Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Umumnya pengertian sistem kerap diibaratkan dengan suatu organisasi besar yang menjalankan pelbagai subjek, dan objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Menurut Dumairy, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur, serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan[1].

Dari deskripsi singkat sistem ekonomi tersebut, fiskal sebagai bagian dari subsistem ekonomi memiliki hubungan dengan elemen-elemen lain dalam sistem ekonomi yang lain. Hubungan subsistem fiskal dengan elemen-elemen itu sendiri berbentuk hubungan interaktif yang saling memengaruhi.

Oleh karena itu penggambaran hubungan subsistem fiskal dengan subsistem yang lain harus dilakukan, guna mengetahui konsep yang jelas mengenai sistem fiskal moderen. Beberapa elemen itu misalnya, sistem politik moderen yang memengaruhi peran pemerintah dalam perekonomian, sistem tata nilai sosial  yang memengaruhi nilai-nilai filosofis pelaku ekonomi. Selain hal ini penting untuk mengetahui definisi yang lebih tepat atas fiskal moderen, juga menjadi suatu syarat bagi suatu studi komparasi.



Lembaga Politik dalam Perpektif Sistem Fiskal

Sebagai bagian daru suatu kebijakan pemerintah, sistem fiskal tidak bisa dilepaskan dari keberadaan institusi politik negara moderen. Alasan sederhananya, ia merupakan salah satu dari –paling tidak tiga—instrumen yang dipergunakan pemerintah untuk berinteraksi dalam perekonomian. Dari tiga pelaku ekonomi yang lain, nampak bahwa pemerintah memiliki hak istimewa, yaitu legitimasi politik. Pada hakikatnya, kajian mengenai hubungan ini merupakan kajian ilmu ekonomi politik yang menjembatani ilmu politik dan ilmu ekonomi. Teori-teori yang kemudian lahir dari bidang ini salah satunya adalah teori pilihan publik (public choice theory)[2].



Sistem Perpolitikan Moderen

Dalam literaur ilmu politik, modernisasi sistem politik kerap diidentikan dengan proses pelembagaan intitusi-institusi politik yang terorganisir sedemikian rupa dan merespon perubahan-perubahan tatanan sosial yang lain, seperti ekonomi, struktur sosial dan lain-lain[3]. Paham yang diidentikan dengan proses transformasi politik menuju modernisasi ini dikenal dengan paham developmentalis. Akan tetapi, sebagai suatu kajian internal politik moderen, nampaknya belum ada suatu kejelasan konseptual mengenai hal tersebut. Hal ini diungkapkan Lane & Ersson sebagai beikut[4];

Begitu banyak upaya yang telah dilakukan untuk menginterpretasikan perubahan politik seperti seharusnya ada dan sesungguhnya ada. Dari pelbagai upaya-upaya itu bermunculan pelbagai macam teori dan pendekatan, mulai dari teori dasar transisi sosio-ekonomi dari masyarakat agraris menuju industri (Riggs, 1957) hingga ke pelbagai model dan hipotesa yang kemudian dikelompokan sebagai developmentalis (Pye, 1987). Diharapkan teori itu mampu memberikan sumbangan berarti kepada ilmu politik seperti yang telah disumbangkan oleh teori pertumbuhan ekonomi kepada ekonomi. Akan tetapi nyatanya, harapan itu tidak dapat terpenuhi.

Tidak adanya konsep yang pasti yang dapat menjelaskan konsep fiskal moderen merupakan suatu kendala tersendiri. Sebab standar apakah yang kemudian dapat dijadikan vareabel independen untuk menjelaskan konsep fiskal, misalnya sejauh mana peran pemerintah dapat dilakukan? Pada titik ini, pembahasan mungkin tidak akan dilanjutkan mengingat relevansi tema ini yang cukup jauh dari tema skripsi yang digagas. Akan tetapi, sebagai suatu hipotesa dapat pula jika kesimpulan akhir dari discourse konsep politik diletakkan pada konsep politik moderen yang melekatkan konsepsinya pada nilai-nilai yang dianut masing-masing rezim politik yang ada[5].

