Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Tidak adil untuk memakai sepenuhnya konsep filosofis kepemilikan sumberdaya versi kapitalis, pada ilmu ekonomi moderen. Sebab, meskipun tidak sepenuhnya terpisah, harus ada sejumlah revisi-revisi filosofis yang harus dilakukan, mengingat perubahan definisi, yaitu pengakuan sekor pemerintah sebagai pelaku ekonomi yang signifikan. Disamping itu fenomena perdagangan global juga menuntut pemisahan secara konseptual pada pelaku swasta. Menurut Grossman, batas-batas kepemilikan pada sistem ekonomi moderen tidak begitu jelas[2]. Hal ini misalnya terlihat pada makna hak kepemilikan pribadi dimana akan sulit menemukan batas-batas kepemilikan.

Definisi kepemilikan adalah kekayaan yang menunjuk pada sejumlah hak terhadap harta nyata, dan tak nyata yang memungkinkan pemiliknya (dengan batasan-batasan tertentu) untuk menggunakannya[3]. Sampai pada definisi ini tidak terlihat adanya bias makna, akan tetapi ketika kepemilikan tersebut dilekatkan pada salah satu pelaku ekonomi, misalnya pribadi atau sektor rumah tangga. Maka akan muncul beberapa kesulitan untuk memberikan sampai batas mana, dan dengan batasan apa kepemilikan atas sumberdaya itu dapat diberlakukan. Dalam literatur ilmu ekonomi moderen, kategori kepemilikan memiliki sifat yang terlalu rigid. Ketiganya adalah;

  1. kepemilikan individu

  2. kepemilikan swasta

  3. kepemilikan pemerintah.

Sebagai suatu asumsi, nampaknya akan lebih tepat jika menunjukan bahwa makna kepemilikan sumberdaya ilmu ekonomi moderen, bagaimanapun juga masih akan tetap berada pada tiga kategori tersebut. Hanya saja, sebagai suatu sistem ekonomi moderen yang bisa beragam variannya, maka yang terjadi adalah pergeseran-pergeseran pada tiga batasan kepemilikan. Kemudian, keluwesan pergeseran batas kepemilikan tersebut akan lebih banyak dipengaruhi oleh elemen-elemen di dalam sistem ekonomi, maupun diluar sistem ekonomi moderen.

Teori-Teori Nilai Ekonomi Moderen


Bagian ini merupakan kajian yang diakui cukup jauh relevansinya jika melihat fiskal moderen dalam perspektif yang sempit, atau hanya seputar masalah kebijakan an-sich. Namun kajian fiskal moderen sebagai subsistem dari sistem ekonomi telah menuntut hal ini untuk dibahas dengan proporsional. Sebab landasan filosofis ekonomi moderen ini rupanya sangat menentukan konsep yang jelas mengenai fiskal moderen. Untuk itu, nantinya akan dibahas konsep manusia rasional ekonomi dan konsep utilitas serta relevansinya dengan fiskal moderen.

Rational Economic Man

Umumnya kaidah rasionalitas yang memberikan arah bagi prilaku ekonomi masyarakat moderen diartikan sebagai suatu prinsip yang general. Yaitu, berbuatlah sedemikian rupa untuk mendapatkan nilai sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan nilai sedikit-dikitnya[4]. Pernyataan yang sudah menjadi suatu prinsip ekonomi klasik hingga moderen ini tidak begitu saja muncul tanpa pandangan filosofis yang menjadi acuan.

Menurut Adam Smith, motivasi manusia --dalam kapasitasnya masing-masing—dalam kegiatan ekonomi adalah untuk kepentingan diri sendiri (self interest). Hal ini sejalan dengan hakikat manusia yang menurutnya semua bersifat rakus dan serakah. Meskipun begitu, motivasi self interest yang menjadi dasar filosofis mekanisme pasar sebenarnya bukan hasil pemikiran Adam Smith, yang pada masanya merupakan  profesor filsafat moral pada University of Glasgow[5].

