Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Abdul Qadim Zallum dalam bukunya Sistem Keuangan di Negara Khilafah, membagi sumber-sumber pendapatan negara dalam 3 kelompok besar yaitu:

Bagian Fai dan Kharaj; Fai maupun pajak (dlaribah) terhadap kaum Musliminin merupakan kewajiban mereka yang diwajibkan ketika negara mengalami krisis keuangan. Kelompok ini terdiri atas: ghanimah, mencakup ghanimah, anfal, fai, dan khumus.

  • kharaj.

  • status tanah, mencakup tanah-tanah yang ditaklukkan secara paksa (uswah), tanah ‘usyriyah, as shawafi, dan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara, tanah-tanah milik umum dan tanah-tanah yang dipagar dan dikuasai negara.

  • jizyah.

  • fai, yang meliputi data-data pemasukan dari (harta) as shawafi, ‘usyur, 1/5 harta rikaz dan barang tambang, tanah yang dijual atau disewakan, harta as shawafi dan harta waris yang tidak ada pewarisnya.

  • pajak (dlaribah)

Kepemilikan Umum; yang dimaskud harta ini adalah harta milik seluruh kaum Musliminin, sedangkan negara berfungsi mewakilinya dalam mengelolanya. Harta ini dibagi atas:

  • minyak dan gas.

  • kelistrikan.

  • pertambangan.

  • laut, sungai, perairan dan mata air.

  • hutan dan padang (rumput) gembalaan.

  • tempat khusus (yang dipagar dan dikuasai oleh negara).

Sedekah; bagian ini menyimpan harta-harta zakat yang wajib beserta catatannya. Kelompok ini berdasarkan jenis harta zakat, yaitu:

  • zakat (harta) uang dan perdagangan.

  • zakat pertanian dan buah-buahan.

  • zakat (ternak) unta, sapi, dan kambing.

Untuk pengeluaran negara, Abdul Qadim Zallum mengelompokkannya menjadi 8 bagian yang meliputi pembiayaan-pembiayaan, yaitu terdiri atas;

dar al Khilafah, yang terdiri dari:

  • Kantor Khilafah.

  • Kantor Penasihat (Mustasyaarin)

  • Kantor Mu’awin Tafwidl.

  • Kantor Mu’awin Tanfidz.

Mashalih ad Daulah, yang terdiri dari:

  • Biro Amir Jihad.

  • Biro para Wali (gubernur)

  • Biro para Qadli.

  • Biro Mashalih ad Daulah, seksi-seksi dan biro-biro lain, serta fasilitas umum.

Santunan; seksi ini bertugas memberikan santunan kepada yang berhak menerimanya, seperti orang-orang fakir, miskin, yang dalam keadaan membutuhkan, yang berhutang, yang sedang dalam perjalanan, para petani, para pemilik industri, dan lain-lain yang menurut Khalifah mendatangkan kemaslahatan bagi kaum Muslimin serta layak diberi subsidi.

Jihad, meliputi:

  • Biro pasukan, yang mengurus pengadaan, pembentukan, penyiapan dan pelatihan pasukan.

  • Biro persenjataan (amunisi).

  • Biro industri militer.

Penyimpanan Harta Zakat; bagian ini menyalurkan zakat kepada hanya 8 golongan yang berhak menerima zakat, selama masih ada harta zakat yang di dalam Baitul Mal, dan jika tidak terdapat lagi harta zakat di dalam Baitul Mal maka seksi ini tidak dibiayai.

Penyimpanan Harta Pemilikan Umum.

Urusan Darurat/ Bencana Alam (ath Thawaari).

Anggaran Belanja Negara (al Muwazanah al Ammah), Pengendali Umum (al Muhasabah al Ammah), dan Badan Pengawas (al Muraqabah).

Pada fiskal klasik islam, setiap pos pemasukan mempunyai mekanisme masing-masing untuk dibelanjakan, sehingga akan mempunyai variasi dampak positif terhadap perekonomian. Misalnya, penerimaan Baitul Mal dari Bagian Fai dan Kharaj harus dikeluarkan untuk Keperluan dar al Khilafah, Mashalih ad Daulah, Santunan, Jihad, ath Thawaari, dan al Muwazanah al Ammah, al Muhasabah al Ammah, dan al Muraqabah.

Kemudian pos penerimaan dari Bagian Pemilikan Umum harus dikeluarkan untuk Jihad, Penyimpanan Pemilikan Umum dan Urusan Darurat/ Bencana Alam. Sedangkan pos penerimaan dari Bagian Shadaqah harus dikeluarkan hanya untuk Penyimpanan Harta Zakat dan Jihad.  Kembali pada topik distribusi ekonomi yang adil, cukup banyak rujukan dalil naqli yang menjadi dasar mekanisme distribusi harus diutamakan dalam fiskal islam. Diantaranya;
Dalam Al- Quran

“…Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” Al-Hasyr Ayat 7    

 “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” At-Taubah Ayat 34

Dalam hadits Nabi SAW:

Jika pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas diri dari mereka.”