Diajukannya konsep ini, meskipun akan berakibat pada tidak adanya konsep tunggal mengenai prespektif politik moderen sebagai suatu bahan analisa fiskal moderen tentu akan mengakibatkan sedikit kekaburan pada konsep fiskal moderen yang dapat disepakati. Akan tetapi, sebagai suatu pilihan penelitian, nampaknya hal ini tidak dapat dihindarkan. Dalam konsep ekonomi, paham developmentalis memiliki relevansi dengan konsep ekonomi pembangunan. Konsep ini menurut Todaro, merupakan suatu rangkaian proses pembangunan ekonomi yang tidak melibatkan nilai-nilai ekonomi saja, melainkan secara integral juga mencakup nilai-nilai non ekonomi, seperti sosial, agama, maupun budaya[6].

Proses Politik dan Solusi Alokatif

Dalam fungsi alokasi, secara teoritis ada dua pilihan institusi yang memungkinkan melaksanakannya, yaitu institusi pasar dan anggaran (fiskal). Akan tetapi, juga belum cukup untuk mengupayakan alokasi yang efisien, sebab adanya keharusan batas antara barang privat dan barang publik. Batas-batas kepemilikan merupakan prasyarat mutlak untuk menentukan pengalokasian yang efisien, dan juga merupakan garis beda yang dipakai untuk memisahkan suatu sistem ekonomi[7].

Selanjutnya batasan kepemilikan sendiri ditentukan oleh ideologi, sistem ekonomi, maupun rezim politik yang berlaku. Dimana faktor politiklah yang kemudian memberikan batas-batas kepemilikan sumberdaya pada para pelaku ekonomi[8].

Relevansi antara proses politik, dan fungsi alokasi yang efisien dapat ditemukan pada teori pemungutan suara yang pada dasarnya merupakan khazanah literatur politik dipinjam oleh ahli ekonomi sebagai solusi barang publik. Inti dari teori ini adalah, mencari efisiensi dari proses negoisasi untuk menentukan keputusan antarindividu dalam menentukan preferensi barang publik kepada pemerintah. Knut Wicksell, seperti dikutip Guritno Mangkoesoebroto mengatakan bahwa proses politik dalam bidang ekonomi sangat penting untuk mencapai alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien[9].

Contoh lain yang juga merepresentasikan adalah teori-teori penyediaan barang publik barang publik, seperti Teori Pigeon, Teori Bowen, Teori Erich Lindhal, Teori Samuelson, Teori Anggaran, dan lain-lain juga secara eksplisit ditunjukan oleh Teori Pemungutan Suara. Dalam Teorema Coase, keberadaan biaya negoisasi merupakan keniscayaan penyelesaian solusi barang publik, selain tidak berlakunya pasar dan sistem harga.



Distribusi Pendapatan sebagai Masalah Kebijakan

Tidak adanya teori keadilan pada tinjauan teoritis fiskal distribusi pendapatan mainstream (baca; moderen) merupakan alasan utama, mengapa para ahli ekonomi moderen menjadikan persoalan distribusi sebagai masalah kebijakan[10]. Hal ini disebabkan karena makna keadilan tidak bisa diputuskan berdasarkan pertimbangan ekonomi semata.  Disisi yang lain kriteria nilai keadilan menuntut adanya kesepakatan sosial tentang apa dan bagaimana distribusi yang adil tersebut.

Pada akhirnya hal ini merupakan pilihan satu-satunya untuk mengeluarkan ‘teori’ keadilan dalam ilmu ekonomi menjadi kajian kebijakan praksis, yang akan sangat tergantung oleh ideologi serta tata nilai suatu negara. Sebab, dengan proses politiklah kritreria keadilan dengan mudah dapat disepakati dan diketahui. Kendati demikian, tidak benar jika ahli fiskal moderen tidak pernah berupaya mencari pemecahan teoritis atas preferensi keadilan. Beberapa kriteria-kriteria keadilan dalam teori distribusi[11];

  1. Kriteria berdasarkan sumberdaya alam (endowment-based criteria)

  2. Kriteria utilitarian.

  3. Kriteria Egalitarian

  4. Kriteria Campuran

Dalam konteks yang lebih nyata, proses interaksi sinergis antara lembaga politik dengan konsep ekonomi distribusi pendapatan guna menghasilkan suatu kebijakan distributif jelas akan beragam. Dilain sisi, heterogenitas rezim politik sendiri, seperti telah dikemukakan dipengaruhi oleh kecendrungan ideologis serta nilai-nilai internal suatu bangsa. Kendati demikian, untuk tujuan evaluasi kebijakan ekonomi, Lane & Ersson mengemukakan empat klasifikasi rezim politik atau sistem ekonomi politik untuk keperluan itu. Yaitu[12];

