Type something and hit enter

Pages

On
advertise here

Filsuf Jeremy Bentham merupakan filsuf pasca Adam Smith, yang menganalisa dan menemukan konsep mengenai masalah manfaat dan tidak bermanfaat (utilitas dan disutilitas) dalam suatu sistem[1]. Pada dasarnya konsep utilitas dekat dengan konsep rasionalitas, dimana konsep utilitas merupakan tujuan dari sikap rasionalitas itu sendiri. Prinsip utilitas menurut Bentham adalah; semua tindakan sebaiknya diarahkan untuk mencapai kesenangan atau menghindari rasa sakit[2].


Selanjutnya muncul persoalan dalam fungsi utilitas, akibat adanya tuntutan epistemologis ilmu ekonomi dimana suatu manfaat harus dapat diukur dengan satuan ukur. Awalnya, konsep tuntutan ini disikapi dengan mengajukan solusi harga atas kesenangan sebagai ukuran. Akan tetapi, sekali lagi hal ini secara ilmiah tidak dapat diterima mengingat ukuran kesenangan tersebut rupanya berbeda-beda untuk tiap individu yang merasakannya.

Hal ini kemudian mendatangkan dua kerancuan dalam teori utilitas, yaitu ketidakjelasan parameter kuantitas yang memiliki standar ilmiah, dan preferensi individu yang beragam yang memunculkan ketidakmungkinan utilitas untuk dibandingkan. Kesulitan ini sedikit terpecahkan ketika ada konsep untuk tetap mengkuantitatifkan ukuran utilitas dengan menggunakan konsep utilitas marginal.

Konsep ini pada hakikatnya, mencoba mengambil pemecahan pada masalah kapasitas pengukuran maksimal yang menggunakan law of deminishing return. Dalam konsep ini, utilitas akan dibagi menjadi satuan-satuan harga, dimana setiap penambahan harga pada suatu barang konsumsi misalnya, hanya akan menambah utilitas yang makin kecil dan pada titik baliknya menunjukan utilitas yang marginal.

Konsep utilitas marginal, dalam teori ekonomi sangat erat. Ia digunakan sebagai landasan dalam proses pertukaran pada transaksi pasar. Untuk itu, utilitas merupakan dasar bagi teori permintaan dan penawaran. Bagi kajian fiskal relevansi utilitas marginal, biasanya kerap ditemukan pada upaya-upaya teoritis bagi solusi barang publik yang mencoba mengadobsi mekanisme pasar, speeti pada Teori Samoelson, dan Pseudo Demand Curve yang dikemukakan oleh Howard R Bowen dalam bukunya Toward Social Economy[3]

Kebijakan Fiskal Moderen.

Membahas masalah fiskal sebagai suatu kebijakan akan mengalihkan pembahasan pada persoalan instrumental. Dalam konsep yang lebih luas, Mulia P. Nasution (2004) menyatakan pendekatan yang digunakan dalam merumuskan suatu keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan[4].

Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dan sisi subyek meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/ atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara, daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dan sisi proses, mencakup se1uruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan negana meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/ atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas tersebut dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam subbidang pengelolaan fiskal, terbagi lagi menjadi  fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

Sebagaimana telah dikemukakan Mulia, nampak bahwa lingkup fiskal dalam prespektif yang luas memiliki cakupan yang amat lebar. Paling tidak, ini merupakan konsep luas dari fiskal, sekaligus merupakan lawan dari konsep fiskal yang sempit yang hanya diartikan dengan makna pajak serta pengeluarannya[5].

Tujuan Kebijakan Fiskal Moderen.

