Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Adanya sebutan normatif ini tentu tidak dapat dilepaskan karena adanya pengelompokan pendekatan ilmu dalam filsafat. Selama ini, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi kedua pendekatan ini kerap dipakai untuk membedakan  antara mana yang merupakan teori dan mana yang menjadi pedoman dalam aplikasi atau kebijakan. Andai kata penilaian diatas dibenarkan, mungkin saja tepat jika menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi islam bukan bagian atau tidak pantas disebut sebagai ilmu ekonomi, lazimnya cabang ilmu ekonomi moderen yang hanya menggunakan pendekatan positif dalam menelaah objeknya.

Sehingga, mengatakan ilmu ekonomi islam adalah bagian dari kajian ilmu ekonomi adalah kesia-siaan, mengingat dalam ekonomi islam –seperti telah dibahas—banyak mengandung kadiah normatif. Salah satu ekonom islam yang mendukung opini ini adalah An-Nabhani[1]. Ia menyatakan;
Oleh karena itu amat jelas, bahwa islam telah memberikan pandangan (konsep) tentang sistem ekonomi, sementara tentang ilmu ekonomi tidak. Dan islam telah menjadikan pemanfaatan kekayaan serta mekanisme perolehan manfaat (utility) tersebut sebagai masalah yang dibahas—di dalam sistem ekonomi. Sementara, secara mutlak islam tidak menyinggung masalah bagaimana cara memproduksi kekayaan dan faktor produksi yang bisa menghasilkan kekayaan.

Alasan yang juga cukup kuat, dalam mengukuhkan kesimpulan jika ilmu ekonomi islam bukanlah bagian dari ilmu ekonomi adalah, kenyataan jika islam membangun konstruksi ilmu ekonomi dengan dua pendekatan, positif dan normatif. Hal ini, tentu saja membuka perdebatan kuno dalam filsafat ilmu tentang kaidah-kaidah ilmiah. Dimana telah menjadi kesepakatan universal bahwa masyarakat moderen meletakkan kaidah ilmu semata-mata dengan pendekatan positif.

Akan tetapi, kesimpulan ini tidak boleh terlalu gegabah diputuskan. Sebab dewasa ini gaung pergeseran paradigma sains mulai sedikit tergoyahkan. Dalam bidang ekonomi misalnya, nobel ekonomi sebagai simbol pengakuan pemikiran suatu kajian tertentu, mulai menerima pemikiran yang agak menyimpang dari para penerima nobel terdahulu.  Misalnya saja, diterimanya nobel ekonomi oleh ahli ilmu ekonomi aliran kelembagaan, Douglas North merupakan sebuah kenyataan bahwa pendekatan positif saat ini bukanlah satu-satunya dalam sains.

Oleh karenanya ilmu ekonomi islam, pada dasawarsa ini mungkin menemukan momentum pengakuan yang tepat. Pertanyaan utama yang muncul adalah –meminjam istilah Chapra—adalah dapatkah sains dibangun diatas landasan agama? Nampaknya, pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab, sebab jawaban yang diberikan harus mengaitkan pendekatan sejarah, terutama asal-muasal gerakan pencerahan di belahan dunia barat. Sesuatu yang berbeda ada dalam islam, dimana ia mengusung moderenitas dengan menyandingkan antara akal dan ayat-ayat. Menurut islam, wahyu dan akal akan berperan penting dalam filterisasi, motivasi, dan restrukturisasi, sementara penilaian (value judgement) tidak akan dikesampingkan[2].

Tentu saja paradigma yang dibangun ilmu ekonomi islam ini kemudian akan mengarah pada persoalan metode. Dan dengan meyakinkan dapat dikatakan bahwa metode ilmu ekonomi islam jelas berbeda dengan ilmu ekonomi moderen, karena digunakannya dua pendekatan. Apa yang dilakukan ilmu ekonomi islam selanjutnya, tidak terbatas hanya untuk mendiskripsikan fenomena ekonomi (memberikan pernyataan positif) dalam masyarakat ansich—seperti ilmu ekonomi moderen—namun juga memberikan upaya-upaya perubahan jika terjadi masalah dalam solusi ekonomi yang terjadi.