  • v  Rezim kapitalisme murni (desentralistis)

  • v  Rezim etatisme kapitalis

  • v  Rezim kapitalisme campuran

  • v  Rezim sosialis (gabungan dari rezim sosialis murni dan rezim sosialis pasar campuran)

Nampak jelas bahwa ada alasan untuk mengatakan bahwa institusi politik dalam proses, maupun tujuannya merupakan konterpat-sinergis dari elemen-elemen sistem fiskal, khususnya untuk masalah kebijakan distribusi pendapatan.



Stabilitas Politik dan Stabilitas Ekonomi

Simpulan adanya keterkaitan yang erat antara bangunan politik yang stabil sebagai syarat bagi terciptanya kestabilan ekonomi nampaknya telah menjadi suatu aksioma. Hal ini bahkan, sudah menjadi bagian pengetahuan umum, andaikata tidak ada kajian induktif yang mereduksinya menjadi teori stabilitas ekonomi moderen. Dalam hal ini kestabilan perekonomian Indoneisa bisa dijadikan contoh. Perekonomian Indonesia pada masa sebelum orde baru, kondisi politik begitu labil dan diwarnai suksesi, maupun kudeta[13].

Hal ini kemudian memiliki implikasi negatif terhadap perekonomian yang ditunjukan oleh indikator-indikator makroekonomi seperti; produksi nasional dan pendapatan perkapita yang rendah, banyaknya pengangguran, hyper inflasi dan lain sebagainya. Akan tetapi simplifikasi contoh-contoh akioma ini tidak boleh terlalu gegabah disimpulkan. Sebab meskipun secara deduktif-rasional hal itu mungkin, namun dengan pembuktian induktif-empiris bisa saja menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Akan tetapi, sebagaimana juga diungkapkan Lane & Ersson, bahwa keterkaitan itu malah memungkinkan dalam persepktif fiskal. Yaitu stabilitas politik itu rupanya mempengaruhi besaran volume anggaran suatu negara moderen. Dimana, stabilitas politik merupakan, satu diantara enam variabel independen yang berpengaruh terhadap besaran volume anggaran[14]. Pada akhirnya–sebagai suatu hipotesa—nampaknya akan lebih mudah untuk mengetahui hubungan langsung antara stabilitas politik dalam pengaruhnya pada stabilitas perekonomian sebagaimana peran fiskal dibutuhkan. Hal ini dapat dirasionalisasilkan sebagai berikut;

  1. Dalam konteks pasar uang sebagai kajian mokroekonomi, stabilitas merupakan faktor kunci dalam menentukan prilaku para pelaku pasar. Bagaimanapun juga dalam struktur perekonomian moderen transaksi keuangan telah dikenal memiliki sifat yang tidak dapat diperkirakan.

  2. Dalam kajian mengenai capital outflow, sebagimana yang terjadi di Indoneisa, para investor –apalagi bagi para investor penanaman modal langsung—akan cendrung memilih negara yang memiliki tingkat stabilitas politik dan keamanan yang tinggi

  3. Suasana kepastian hukum yang dipengaruhi kepastian politik adalah syarat utama bagi kepatuhan para wajib pajak. Aspek hukum pajak tentunya erat kaitannya dengan kepastian hukum akan memberikan sebuah argumen bahwa, pada negara yang memiliki stabilitas politik tingkat efisiensi maupun kepatuhan wajib pajak yang tinggi pula.



Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.







[1] Dumairy, Perekonomian Indonesia, Jakarta, Erlangga, 1996.




[2] Jan Erik Lane & Svante Ersson, Ekonomi Politik Komparatif, Rajawali Press, Jakarta 1994, Op. Cit, h.325.




