Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Uraian ini akan membicarakan landasan fundamental yang merupakan konstruksi dasar dari bangunan ilmu ekonomi islam. Chapra, mengajukan tiga prinsip fundamental dalam islam yang selanjutnya sangat berpengaruh terhadap ilmu ekonomi islam. Bahkan dapat dikatakan ketiganya adalah rasion d’etre ekonomi islam[1]. 

Tauhid (Keesaan Tuhan)

Dalam segala hal, islam meletakkan fondasi eksistensinya pada titik tauhid (keesaan Tuhan). Pada konsep ini bermuara semua pandangan dunia dan strategi islam dalam menghadapi kehidupan[2], bahkan bagi bagi islam sebagai agama, nilai tauhid adalah rasion d’etre islam itu sendiri. Oleh karena itu, ilmu ekonomi islam sebagai bagian dari ajaran islam yang menyeluruh (kaffah) juga mendasari epistemologisnya dengan pijakan tauhid. Dengan bekal ini pula, tujuan ekonomi islam adalah untuk mencari keridhaan Allah, dan karenanya cara-cara yang dipakai tidak boleh bertentangan dengan ajaran islam[3]. Pada akhirnya, segala macam aktifitas ekonomi dari para pelakunya, seperti produksi, konsumsi dan distribusi (pertukaran) harus merujukan pada aturan-aturan syariah, prinsip-prinsip ilahiah dan ditunjukan untuk Tuhan[4].

Khalifah (Perwakilan)

Dalam islam semua manusia adalah wakil Allah dibumi, ia diberikan hati, akal, dan nafsu untuk mengelola jagat raya yang diciptakan Nya untuk manusia. Konsepsi ini sangat erat kaitannya dengan konsep ekonomi islam, yaitu kepemilikan. Menurut islam, semua semua sumberdaya ekonomis maupun non-ekonomis[5] merupakan milik Allah semata. Kemudian, karena manusia --dalam kapasitas sebagai pelaku ekonomi-- merupakan wakilnya di bumi, maka ia diberikan hak untuk mengelola. Beberapa konsep turunan yang dapat diambil dari landasan khalifah ini adalah:

1. Persaudaraan Universal.

Konsep ini dipakai untuk menegaskan bahwa kompetisi untuk pemenuhan kebutuhan pokok diantara konsumen dalam pasar output maupun produsen dalam pasar input, tidak boleh semata-mata didasarkan pada kemampuan daya beli setiap pelaku. Akan tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umum, oleh karenanya dalam islam tidak digunakan asas pareto optimum, tetapi optimum islam.

2. Sumberdaya-sumberdaya adalah Amanat.

Dasar ketauhidan telah memberikan prespektif hidup manusia hanyalah untuk ibadah. Dengan kesamaan status itu pula ekonomi islam menganut multi ownership. Disamping pembagian hak milik, karena sifat kepemilikan yang tidak riil atau hanya merupakan hak menguasai, maka pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh semua pelaku ekonomi harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan syariah. Chapra, dalam hal ini dalam empat prinsip penting dalam mengelola hak kepemilikan tersebut:

  • Sumberdaya itu harus digunakan untuk kepentingan semua orang, dan bukan untuk segelintir orang.

  • setiap pelaku ekonomi hanya boleh mendapatkan sumberdaya ekonomi dengan cara yang baik (ma’ruf ), dan sesuai dengan yang diettapkan hukum islam.

  • sekalipun poin ketiga dapat dipenuhi, dalam memanfaatkannya setiap pelaku harus memenuhi syarat keamanatan. Yaitu; untuk kesejahteraan bukan saja si pemilik melainkan memiliki eksternalitas positif bagi orang lain.

  • tidak diperbolehkan merusak, menghancurkan atau menyianyiakan sumberdaya yang telah ada, apalagi hanya untuk tujuan keuntungan semata.

3. Gaya Hidup Sederhana

Dalam prinsip ekstrimnya, ekonomi islam tidak memperbolehkan adanya gaya hidup mewah disaat masih terdapatnya kemiskinan atau minimal adanya salah satu pelaku ekonomi mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok. [6] Prinsip mikroekonomi islam ini, juga akan koheren dengan tujuan makroekonomi islam yang dalam skala prioritasnya menempatkan pemenuhan kebutuhan pokok setiap muslim.