Pandangan bahwa manusia adalah serakah juga pernah dikemukakan Bernard de Mandeville (1670-1733) dalam bukunya The Fable of The Bess pada tahun 1714. Mandeville menganggap manusia selalu mementingkan diri sendiri, akan tetapi berbeda dengan solusi Smith, untuk mencegah distorsi sosial akibat keserakahan individu itu, Mandeville berpendapat pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian[6]. Perlunya asumsi bahwa manusia moderen harus serakah juga secara eksplisit dilanjutkan oleh Keynes dalam menyusun ilmu makroekonomi moderen. Dalam hal ini JM Keynes, seperti dikutip Schumacer mengatakan[7];

Saatnya belum tiba. Paling tidak sampai seratus tahun lagi kita masih harus menipu setiap orang, termasuk diri kita sendiri, bahwa yang baik itu buruk dan yang buruk itu baik—karena yang buruk berguna dan yang baik tidak berguna. Sikap serakah, riba dan juga hati-hati masih harus tetap menjadi dewa-dewa kita untuk jangka waktu yang cukup lama, karena hanya dewa-dewa inilah yang akan dapat membimbing kita keluar dari terowongan kebutuhan-kebutuhan ekonomi kecerah matahari.

Apa yang dikemukakan Keynes diatas memang mengulang dari simpulan E.F. Schumacher tentang filsafat memperkaya diri sendiri, atau dengan kata lain self interest. Oleh karena itu deskripsi self interest yang merupakan makna manusia ekonomi rasional, dapat juga disamakan dengan upaya untuk memaksimalkan manfaat (utilitas) dalam aktivitas ekonomi (produksi-distibusi-konsumsi) dengan parameter materialisme.

Dalam perjalanannya ternyata self interest, telah mengakibatkan implikasi negatif berupa efek makroekonomi yang tidak bisa dikendalikan oleh dinamika ekonomi itu sendiri. Efek ini terjadi akibat efek businnes cycle (siklus bisnis; tinggi rendahnya pendapatan dan output nasional akibat aktifitas mikro ekonomi)[8]. Untuk itu sebagaimana upaya Mandeville, Keynes percaya pemerintah harus berperan dalam perekomomian, baik sebagai alokator, distributor maupun stabilisator untuk menjaga keseimbangan umum.

Relevansi Sikap Rasional pada Konsep Fiskal Moderen


Bila konsep rasionalitas diterapkan pada prilaku ekonomi manusia, maka konsep ini akan berarti seorang dikatakan rasional bilamana terdapat suatu proporsi (perbandingan) yang tepat antara suatu hal dengan aspek lainnya[9].  Salah satunya adalah keberadaan common consumption, public goods, common property resources. Selain pada fungsi alokasi, keniscayaan timpangnya distribusi pendapatan yang makin tajam akibat aktifitas mekanisme pasar juga merupakan implikasi dari sikap rasional manusia moderen.

Preskripsi konsepnya adalah, motivasi self interest yang melapisi sikap rasionalitas selanjutnya akan mendorong manusia ekonomi moderen untuk melakukan pilihan ekonomi yang harus menghasilkan kepuasan secara material. Hal ini kemudian membuat prilaku alturis tidak akan laku, dan malah dipandang irrasional dalam konteks manusia moderen. Rasionalitas yang dalam konsep dasarnya juga merupakan konsep materialisme selanjutnya juga akan membutakan sikap sosial terhadap orang-orang miskin.

Persoalannya sikap sosial dalam manusia moderen telah diset, seperti ajaran Adam Smith, dimana setiap prilaku rasional harus bermotif self interst. Kemudian sikap mementingkan kepuasan diri bagi manusia moderen adalah sikap yang menurut tata nilai moderen akan dengan sendirinya membantu persoalan sosial. Dengan alasan-alasan inilah, maka tindakan para ahli ekonomi moderen yang menyerahkan masalah distribusi pendapatan pada masalah kebijakan ekonomi dapat dibenarkan dari sudut pandang mereka.