[3] Hanvitra, David E Apter: Dari Behavioralis, Strukturalis, Sampai Politik Moderenisasi, dalam Jurnal Progrrsif, Pemikiran Politik Klasik dan Moderen. Diterbitkan oleh Political Science Forum PE FISIP UI, Edisi II/ Mei 2001




[4] Jan Erik Lane & Svante Ersson, Ekonomi Politik Komparatif, Rajawali Press, Jakarta 1994, Op. Cit, h.160.




[5] Marx Weber  (1949) dan Gunnar Myrdal (1970) mengatakan bahwa konsep parana-parana sosial yang secara struktural membangun parana-paran sosial, termasuk pranata politik nampaknya dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui konsep politik moderen. Lihat dalam Jan Erik Lane & Svante Ersson, Ekonomi Politik Komparatif, Rajawali Press, Jakarta 1994, Ibid, h.161




[6] Pada bahasan yang lebih kongkrit misalnya, kesimpulan tersebut juga digunakan Musgrave & Musgrave dalam menelaah Kuangan Negara dalam bukunya Keuangan Negara; Teori dan Praktek. Dimana  kedua ahli keonomi keuangan negara itu menganalisa struktur politik Amerika Serikat dalam menganalisa konsep politik dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal. Dalam salah satu bab misalnya, Musgrave & Musgrave menganalisa landasan konstitusi maupun struktur politik untuk menentukan arah kebijakan fiskal Amerika Serikat. Lihat Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 5 (terj:Alfonsus Sirait) Jakarta, Erlangga, 1993, dan Michael P Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (terj: Haris Munandar), Jakarta, Erlangga, 2000




[7] Gregory Grossman, Sistem-Sistem Ekonomi, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, h.19.




[8] Jan Erik Lane & Svante Ersson, Ekonomi Politik Komparatif, Rajawali Press, Jakarta 1994, Op. Cit, h.50.




[9] Lihat Guritno Mangkusubroto, Ekonomi Publik, Edisi 3, Yogyakarta, BPFE UGM, 2001, h.88




[10] Solusi ini sebenarnya sama dengan alasan yang terjadi pada adobsi proses politik pada pemecahan peferensi konsumen pada barang sosial. Ketidakmampuan teori fiskal moderen dalam merumuskan teori keadilan merupakan keniscayaan epistemologis ilmu ekonomi yang membuang parameter nilai atau kajian normatif. Lihat Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 5 (terj:Alfonsus Sirait) Jakarta, Erlangga, 1993, Op. Cit, h. 78.




[11] Ibid, h. 80.




[12] Lihat  Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, Ekonomi Politik Komparatif, (terj: Haris Munandar) Jakarta, Rajawali Press, 1994, Oc. Pit, h. 333.




[13] Dumairy, dalam hal ini mengelompokan perekonomian Indonesia sebelum orde baru menjadi tiga periode. Yaitu;

  1. periode 1945-1950

  2. periode demokrasi parlementer (1950-1959)

  3. periode demokrasi terpimpin (1959-1965)

Pada dasarnya menuru pengamatan Dumairy, tiga periode yang memiliki tingkat kelabilan yang rendah sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia,. Hal ini misalnya, ditunjukan oleh indikator-indikator-indikator ekonomi yang ada, yaitu; produksi dan pendapatan perkapita yang rendah, banyaknya pengangguran, hyper inflasi dan lain sebagainya. Lihat lebih lengkap dalam Dumairy, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1996.




[14] Akan tetapi, makna besaran volume anggaran sebagai suatu hasil dari stabilitas politik sendiri, tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa stabilitas politik sebagai suatu yang benar-benar stabil atau besarnya legitimasi pada penguasa yang berkuasa. Melainkan juga meliputi tingkat suksesi yang terjadi. Dalam suatu kasus nyata mungkin hal ini dapat dirasionalisasikan pada besarnya anggaran penegeluaran pemerintah pada momentum pemilihan umum, seperti di Indonesia. Adapun keenam variabel independen itu adalah; (1) moderenisasis, (2) kekuatan kaum konservatif (3) kekauatan kaum kiri (4) keterbukaan ekonomi (5) dimensi ekonomi (6) stabilitas politik. Lihat  lebih jauh dalam Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, Ekonomi Politik Komparatif, (terj: Haris Munandar) Jakarta, Rajawali Press, 1994, Ibid, h. 203.


Komentar di sini saudara ku

Click to comment