4. Kebebasan Manusia.

Islam memandang manusia sebagai mahluk yang merdeka. Ia menolak, tindakan dari siapapun –kecuali Tuhan—untuk membatasi kreatifitas manusia. Prinsip ini mengandung batasan kebebasan manusia sebagai kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah. Hal ini berarti bahwa, setiap kebebasan individu akan dibatasi oleh kebebasan sosial yang tentu saja harus juga berdasar kaidah agama. Dalam prinsip ekonomi hal ini mengandung arti bahwa, setiap pelaku pasar selama ia sesuai dengan kadiah syariah ia tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk juga negara sebagai penentu otoritas politik. Hal ini dapat diartikan pula, dibolehkan adanya intervensi sepanjang itu merupakan keharusan karena desakan syariah.

‘Adalah (Keadilan)

Sebagaimana telah disinggung, bahwa keadilan ekonomi merupakan alasan adanya konsep ekonomi islam. Karenanya, dalam susunan ontologis pada bangunan epistemologi ekonomi islam, keadilan menempati posisi pertama. Chapra dalam hal ini membagi empat hal prinsip keadilan yang merupakan keharusan kondisi (necessary condition) bagi eksistensi ekonomi islam.

  1. a.      Pemenuhan kebutuhan pokok

Kesamarataan dalam islam sama sekali tidak bersifat absolut melainkan pada batasan nisbi atau atas kebutuhan tertentu. Yaitu pada tahapan kebutuhan pokok, dimana pada kondisi apa sesuatu dapat dipandang sebagai kebutuhan pokok digantungkan dengan kenyataan adanya sumberdaya yang terbatas. Meskipun begitu, pada dasarnya ekonomi islam juga tidak melarang kemewahan, sebab sumberdaya ekonomi merupakan anugerah yang diwakilkan pada setiap pelaku ekonomi. Namun prinsip yang dipakai untuk trade off anjuran ini adalah sama dengan prinsip kebebasan pribadi yang dibatasi oleh kemaslahatan umum. Konsepsi pemenuhan kebutuhan pokok dalam islam juga dimasukkan dalam kerangka hidup sederhana, dimana prinsip sewajarnya atau tidak berlebih-lebihan digunakan. Sebagai sebuah kesimpulan, pemenuhan kebutuhan pokok menurut Imam Syatibi merupakan rasion d’etre dalam keadilan ekonomi islam.

  1. b.      Sumber-sumber pendapatan yang terhormat.

Sebagai bagian dari pengakuan kedaulatan konsumen maupun produsen (hak kepemilikan pribadi) yang tidak absolut, ekonomi islam juga meletakkan tanggungjawab pemenuhan kebutuhan pokok pada item pertama pada pundak individu masing-masing[7]. Dengan sebab ini pula ekonomi islam juga menyepakati klaim pasar sempurna ilmu ekonomi klasik yang mensyaratkan adanya kebebasan setiap orang untuk berusaha dan masuk dalam pasar (free entery), hal ini tak terelakkan karena dengan begitu setiap pelaku pasar dapat berusaha semaksimal mungkin tanpa ada benturan-benturan pasar yang tidak sempurna atau direkayasa[8]

  1. c.       Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

Prinsip ini memang hampir mirip dengan konsep pada item pertama, hanya saja prinsip ini diajukan untuk menjawab persoalan yang muncul setelah terpenuhinya item pertama. Yaitu suatu kondisi perekonomian dimana semua kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi namun disitu ada surplus besar yang diterima oleh salah satu kelompok atau individu.

Bagaimanakah islam bersikap? Memang ada dua pendapat yang cukup berbeda dimana, satu pendapat mengatakan bahwa surplus kekayaan itu harus juga dibagikan secara merata sehingga terdapat equality income atau persamaan akumulasi kekayaan. Akan tetapi pendapat yang lain –dan kelihatan  lebih moderat—mengatakan bahwa ekonomi islam mentolerir perbedaan itu selama ia berada pada batas hukum kewajaran, dengan pengertian tidak ada perbedaan yang ekstrem

  1. d.      Pertumbuhan dan Stabilitas

Porsi lebih yang diberikan ilmu ekonomi islam keadilan ekonomi tidak berarti menafikan konsep pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Satu hal yang berbeda adalah, ilmu ekonomi islam tidak memandang adanya trade off  antara pertumbuhan ekonomi versus pemerataan ekonomi, bahkan keduanya merupakan konsep sebangun dalam perkonomian islam, dimana pemerataan hasil-hasil pembangunan pada gilirannya akan membawa pertumbuhan ekonomi.



