Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Para pemikir ekonomi islam pada umumnya cenderung untuk menempatkan peran negara yang aktif, baik dalam penerapan undang-undang yang berbasis syaria’h maupun ketiga peran dalam perekonomian (alokasi, distribusi, stabilisasi)[1].

Kesimpulan ini juga diperkuat oleh dukungan fakta sejarah, terutama pada masa pemerintahan islam Madinah dibawah kepemimpinan Muhamad saw, serta khalifah yang empat. Bahkan sikap berlebihan ditunjukan oleh para pemimpin islam pasca khulafaurrasyidin, yaitu dengan mengganti sistem politik menjadi monarkhis dan sangat tiran[2].

Kenyataan sejarah ini tentu saja meninggalkan warisan tentang sistem keuangan negara yang sudah relatif canggih pada masa-masa klasik islam. Meskipun  perlu dicatat, bahwa tidak semua sistem fiskal negara islam pada waktu itu sesuai dengan syariah atau aturan-aturan agama. Terlalu sederhananya kajian ilmu fiskal ekonomi islam yang dihasilkan oleh ahli ekonomi muslim memang tidak dapat menghapuskan akar-akar sejarah tentang kajian fiskal islam yang memang terbukti ada.

Efisiensi Alokasi dalam Islam

Sebagai bagian dari suatu bangunan sistem ekonomi, makna efisiensi merupakan determinasi dari landasan-landasan fundamental yang telah dikemukakan diatas. Yaitu, Tauhid, Khilafah, A’dalah[3]. Artinya, antara landasan fundamental dan turunannya ini memiliki kaitan yang sangat erat. Efisiensi islam –yang dalam prespektif ilmu ekonomi moderen diletakan pada prinsip pareto optimum memang merupakan bahasan yang terus menjadi diskursus cabang-cabang ilmu ekonomi. Ekonomi islam menyandarkan efisiensi pada prinsip optimum islam[4].

Menurut Chapra, optimum islam tercipta ketika kondisi keseimbangan pasar mencerminkan realisasi serentak tingkat optimalitas aspek-aspek efisiensi dan pemerataan ekonomi yang sesuai dengan ajaran islam. Dengan deskripsi yang lebih luas ia mengatakan kondisi optimum islam sebagai berikut[5];

Suatu perekonomian dapat dikatakan telah mencapai tingkat efisiensi optimum jika telah mampu menggunakan keseluruhan potensi sumber daya materiil dan manusia dalam suatu cara dimana barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dapat diproduksi dalam jumlah maksimal dengan tingkat stabilitas ekonomi yang masuk akal dan dengan laju pertumbuhan masa depan yang berkesinambungan.

Tes untuk efisiensi [efisiensi islam, pen] demikian terletak dalam ketidakmampuan untuk mencapai suatu keadaan yang secara sosial lebih dapat diterima tanpa menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologis yang berkepanjangan, atau tanpa merusak institusi keluarga dan keharmonisan sosial atau jaringan moral masyarakat.

Suatu perekonomian dapat dikatakan telah mencapai pemerataan (keadilan) optimal jika barang dan jasa yang diproduksi dapat didistribusikan dalam suatu cara dimana kebutuhan individu (tanpa memandang apakah mereka kaya atau miskin, pria atau perempuan, muslim atau nonmuslim) dapat dipenuhi secara memadai dan juga terdapat distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil tanpa berdampak buruk pada motivasi kerja, menabung, investasi, dan melakukan usaha.

Dalam pemaparan tentang otimum islam dapat dilihat bahwa islam meletakkan batasan efisiensi pada konteks kepentingan sosial yang tentu saja telah menggunakan konsep syariah islam. Atau dengan kata lain, pranata-pranata yang ada baik itu sosial, ekonomi, politik maupun budaya telah mengacu pada ajaran-ajaran islam.

Mungkin saja definisi optimum islam yang memakai batasan yang cukup luas tersebut menimbulkan sangsi dari banyak pihak[6]. Terutama pada pemakaian batasan sosial untuk ukuran efisiensi, yang disangsikan akan menemui kesulitan dalam mengukur nilai-nilai sosial. Namun tidak bagi islam, yang dengan klaim kaffah nya dibuktikan dengan seperangkat aturan yang cukup lengkap.

Manusia dalam islam dibagi oleh dua dimensi, yaitu material dan spiritual. Oleh karenanya alternatif alokasi yang diciptakan harus dapat memenuhi kedua aspek tersebut secara seimbang. Kemudian, arah gerak aktifitas para pelaku ekonomi dalam islam diselaraskan pada ajaran-ajaran islam. Namun disisi lain, gerak alur aktifitas ekonomi diserahkan pada hukum alam dengan catatan dibolehkannya intervensi otoritas pemerintah[7].