Makanya ilmu ekonomi islam tidak dapat menghindarari value judgement atas realitas ekonomi yang terjadi dan berupaya merubahnya. Hal ini sebenarnya selaras dengan fakta, bahwa tujuan ilmu ekonomi pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan humanitarian, seperti yang dewasa ini dikaji oleh ilmu ekonomi pembangunan. Bagi islam, ketika hakikat sasaran ilmu ekonomi adalah nilai humanitarian, maka sedari awal selain membahas masalah deskripsi, analisis, dan prediksi realitas sosio-ekonomi, ilmu ekonomi juga harus memiliki acuan dalam memberikan value judgement.

Alasan, lain untuk mengukuhkan ilmu ekonomi islam layak disebut sebagai cabang ilmu ekonomi adalah, sangkalan yang diberikan pada ilmu ekonomi moderen dimana tidak semua pernyataannya bernilai  positif atau bebas nilai. Kenyataannya, masih terdapat kandungan nilai normatif didalamnya. Ini sangat jelas terlihat ketika ilmu ekonomi moderen mencoba mengimplementasikan hasil-hasil teoritisnya dalam sebuah formulasi kebijakan .

Alasan yang paling kuat sendiri ditunjukan apabila melihat cabang-cabang ilmu ekonomi yang juga menggunakan pendekatan normatif dalam kajiannya. Misalnya, ilmu ekonomi aliran kelembagaan, ilmu ekonomi politik, ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi pembangunan[3]. Bahkan, cabang ilmu yang disebut terakhir ini malah dengan terbuka mengkritik pendekatan teoritis ilmu ekonomi klasik, neoklasik, keynesian, neokeynesian, post-keynesian, monetarisme, dan lain-lain yang dinilainya masih kaku dalam menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.

Sebab, meskipun tidak berpretensi menyamakan, sangat banyak cabang ilmu ekonomi modern yang dari awal telah membuang jauh impian untuk memasukkan ilmu ekonomi sebagai sains. Dan mulai kembali melihat persoalan ekonomi dengan kacamata yang lebih lebar. Dengan begitu, dapat dipastikan ilmu ekonomi islam menemukan momentum yang tepat, apalagi bagi islam sudah tersedia ukuran normatif yang tinggal menunggu implementasi dan medapat relevansinya dari teori-teori yang bernuansa islami.



Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.







[1] Alasan yang diberikan An-Nabhani cukup sederhana, ia menyontohkan bahwa islam mendorong untuk setiap muslim bekerja giat, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Akan tetapi islam sendiri, menurutnya, tidak mengutarakan bagaimana cara memproduksi dan kapasitas produksi seorang yang harus diproduksi. Disini, dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam mengambil bagian pada objek motivasi dan batasan-batasan baik dan buruk dalam berproduksi, namun tidak membahas objek tentang kriteria-kriterra produksi yang menguntungkan. Lihat Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Prespektif Islam, (terj: Moh. Maghfur Wachid), Surabaya, Risalah Gusti, 1996, Op. Cit, h.52.




[2] Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam,  (terj: Ikhwan Abidin Basri) Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000, Op. Cit, h.11




[3] Aliran intitusional yang pertama kali dikembangkan oleh ilmuan Jerman, Theorstein Bunden Veblen (1857-1929) dengan tegas menyatakan bahwa ilmu ekonomi tidak bisa dijadikan sains. Dan dalam melakukan kajian objek ekonomi, para ahli ekonomi juga wajib memnelaah persoalan diluar fenomena ekonomi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung . Pada akhirnya, salah besar jika mengatakan ilmu ekonomi islam tidak layak disebut menjadi bagian dari salah satu cabang ilmu ekonomi


Komentar di sini saudara ku

Click to comment