 “ Tidak beriman pada-Ku, tidak beriman pada-Ku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan.” Hadits Qudsi

Karena dasar dasar itulah sangat rasional ketika kebijakan fiskal didasari oleh suatu politik ekonomi (as siyasatu al iqtishadi) ditujukan untuk mencapai distribusi ekonomi yang adil. Kendatipun demikian, salah satu masalah dasar dalam pemecahan preferensi keadilan adalah munculnya batasan apakah yang ada dalam keadilan tersebut.

Sebab, tanpa ada batasan material tentang keadilan, makna tersebuthanya berupa tuntutan ideal yang tidak dapat diwujudkan. Dalam islam makna batas keadilan kerap disejajarkan sebagai jaminan atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) perindividu secara menyeluruh, tanpa melihat derajat ekonominya. Selanjutnya, batasan ini merupakan garis dinamis yang kemudian diwujudkan dengan upaya membantu tiap-tiap individu itu secara bersama memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Pemenuhan kebutuhan primer katagori pertama adalah jaminan akan sandang, pangan dan papan dan merupakan jaminan secara langsung tanpa melihat status ekonomi maupun sosial yang bersangkutan. Kebijakan ini dapat berupa transfer of payment misalanya dengan subsidi cuma-cuma harta berupa uang atau barang kepada seseorang. Sedangkan katagori kedua kebutuhan primer meliputi kebutuhan keamanan, pendidikan dan kesehatan. Tiga perkara ini, merupakan unsur penting bagi perekonomian islam.

Instrumen terakhir Baitul Mal yang berfungsi pula dalam menciptakan mekanisme distribusi ekonomi adalah zakat. Akan tetapi zakat sebagaimana telah banyak didiskusikan, ia bukanlah murni sebagai bagian dari skema kebijakan fiskal ekonomi. Sebab, zakat semata-mata merupakan implimentasi ibadah ritual seorang Muslim kepada Tuhannya yang mempunyai dampak sosial ekonomi di masyarakat. Penyaluran harta zakat dari anggaran Penyimpanan Harta Zakat harus dilakukan hanya terhadap 8 golongan yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah, ayat 60:

 “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para ‘amilin zakat, muallaf, budak, orang-orang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil.”

Pada akhirnya, inilah solusi klasik islam tentang distribusi yang adil. Nilai positf dari kajian implementatif ini adalah, ia bukan ada hanya dalam alam teori, namun terbukti pernah diimplementasikan. Namun sisi kritis yang perlu direnungkan adalah, faktor kontekstual dimana, eskalasi ekonomi moderen telah membuktikan, begitu banyak tuntutan fiskal yang makin berkembang, sebagaimana ditunjukan oleh hukum Wagner.



Stabilitas Perekonomian dan Peran Fiskal Islam.

Untuk mengemukakan suatu bentuk peran fiskal islam dalam menjaga tingkat kestabilan perekonomian, nampaknya –tidak bisa tidak—harus diungkap struktur perekonomian versi islam. Kondisi ini menjadi suatu keharusan, mengingat telah menjadi suatu kesepakatan dalam islam, jika sistem keuangan moderen yang berbasis riba bertentangan dengan islam[1].

Alasan paling pokok ketidakterimaan ekonomi islam tentang sistem finansial yang merupakan ‘darah’ sektor riil perekonomian moderen, adalah faktor riba yang merepresentasikan ketidakadilan dalam aktifitas ekonomi. Secara tegas hal ini bahkan di ungkapkan secara harfiah dalam Al-Qur’an. Namun, fakta teologis tersebut, memang selalu menimbulkan pertanyaan, mengingat dalam prespektfi keilmiahan –dalam islam sekalipun—nilai baik-buruk seyogyanya harus melewati proses epstemologis islam, baik itu melalui pendekatan normatif (mencari dadsar hukum islam) maupun positifistik (pendekatan emipiris).

Buktinya, hingga kini baik kalangan ekonom islam, apalagi para kelompok fiqh salafi maupun yang moderat. Dalam panggung internasional, pengharaman bunga bank sediri baru secara resmi dikemukakan dan didukung oleh banyak pihak pada tahun 1970[2].


Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.






[1] Alasan yang paling kokoh dan tak terbantahkan misalnya secara lugas tercantum dalam Al-Quran. Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 257 yang artinya; “Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.




[2] Semua peserta Sidang OKI Kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama yaitu :

  1. Praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam

  2. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalan-kan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Hasil kesepakatan inilah yang melatar-belakangi didiri-kannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).


Komentar di sini saudara ku

Click to comment