto optimal sebagai ukuran alokasi yang efisien kerap ditunjuk sebagai rujuan kebijakan bagi ukuran-ukuran kebijakan distribusi pendapatan.

Akan tetapi dalam teorinya mengenai distribusi pendapatan yang menggunakan ukuran pareto optimum, konsep ini tidak sepenuhnya sama dengan efisiensi pareto untuk alokasi. Menurut Djojohadikusumo, tema pokok hukum pareto ini dapat dinyatakan secara sederhana sebagai berikut[7];

Dalam suatu keadaan tertentu ada sejumlah jiwa orang yang menerima pendapatan diatas suatu tingkat tertentu, katakan tingkat X. Bandingkan jumlah itu dengan jumlah jiwa yang hidup dibawah tingkat X. jika nisbah perbandingan itu berbeda, misalnya jika jumlah dalam golongan pertama (diatas X) bertambah secara nisbi dalam pertimbangannya terhadap jumlah dibawah X, maka hal itu berarti semakin berkurangnya ketimpangan dalam pembagian pendapatan.

Dalam uraian yang lebih sederhana konsep distribusi pendapatan versi pareto adalah untuk mengurangi kemiskinan, maka tiada jalan lain selain dengan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, termasuk kelompok si kaya. Tentu saja, konsep ini mengandung kelemahan yang cukup krusial.

Dimana selain utopis, juga bertentangan dengan pendapat Pareto sendiri yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan keniscayaan dalam sistem ekonomi manapun. Untuk itu akan cukup banyak ditemukan kritik dimana Pareto’s Law- tudingan pro-status quo  pada fenomena kemiskinan. Kritikan ini juga secara langsung banyak dikemukakan oleh ahli ekonomi islam, yang sangat kritis terhadap kajian distribusi pendapatan ekonomi moderen yang dinilai tidak memihak pada kelompok yang lemah[8].

Selain Parteo, ada konsep keadilan lain yaitu konsep keadilan Rawlsian, yang hampir berbalikan dengan konsep pareto. Disini Rawlsian mengemukakan distribusi pendapatan harus didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat yang paling tidak beruntung dibuat untuk lebih beruntung. Konsep Rawlsian sendiri mengundang kelemahan dimana tidak ada batasan sampai pada batas apakah, kelompok yang tidak beruntung dibuat beruntung. Atau sebaliknya, sampai batas manakah pendapatan kelompok kaya akan dikurangi untuk membuat kelompok miskin beruntung[9].

c)      Stabilitas yang mantap

Menentukan ukuran keberhasilan kebijakan fiskal stabilitatif memang relatif sulit. Selain disebabkan karena banyaknya tujuan yang akan dicapai, masalah-masalah trade off  kebijakan kerap menimbulkan masalah kedua yang implikasinya juga negatif bagi perekonomian.

Selanjutnya berdasarkan tujuannya kebijakan stabilitas yang terdiri dari (1) Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh, (2) mengurangi masalah pengangguran, (3) menekan laju inflasi, atau menjaga stabilitas harga-harga. Sebagai suatu bentuk kebijakan, tujuan yang tertera diatas nampaknya juga sudah merepresentasikan ukuran keberhasilan yang ideal.

Gambaran ideal ini memang lebih mirip dengan suatu penyederhanaan, dan tetap menimbulkan kesulitan pada batas manakah misalnya ukuran ukuran itu dapat dilaksanakan dengan menyandang prediket berhasil. Akan tetapi, sebagaimana diungkapkan Musgrave bahwa suatu kebijakan stabilisasi yang baik adalah ketika ia mampu menghindari kondisi trade off  kebijakan yang kerap ada dalam implementasi kebijakan fiskal moderen.

Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.







[1] Makna efisiensi dalam arti barang privat tidak dibahas mengingat relevansinya yang jauh dari studi ini.




[2] Konsep ini merupakan buah karya Vilfredo Pareto (1909) seorang ahli ekonomi asal Italia yang selanjutnya dikenal dengan hukum pareto (Pareto’s Law). Asal istilah alokasi efisien versi parteo’s law adalah pareto optimality, namun kemduian betkembang dengan istilah pereto effieciency saja. Lihat Djojohadikusumo, Soemitro, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Yayasan  Obor, Op. Cit, h.95




[3] Ibid, h.97




[4] Ibid.




[5] Darda Daraba, Eksternalitas dan Kebijakan Publik, makalah Program Pasca Sarjana / S3, Institut Pertanian Bogor, Juni 2001. Lihat di www.hayati-ipb.com/users/rudyct/indiv2001/darda_d.htm




[6] Sedikit penilaian atas konsep pareto diatas, nampaknya dengan tersirat Pareto ingin mengemukakan konsep alturis sebagai solusi bagi masalah eksternalitas. Akan tetapi, jika tawaran normatif tersebut tidak dapat diterima, maka pemerintah dengan instrumen fiskal, seperti pajak maupun dengan instrumen regulasi wajib mengatasinya




[7] Lihat Djojohadikusumo, Soemitro, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Yayasan  Obor, Op. Cit, h.98.




[8]Sebagaimana juga dikemukakan Soemitro, konsep keadilan Pareto memang menimbulkan kontroversi dikalangan ahli ekonomi moderen sendiri  Lantas apakah layak dengan ukuran distribusi pareto yang kontroversial ini, ia dikatakan sebagai ukuran keberhasilan kebijakan fiskal distributif? Jawabannya sangat relatif sebab tergantung kebijakan masing-masing pemerintahan moderen. Meski demikian, nampaknya juga tidak adil untuk melihat konsep ukuran atau kriteria keadilan hanya sebatas konsep pareto optimali sebagai icon ditribusi yang adil menurut fiskal moderen. Sebab, meskipun kajian ini tidak begitu populis bagi para ahli ekonomi moderen, masih ada sejumlah ahli ekonomi yang konsen dalam bidang ini.




[9] Lihat Konsep ini secara lebih dalam dalam Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, (terj : M. Saiful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin) Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.



Komentar di sini saudara ku

Click to comment