Chapra mengungkapkan empat strategi untuk mewujudkan ekonomi islam dimana semunya merupakan sinergi yang tak dapat dipisah-pisahkan. Empat hal itu adalah[8]:

  1. sebuah mekanisme sosial yang disepakati;

  2. sebuah sistem motivasi yang mendorong individu untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya dan masyarakatnya;

  3. restrukturisasi perekonomian secara keseluruhan dengan tujuan mewujudkan perekonomian islam meskipun menghadapi kelangkaan sumberdaya ekonomi

  4. sebuah peran pemerintah yang positif dan kuat.

Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.







[1] M Dawam Rahardjo, Kebijaksanaan Fiskal dan Ekonomi Publik dalam Islam, dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII, 1992, Op. Cit. h, 92.




[2] Pada dasarnya, tetap saja ada perbedaan antara sistem politik islam dengan sistem politik moderen yang mengusung demokrasi, istilah ‘islam adalah islam dan demokrasi adalah demokrasi’ masih merupakan keyakinan yang  kini makin kuat pegang para kaum muslimin fundamental. Akan tetapi, dengan melihat kecendrungannya –meskipun sistem politik islam lebih dahulu tercipta—dari uraian-uraian Ibnu Taimiyah sistem politik islam klasik rupanya banyak  diadobsi oleh sistem  politik moderen. Selajutnya Chapra memperkuat pendapat ini bahwa pada dasarnya sistem  politik monarkhi yang dikenalkan para dinasti-dinasti islam pasca kepemimpinan Imam Ali, r.a adalah salah. Dan karenannya jika membandingkan kesamaannya, sistem politik islam akan lebih dekat kepada demokrasi, meskipun. Lihat Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam,  (terj: Ikhwan Abidin Basri) Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000. Lihat juga Montgomry Watt, Kejayaan Islam, Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis, (terj: Hartono Hadikusumo) Yogyakarta, Tiara Wacana, 1990




[3] Harus ditegaskan bahwa, pemakaian tiga landasan ini hanyalah sebagai upaya simplifikasi untuk menurunkan rangkaian teorma dasar dalam ilmu ekonomi islam. Sebenarnya masih cukup banyak pembahasan mengenai landasan fundamental ekonomi islam, kendatipun pada dasarnya para ahli itu hanya berbeda pada penggunaan istilah kata.




[4] Sudah menjadi kaidah umum dalam hukum hukum islam disegala bidang, dimana untuk menegakkan keadilan terdapat sejumlah qaidah ushul (Legal Maxim) yang dapat membantu merealisasikannya. Disini Chapra nampak memasukkan 5 dari 100 qaidah ushul yang merupakan hasil pemikiran Imam Hanafi yang dikodifikasi pada periode Usmani. 100 Kaidah ini sendiri banyak diakui secara universal, dan digunakan banyak fuqaha untuk menentukan hukum-hukum islam. Kelima kaidah yang diambil Chapra untuk mewujudkan efisiensi islam itu adalah;

  1. suatu kerugian atau pengorbanan privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan suatu maslahat yag lebih kecil dapat dikorbankan untuk merealisasikan maslahat yang lebih besar. (pasa 26)

  2. suatu kerugian yang lebih besar dapat digantikan oleh kerugian yang lebih kecil. (pasal 27)

  3. Penghapusan kesulitan dan bahaya harus didahulukan daripada mendapatkan ekmaslahatan. (pasal 30)

  4. Bahaya harus dihilangkan sejauh mungkin (pasal 31)

Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, dalam Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam,  (terj: Ikhwan Abidin Basri) Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000, Op. Cit, h.59




[5] Ibid, h.100




[6] Hal ini disadari sebab ilmu ekonomi islam memang dituntut memecahkan persoalan moral dan material. Oleh karenanya Chapra mengatakan jika tugas ilmu ekonomi islam akan lebih berat dari pada ilmu ekonomi moderen, beban ini disebabkan oleh tugas-tugas Ilmu Ekonomi Islam seperti;

  1. Mempelajari perilaku aktual dan kelompok, perusahaan, pasar, dan pemerintah.

  2. Ilmu ekonomi islam adalah emnunjukan jenis perilaku yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran yang dikehendaki.

  3. Ilmu ekonomi islam harus mampu memberikan penjelasan mengapa ada persoalan dalam masalah kesenjangan prilaku ideal dan aktual para pelaku pasar.

  4. Ilmu ekonomi islam harus mengajukan suatu strategi bagi perubahan sosioekonomi dan politik.

Lihat Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam,  (terj: Ikhwan Abidin Basri) Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000, op. Cit, h.109.




[7] Lihat pendapat perdebatan ada boleh tidaknyaintervensi pemerintah dalam pasar dalam Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, Yogyakarta, Ekonista, 2002, Oc. Pit, h. 198.




[8] Lihat Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (terj: Ikhwan Abidin Basri), Jakarta, Gema Insani Press, 2000, Oc. Pit, h. 216


Komentar di sini saudara ku

Click to comment