Fiskal sebagai instrumen, tidak bisa dilepaskan dalam perannya sebagai solusi alokasi, distribusi dan stabilisasi sebagaimana peran pemerintah dalam perekonomian. Akan tetapi, lazimnya suatu tujuan dibutuhkan suatu standar nilai untuk menguji tingkat keberhasilannya. Adapun tujuan kebijakan fiskal moderen dalam hal ini adalah;

  1. Kebijakan fiskal alokatif.

Paling tidak ada dua tujuan dalam kebijakan ini, dimana keduanya merupakan skala prioritas. Pertama, untuk mengatur alokasi-alokasi sumberdaya yang akan digunakan untuk barang pribadi dan barang sosial. Kedua, untuk menyediakan barang sosial serta bagaimana komposisi/ bauran barang sosial tersebut.

  1. Kebijakan fiskal distributif.

Kebijakan fiskal untuk tujuan ini adalah untuk membagikan distribusi pendapatan kepada masyarakat secara adil dan merata. Menurut Syamsi (1994) ada dua faktor yang sangat memengaruhi kebijakan ini[6]; yaitu (1) tingkat pengembalian faktor produksi, (2) pendistribusian faktor modal.

  1. Kebijakan fiskal stabilisasi.

Dalam sejarahnya, kebijakan ini muncul saat perekonomian dunia sedang mengalami depresi yang hebat akibat siklus bisnis perekonomian. Menurut Sukirno (1998) tujuan kebijakan fiskal stabilitatif adalah[7]; (1) Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh, (2) mengurangi masalah pengangguran, (3) menekan laju inflasi, atau menjaga stabilitas harga-harga. Disamping ketiga hal tersebut banyak yang menyatakan bahwa menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang mantap juga dijadikan sasaranm kebijakan fiskal stabilitatif.

Sepintas, tujuan kebijakan fiskal diatas nampak begitu terpisah-pisah, dan memang demikian adanya. Untuk itu, menurut Musgreve & Musgrave, keberhasilan suatu kebijakan fiskal terletak pada kemampuannya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut secara serentak[8].
Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.






[1] Ibid, h.36.




[2] Sebagaimana telah diungkapkan, makna utilitas sangat dekat dengan konsep rasionalitas. Bentham sendiri pada dasarnya  hanya melestarikan paham hedonisme yang merupakan bagian dari materialisme yang telah dikembangkan di daratan eropa pada abad 17 dan 18. Hedonisme merupakan faham materialistik mekanistik yang menganggap nasib manusia ada ditangannya sendiri dan egois sebagai tujuan akhir dari kehidupan yang paling mulia bagi setiap aktifitas manusia . Faham ini pertama kali dikemukakan oleh filosof yunani kuno, Aristippus of Cyrine (435-366 SM) dan disempurnakan oleh Epicurus (341-270 SM) . Lihat Ali Mudhofir, Kamus Filsafat Barat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, h.152 dan  Save M. Degun, Pengantar Filsafat Ekonomi, Rieka Cipta, Jakarta, 1992, Ibid, h.36.




[3] Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 5 (terj:Alfonsus Sirait) Jakarta, Erlangga, 1993, Op. Cit, h. 49.




[4] Mulia P. Nasution, Reformasi Manajemen Keuangan Negara, dalam _______ Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004. Op. Cit, h. 174




[5] Dalam penulisan ini akan dicoba, untuk mengemukakan fiskal moderen dalam prespektif teori dan sistem. Meskipun lebih kecil dari pada perspektif Mulia, diakui pada pembahasan nanti penulis tidak cukup mampu untuk mengurai, apalagi membahas secara komperhensif masalah fiskal moderen dalam teori dan sistem. Meskipun begitu, nampaknya untuk dijadikan syarat suatu komparasi penjabaran nanti akan diusahan memenuhi standar gambaran mengenai fiskal moderen.




[6] Ibnu Syamsi, Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Rieka Cipta, Jakarta, 1994, h.97.




[7] Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Kedua, Jakarta, Rajawali Press, 1998, h.172.




[8] Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 5 (terj:Alfonsus Sirait) Jakarta, Erlangga, 1993, Op. Cit, h 15


Komentar di sini saudara ku

Click to comment