Bahkan, pemasukan nilai-nilai etika yang dipaksakan pada teori-teori keadilan distributif, jelas akan mendatangkan kerancuan berpikir atau nalar rasionalitas yang telah dibangun sedemikian rupa. Dari dua argumentasi tentang relevansi sikap rasionalitas ekonomi manusia moderen nampaknya jelas, bahwa ada kaitan yang sangat fundamental dalam melihat fiskal moderen sebagai kajian sistem fiskal yang komprehensif, dan integratif dengan tata nilai ekonomi moderen.

Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.







[1] Dari sudut kajian ini, diakui bahwa pembahasan masalah-masalah kepemilikan memang tidak begitu dekat dengan tema penulisan. Lebih tepatnya, tema ini dapat dijadikan salah satu uraian dalam perbandingan sistem ekonomi. Kendatipun demikian, pengungkapan masalah ini mungkin perlu, sebatas korelasinya dengan sistem fiskal moderen. Untuk itu, tidak akan dibahas terlalu panjang mengenai hal ini.




[2] Gregory Grossman, Sistem-Sistem Ekonomi, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, Op.Cit, h.62.




[3] Ibid, h.26




[4] Save M. Degun, Pengantar Filsafat Ekonomi, Rieka Cipta, Jakarta, 1992, h. 35.




[5] Sebenarnya ketiga fungsi pokok dari peran pemerintah serta filosofi self interest Adam Smith yang memposisikannya sebagai 'kaum liberalis yang tak bermoral' kini menjadi pertentangan dikalangan ekonom, khususnya ekonom aliran kiri. Banyak diantaranya yang menyalahkan ekonom Smithan yang salah menafsirkan ajaran gurunya, Adam Smith dalam The Wealth of  Nation. Amartya Sen misalnya malah menyimpulkan Adam Smith adalah tokoh moralis aliran Socrates dan percaya ajarannya tidak memosisikan peran pemerintah begitu marginal dalam negara). Lihat Amartya Sen, Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?, (terj: Rahmani Astuti), Bandung, Mizan, 2001, h .19. Adalah paham hedonisme yang merupakan bagian dari materialisme –sebagaimana posisi ilmu ekonomi pasar kapitalis —yang telah dikembangkan di daratan eropa pada abad 17 dan 18. Hedonisme merupakan faham materialistik mekanistik yang menganggap nasib manusia ada ditangannya sendiri dan egois sebagai tujuan akhir dari kehidupan yang paling mulia bagi setiap aktifitas manusia. Lihat Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, Oc. Pit, h 19.

Faham Hedonisme ini pertama kali dikemukakan oleh filosof yunani kuno, Aristippus of Cyrine (435-366 SM) dan disempurnakan oleh Epicurus (341-270 SM). Lihat Ali Mudhofir, Kamus Filsafat Barat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, h.152




[6] Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, Oc. Pit, h. 21.




[7] Lihat E.F. Schumacher, Kecil Itu Indah, (terj; S. Supomo), Jakarta, LP3ES, 1979, h.23




[8] Teori-teori tentang  businnes cycle yang menjadi keniscayaan setiap perekonomian banyak dikemukakan oleh ahli-ahli ekonomi. Misalnya monetary theories (Milton Friedman, Hawtrey), innovation theories (Joseph Schumpeter, Hansen), multiplier-accelerator model (Samuelson), Political Theories (Kalecki, Nordhaus, Tufte), equilibrimum-bussines-cycle theories (Lucas, Barro, Sargent) Lihat Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 5 (terj:Alfonsus Sirait) Jakarta, Erlangga, 1993, h.283






[9] Save M. Degun, Pengantar Filsafat Ekonomi, Rieka Cipta, Jakarta, 1992, Op. Cit, h.6.


Komentar di sini saudara ku

Click to comment