Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Relevansi yang nyata topik ini dengan fiskal islam adalah, bangunan fiskal islam merupakan salah satu komponen yang harus mewujudkan terimplementasinya sistem finansial berbasis equitas.

Pemberlakuan sistem finansial ini selanjutnya akan meringankan peran fiskal islam untuk menjaga stabilitas perekonomian, oleh karena sejak awal islam telah didesain perekonomian yang kuat terhadap jenis-jenis transaksi yang akan menimbulkan gelombang krisis secara cepat. Mengenai efektifitas sistem finansial berbasis equitas dalam meredam fluktuasi ekonomi, Chapra mengungkapkan[2];
Sejumlah pengarang berpendapat bahwa pergeseran kepada sistem finansial islam berbasis ekuitas akan membantu mereduksi ketidakpastian dalam pasar finansial. Mereka juga menunjukan bahwa nilai deposito nominal cendrung dijamin dalam sistem konvensional, dan tidak ada jaminan bahwa semua pinjaman dan pembiayaan dapat ditutup.

Hal ini menimbulkan kesenjangan antara aset dan liabilitas, dan pada gilirannya akan menimbulkan krisis perbankkan jika kepercayaan menurun terhadap sistem perbankkan. Dalam sistem bagi hasil hilangnya sisi aset akan segera diserap oleh sisi liabilitas. Hal ini jelas akan membantu meminimalkan resiko kegagalan bank dan mendorong stabilitas sistem perbankkan. Akhinra, semakin tinggi perekonomian mengandalkan ekuitas, maka akan menimbulkan stabilitas yang tinggi dalam ekonomi.

Dalam argumen yang lain, sifat mudahnya suku bunga berubah, akan mementahkan usaha-usaha untuk menciptakan stabilitas dalam nilai tukar. Namun dalam sistem finansial berbasis ekuitas, hal itu tidak akan terjadi, mengingat pada sistem ini lemah atau kuatnya mata merefleksikan kekuatan ekonomi riil. Nilai tukar juga akan relatif stabil karena semua fundamental yang mempengaruhi tingkat perubahan itu akan tumbuh dengan lebih stabil dan tidak acak seperti bunga.

Pada kondisi ini dapat diyakinkan bahwa, tugas fiskal islam memang lebih akan terfokus pada upaya ekspansi, dan berupa kebijakan-kebijakan yang akan menstimulan pertumbuhan ekonomi. Keefektifitasan fiskal islam, selanjutnya tdiak akn diganggu oleh upaya-upaya untuk mengurangi potensi-potensi sektor riil untuk berkembang.

Dasar Hukum tentang Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Prilaku Alturis dalam Islam

Seperti telah diungkapkan diatas, bahwa dalam pengertian yang paling singkat ilmu ekonomi islam adalah alternatif-alternatit bagai pemenuhan kebutuhan bagi umat manusia, berdasarkan nilai-nilai syariah. Menarik untuk dikaji, bahwa dalam proses menentukan alternatif-alternatif itu, ekonomi islam juga harus tunduk pada hirearki pengetahuan yang telah disepakati dalam hukum islam.

Untuk itu tidak ada pilihan bahwa, Al-Quran yang merupakan titah Allah SWT serta Hadis Nabi Muhammad Saw menempati rating paling tinggi untuk dipatuhi. Kondisi ini kemudian menciptakan, suasana legalitas dimana suatu produk ilmu ekonomi islam akan diakui nilai keislamannya—dan selanjutnya diakui ilmiah dalam islam—ketika sudah mendapatkan restu dari kedua sumber hukum tersebut.

Disamping, dua nilai standar dan dasar itu, islam mengakui dinamika zaman. Untuk itu dalam penentuan kepastian hukum selanjutnya dipakai metode Qiyas dan ijma’ sebagai upaya untuk mengakomodir perkembangan zaman. Qiyas, merupakan metode yurispudensi hukum dalam islam, dimana suatu kasus diputuskan berdasarkan kasus serupa yang pernah ada dalam kumpulan hukum islam.

Sedangkan ijma’ merupakan keputusan sepakat para ahli hukum islam tenatng suatu kasus.  Adapun dalam dasar hukum tentang prilaku alturis yang merupakan solusi fiskal swasta islam dapat diketemukan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran[3].

Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.







[1] Semestinya topik ini memang menjadi bahasan dalam bab pembahasan. Namun hal ini tidak terhindarkan, mengingat uraian literatur diatas nampaknya terlalu jauh dari tema penulisan skripsi ini. Sedangkan tema ini diharuskan menjadi pijakan pikir penulis untuk membahas masalah ini, oleh karenanya tidak dapat dihindarkan nantinya akan ada pembahasan ulang.




[2] Lihat Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam,  (terj: Ikhwan Abidin Basri) Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000, Op. Cit, h, 275.




[3] QS. Al Baqarah Ayat 43, 83, 110, 177, 215, 245, 254, 261, 263, 264, 265, 267, 270, 274, 276, 277. Ali 'Imran Ayat 92, 133-134. An Nisaa' Ayat 38, 77, 162. Al Maaidah Ayat 12, 55. Al An'aam Ayat 141. Al A'raaf Ayat 156. Al Anfal Ayat 2-3. At Taubah Ayat 5, 11, 58, 60, 71, 75, 79, 99, 103, 104, 111. Ar Ra'd Ayat 22. Ibrahim Ayat 31. Al Israa' Ayat 26. Maryam Ayat 31, 55. Al Anbiyaa' Ayat 73. Al Hajj Ayat 35, 41, 78. Al Mu'minuun Ayat 1-4. An Nuur Ayat 36-37, 56. Al Furqaan Ayat 67. An Naml Ayat 1-3. Ar Ruum Ayat 39. Luqman Ayat 1-4. As Sajdah Ayat 15-16. Al Ahzab Ayat 33. Saba' Ayat 39. Faathir Ayat 29. Yaa Siin Ayat 47. Fush Shilat Ayat 6-7. Al Hadiid Ayat 7, 18. Al Mujaadilah Ayat 13. Al Munaafiquun Ayat 10-11. At Taghaabun Ayat 16, 17. Ath Thalaaq Ayat 7. Al Haaqqah Ayat 30-34. Al Ma'aarij Ayat 18, 19 – 25. Al Muzzammil Ayat 20. Adh Dhuhaa Ayat 10-11. Al Bayyinah Ayat 5. Al Maa'uun Ayat 7


Komentar di sini saudara ku

Click to comment