Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Kebijakan fiskal merupakan suatu reduksi dari fungsi pemerintah dalam perekonomian. Secara teoritis, peran tersebut telah ada sejak ditemukannya ketidaksempurnaan pasar seperti yang dikemukakan oleh para pendiri mazhab Neoklasik, dan akhirnya ditemukan solusi fiskal oleh Sir Jhon Maynard Keynes. Jauh sebelum itu, ekonom islam juga pernah mengalami masalah yang sama. Bahkan, mengajukan solusi fiskal yang juga tidak jauh berbeda. Akan tetapi persoalannya, ikhtiar pemikiran ekonomi islam periode klasik tidak terekam secara baik, dan bahkan mengalami stagnasi.

Market Failure yang salah satunya dicirikan dengan ketidakmampuannya menciptakan pasar barang sosial, telah membuat pemerintah memaksakan pajak sebagai harga untuk ongkos produksi, maupun distribusi barang sosial. Dalam prespektif teoritis pasar barang sosial benar-benar ada dengan momentum pemilihan umum, dimana para politikus mengajukan diri sebagai wakil pembeli kepada masyarakat (konstituen). Dilain sisi, birokrat berperan sebagai produsen barang sosial. Salah satu contoh yang nyata, ada pada mekanisme referendum, dimana masyarakat menggunakan haknya sebagai pembeli untuk memilih barang yang ditawarkan produsen (pemerintah).

Selanjutnya, ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi akibat kepemilikan alamiah faktor-faktor produksi, diperparah oleh bekerjanya mekanisme pasar sehingga menimbulkan implikasi sosioekonomi yang tidak bisa diterima. Untuk itu pemerintah, ditugaskan untuk merekayasa hasil kerja pasar agar distribusi pendapatan dapat secara sosial diterima. Dalam perekonomian moderen, pajak juga digunakan sebagai salah satu instrumen untuk transfer of payment dari sektor surplus kepada sektor atau masyarakat yang defisit. Bentuk transfer pembayaran ini dapat bermacam-macam, dari subsidi hingga penetapan harga yang berbeda bagi tiap masyarakat untuk membeli barang sosial, atau program jaring pengamanan sosial (JPS).

Akhirnya peran stabilisasi perekonomian yang muncul setelah terjadinya depresi hebat di kawasan Eropa dan Amerika pada tahun 1930-an juga direspon dengan menggunakan instrumen fiskal dan moneter. Adanya kenyataan ekonomi makro yang tidak stabil ini menurut penemunya, dikarenakan ada eskalasi bussines cycle yang memiliki ekses negatif bagi kestabilan perekonomian. Hubungan fiskal dengan ketidakstabilan makroekonomi menjadi sangat erat, mengingat pajak memiliki hubungan langsung dengan aktifitas perekonomian. Untuk itu, pajak yang pada dasarnya dapat secara efektif dijadikan kendali bagi laju perekonomian, atau bahkan sebaliknya dapat digunakan sebagai instrumen fiskal untuk menjaga dinamika perekonomian sesuai dengan apa yang diinginkan[1]. Umumnya dikenal dua kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal otomatis dan diskresioner.

Persoalan lainnya adalah kerap ditemukannya trade off diantara ketiga fungsi itu ketika dikeluarkan dalam suatu kebijakan. Hal ini muncul karena ketiga-tiganya menggunakan instrumen fiskal yang sama, yaitu pajak. Masalah ini selanjutnya dikenal dengan fungsi koordinasi anggaran[2], dimana tujuan politik-ekonomi suatu negaralah yang akan menentukan prioritas suatu fungsi yang dikedepankan. Pada dasarnya dapat diambil benang merah, bahwa keempat masalah fiskal tersebutlah yang dialami oleh setiap perekonomian suatu negara, baik terjadi pada negara maju, berkembang, maupun terbelakang. Bahkan, dapat dipastikan hal itu juga dijadikan pokok tema yang bahas dan di gagas oleh berbagai aliran maupun sistem ekonomi yang ada. Perbedaan yang ada hanya pada solusi yang ditawarkan oleh masing-masing cabang ilmu ekonomi, maupun sistem ekonomi, sebagai mana diungkapkan Naqvi[3];

Bisa diperdebatkan bahwa tidak ada yang baru atau berbeda tentang sasaran-sasaran ini karena semua itu ada pada semua sistem ekonomi. Orang bisa bertanya apakah sasaran-sasaran dalam ekonomi islam, sama hubungannya dengan kualitas kehidupan yang hendak ditingkatkannya tidak sama dengan sistem ekonomi yang lain. Jawabannya adalah bahwa itu tidak menjadi persoalan. Masalah yang jadi penekanan disini islam harus dibimbing dan dibatasi oleh filsafat etik islam. Hal itu bisa mengakibatkan hasil akhir yang secara signifikan berbeda. Misalnya, konsep kebebasan individu, kesejahteran sosial, serta tanggungjawab sosial memiliki konotasi yang khusus dalam islam dan menenetukan keadilan sosial secara berbeda.

