Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Baik implisit maupun eksplisit, banyak ekonom yang oposional,  menyimpulkan bahwa, banyak implikasi negatif dari pada positif dari pemberlakuan bunga dalam perekonomian moderen. Salah satu yang pasti adalah tingkat fluktuasi perekonomian yang tinggi.

Hal ini ditambah lagi karena tingkat pengembalian dari kredit yang tidak pasti serta, jenis pinjaman jangka pendek yang kerap berlangsung rupanya tidak sesuai dengan forecasting yang baik, dimana akhirnya terjadi kredit macet, atau non performing loan (NPL). Mengenai hal ini Chapra mengungkapkan;

Ada sejumlah faktor internal dan ekternal yang menyebabkan sistem finansial berbasis bunga menjadi labil. Faktor-faktor itu kemudian secara simultan dan bersama-sama menambah dampak buruk bagi perekonomian.

Salah satu penyebabnya, besarnya utang swasta dan pemerintah sebagai akibat kemudahan akses kredit, terutama kredit berjangka pendek, dalam sebuah sistem intermediasi finansial berbasis bunga, dimana para peminjam cendrung mengandalkan kepada para kolateral, dan bukan pada kekuatan proyek. Sistem pajak juga secara tidak langsung mendorong penggunaan utang dari ekuitas karena mewajibkan pajak pada pembayaran deviden, sementara membebaskan pembayaran pajak pada bunga.

Apa yang diungkapkan diatas, --dalam suatu kasus-- nampaknya terjadi di Indonesia, dimana liberalisasi sektor keuangan telah menghilangkan faktor kehati-hatian (prudential) dalam perbankan Indonesia. Hal ini kemudian diperburuk oleh sistem kartel, atau konglomerasi, yang menyebabkan terjadinya kucuran kredit yang akhirnya macet (NPL).

Secara teoritis, eksistensi bunga sebenarnya dapat dikembalikan pada fungsinya sebagai penentu tingkat tabungan (saving). Lantas apakah tingkat suku bunga yang tinggi akan mendorong saving yang tinggi pula?  Menurut beberapa penelitian ekonom dan lembaga IMF yang dirangkum oleh Adiwarman Karim, jawaban dari pertanyaan itu adalah ternyata tidak.

Sebab semakin kecil tingkat kredit konsumsi maka akan semakin besar pula tingkat tabungan yang diperoleh, bahkan kontrol terhadap kredit konsumsi itu tidak dilakukan melalui mekanisme bunga melainkan dengan kebijakan fiskal. Jepang dan Jerman misalnya yang merupakan negara yang memiliki tingkat tabungan yang tinggi ternyata memiliki sistem pajak yang menurukan minat untuk melakukan kredit konsumsi (Poterba, Public Policies and Household Saving, 1994).

Dari pengamatan Siegel & Thaler (1997)  menyimpulkan bahwa, bila tingkat suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan saving, maka seharusnya tingkat yang tinggi sejak awal tahun 1980-an akan mendorong tabungan yang lebih tinggi.

Akan tetapi ternyata rasio tabungan terhadap GDP rupanya menurun dari 26,6% pada tahun 1971 menjadi 22,6% pada tahun 1991 secara keseluruhan. Selanjutnya, islam mungkin sependapat dengan pendapat Keynes yang mengatakan bahwa tabungan merupakan fungsi dari pendapat (S= f (Y)), meskipun dengan asumsi tambahan adanya filter moral dimana pendapatan itu tidak habis untuk konsumsi yang berlebihan[1].

Equity Financing; Solusi Islam atas Sistem Finansial yang Aman

Ekonomi islam mengajukan solusi pembiayaan lewat penyertaan modal  (Equity Financing), sebagai jawaban atas kegagalan sistem keuangan berbasis bunga yang cendrung impas dalam implikasinya.

Untuk itu islam menemukan solusi untuk menggantikan sistem finansial yang berbasis bunga, dan laba pada perekonomian moderen menjadi sistem keuangan yang berbasis laba saja. Untuk mewujudkan tujuan ini, selanjutnya pilihan yang paling rasional jatuh pada mekanisme transaksi profit-loss sharing (PLS) yang pada dasarnya juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi beragam varian investasi riil yang menguntungkan.

Menurut Naqvi, ada dua prinsip mendasar diterimanya mekanisme ini dalam islam[2].

  1. menurut aturan PLS, dua pihak yang melakukan tawar-menawar harus memperoleh bagian yang ‘fair’ dari keseluruhan laba secara proporsional yang bersifat sukarela dan saling menguntungkan, yang disetujui dimuka.

  2. Kerjasama finansial tersebut merupakan transaksi barang dan jasa, dan bukan transaksi yang hanya melibatkan uang saja. Sebaliknya, transaksi berbasis bunga tidak memiliki karakteristik ini, sebab menuntut tingkat pengembalian  yang tetap.

Diakui, antara pembiayaan berbasis riba dan bagi hasil (PLS) memang memiliki prestasinya masing-masing. Adapun perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut[3].

Tabel 8. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil









































Bunga



Bagi Hasil

a.
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung

a.Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b.Besarnya persentase berda-sarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.b.Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c.Pembayaran bunga tetap se-perti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.c.Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang di-jalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d.Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi se-dang "booming".d.Jumlah pembagian laba me-ningkat sesuai dengan pe-ningkatan jumlah penda-patan.
e.Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.e.Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil


Selain ingin menjaga milai keadilan dalam setiap aktifitas, dalam sistem pembiayaan langsung ini, nilai perjudian juga dapat dihindari. Sebab sasaran akhir inilah yang sebenarnya merupakan strategi islam dalam menciptakan suatu perekonomian yang stabil, dimana upaya penstabilan dilakukan sebagai upaya prefentif, dan bukannya dilakukan dengan cara-cara represif laiknya perekonomian moderen dengan menggunakan kebijakan fiskal (pajak) dan instrumen moneter.

Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.







[1]Lihat Adiwarman Karim, Penerapan Syariah Islam di Bidang Ekonomi. Makalah yang disampaikan dalam Seminar  Nasional Ekonomi Islam, Shari’ah Economics Days 2001. Forum Studi Islam SM-FEUI, 19 Februari 2001.




[2] Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, (terj : M. Saiful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin) Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003. Op. Cit, h 174.




[3] Muhammad Syafi’i Antonio, Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah, www.tazkiaonline.com


Komentar di sini saudara ku

Click to comment