Apa yang diungkapkan Naqvi diatas, menunjukkan bahwa pada tatanan realitas ekonomi, masalah yang dihadapi oleh sistem maupun pemikiran ekonomi adalah sama. Akan tetapi, pada solusi tataran solusi yang ditawarkan akan terdapat perbedaan yang cukup tajam, karena setiap sistem maupun aliran, mazhab atau cabang ilmu ekonomi memiliki landasan filosofis, dasar etika, ideologi yang berbeda[4].

Adanya perbedaan dalam menyikapi persoalan fiskal akan membawa pembahasan yang komprehensif mengenai konsep-konsep fiskal. Untuk itu dalam membahas fiskal moderen, persoalannya ada pada landasan filosofis, ideologis, etika moderen, dan kekhasan fiskal moderen diantara gagasan fiskal alternatif lainnya. Paling tidak pemikiran filosofis ilmu ekonomi moderen tentang tujuan-tujuan yang diinginkannya dapat menggunakan pendapat E.F. Schumacher, yaitu[5];

  1. kemakmuran merata adalah mungkin

  2. kemakmuran itu hanya dapat dicapai dengan filsafat materialistis (filsafat memperkaya diri sendiri)

  3. kemakmuran adalah jalan perdamaian.

Tinjauan Sistem Fiskal Moderen

Umumnya pengertian sistem kerap diibaratkan dengan suatu organisasi besar yang menjalankan pelbagai subjek, dan objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Menurut Dumairy, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur, serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan[6]. Dari deskripsi singkat sistem ekonomi tersebut, fiskal sebagai bagian dari subsistem ekonomi memiliki hubungan dengan elemen-elemen lain dalam sistem ekonomi yang lain. Hubungan subsistem fiskal dengan elemen-elemen itu sendiri berbentuk hubungan interaktif yang saling memengaruhi.

Oleh karena itu penggambaran hubungan subsistem fiskal dengan subsistem yang lain harus dilakukan, guna mengetahui konsep yang jelas mengenai sistem fiskal moderen. Beberapa elemen itu misalnya, sistem politik moderen yang memengaruhi peran pemerintah dalam perekonomian, sistem tata nilai sosial  yang memengaruhi nilai-nilai filosofis pelaku ekonomi. Selain hal ini penting untuk mengetahui definisi yang lebih tepat atas fiskal moderen, juga menjadi suatu syarat bagi suatu studi komparasi.

Lembaga Politik dalam Perpektif Sistem Fiskal

Sebagai bagian daru suatu kebijakan pemerintah, sistem fiskal tidak bisa dilepaskan dari keberadaan institusi politik negara moderen. Alasan sederhananya, ia merupakan salah satu dari –paling tidak tiga—instrumen yang dipergunakan pemerintah untuk berinteraksi dalam perekonomian. Dari tiga pelaku ekonomi yang lain, nampak bahwa pemerintah memiliki hak istimewa, yaitu legitimasi politik. Pada hakikatnya, kajian mengenai hubungan ini merupakan kajian ilmu ekonomi politik yang menjembatani ilmu politik dan ilmu ekonomi. Teori-teori yang kemudian lahir dari bidang ini salah satunya adalah teori pilihan publik (public choice theory)[7].
Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.






[1] Hal ini sebagaimana telah dikemukakan dalam Latar Belakang, strategi penanggulangan krisis moneter di Indonesia rupanya melibatkan kebijakan fiskal. Hal ini disebabkan formula monetaris yang pra-exit strategy diterapkan IMF relatif tidak memiliki implikasi yangberarti bagi penyelesaian krisis ekonomi.




[2] Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 5 (terj:Alfonsus Sirait) Jakarta, Erlangga, 1993, h. 13




[3] Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, (terj : M. Saiful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin) Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, h. 139




[4] Satu contoh yang amat kentara misalnya ditemukan pada konsep yang berbeda antara ilmu ekonomi kapitalis dan sosialis. Dimana, dalam menentukan konsep pertama digunakan market price, sedangkan pada konsep kedua digunakan administrative price untuk memecahlan persoalan alokasi yang efisien. Lihat Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, Ekonomi Politik Komparatif, (terj: Haris Munandar) Jakarta, Rajawali Press, 1994, h. 17.




[5] Lihat E.F. Schumacher, Kecil Itu Indah, (terj; S. Supomo), Jakarta, LP3ES, 1979, h.23




[6] Dumairy, Perekonomian Indonesia, Jakarta, Erlangga, 1996.




[7] Jan Erik Lane & Svante Ersson, Ekonomi Politik Komparatif, Rajawali Press, Jakarta 1994, Op. Cit, h.325.


Komentar di sini saudara ku

Click to comment