Empat Aksioma Etik Islam  Menurut Naqvi

Disamping pendapat Chapra, Naqvi (2003) juga merumuskan empat aksioma etik yang menurutnya merupakan landasan filosofis bagi ilmu ekonomi islam. Keempat aksioma etik itu, selanjutnya merupakan dasar-dasar aksioma yang dapat merumuskan pernyataan, prinsip dan gagasan-gagasan selanjutnya dalam ilmu ekonomi islam, keempat aksioma etik itu adalah;

  1. 1.      Kesatuan (Tauhid)

Makna tauhid disini tidak berbeda jauh dengan apa yang telah diungkapkan Chapra, dimaana konsekuensi logis dari aksioma ini adalah, manusia pada dasarnya bukanlah pemilik dari alam sumberdaya, namun ia hanyalah pemegang amanat yang dititipkan Allaw SWT.

  1. 2.      Keseimbangan/ Kesejajaran (al-‘Adl wa al-Ihsan)

Seperti juga telah diungkapkam Chapra, keseimbangan disini juga memiliki makna keadilan yang tidak jauh berbeda. Pemahaman  kesejajaran disini seterusnya harus dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan seklompok masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat harus didahulukan[9].

  1. 3.      Kehendak Bebas (Ikhtiyar)

Sebenarnya antara aksioma kehendak bebas tanggungjawab merupakan nilai yang saling mengisi dan terintegrasi. Chapra, seperti dapat dilihat, sepertinya juga mencoba menyatukan dua nilai ini pada prinsip Khilafah. Namun Naqvi disini melihat kehendak bebas dalam kerangka eksisitensi individu dalam masyarakat, dimana islam menurutnya menentang filsafat kantian yang menganut filsafat moral nonconsequenlist libertarian dimana tidak ada batasan sama-sekali atas seseorang dalam panggung sosial[10]. Dalam islam kerangka kehendak bebas lebih dekat dengan konsep Rawlsian yang menetapkan kebaikan suatu keadaan dengan merujuk pada tingkat kesejahteraan anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat( Rawls, 1971)[11].

  1. 4.      Tanggungjawab (Fardh)

Ada dua konsep pokok dalam aksioma tanggungjawab ini, yaitu:

  1. tanggungjawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia, sebagi wakil Tuhan di bumi. Akan tetapi, status khalifah merupakan label potensial dari pada suatu fakta aktual.

  2. tanggungjawab bersifat sukarela dalam islam. Hal ini selaras dengan padangan setiap muslim sebenarnya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Namun disisi lain ketikdakpedulian sosial juga merupakan bagian yang akan melahirkan tanggungjawab.



Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.







[1] Lihat Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (terj: Ikhwan Abidin Basri), Jakarta, Gema Insani Press, 2000, Oc. Pit, h.201-220.




[2] Ibid, h. 224




[3] Yusuf Qardhawi, Peran nilai dan Moral dalam Perkonomian Islam, (terj: Zainal Arifin, Dahlian Husin) Gema Insani Press, Jakarta.h. 25.




[4] Ibid.




[5] Ilmu ekonomi memang memiliki peran yang sangat besar terhadap arti moderen. Sebab ilmu ekonomilah yang mampu memberikan pembagian antara ekonomis dan non-ekonomis. Hal yang sangat salah ditudingkan EF Schumapeter, bahwa para ahli ekonomi modern lah yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai manusia serakah sebagai parameter ekonomis, sehingga sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan secara materi akan dituding tidak ekonomis. Lihat E.F. Schumacher, Kecil Itu Indah, (terj; S. Supomo), Jakarta, LP3ES, 1979, h. 40




[6] Tidak diragukan lagi jika gaya hidup sederhana menjadi kaharusan dalam perekonomian Islam. Bahkan secara ekstrem, Yusuf Qardhawi --yang merupakan fuqaha moderat pun—berpendapat bahwa hidup mewah merupakan sesuatu yang harus dijauhi. Bagi An-Nabhani hidup sederhana menjadi penting untuk menghilangkan kemiskinan absolut dan struktural, sebab dua jenis kemiskinan itu hanya bisa dtanggulangi dengan ditribusi kekayaan dan bukannya memperbanyak volume peroduksi. Lihat. Yusuf Qardhawi, Peran nilai dan Moral dalam Perkonomian Islam, (terj: Zainal Arifin, Dahlian Husin) Gema Insani Press, Jakarta. Lihat juga; Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Prespektif Islam, (terj: Moh. Maghfur Wachid), Surabaya, Risalah Gusti, 1996, Op. Cit, h. 22.




[7] Islam mendorong manusai agar bekerja, mencari rizki. bahkan dalam islam mencari nafjah hukumnya wajib fardhu.  Lihat Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Prespektif Islam, (terj: Moh. Maghfur Wachid), Surabaya, Risalah Gusti, 1996, Loc. Cit, h. 55. beberapa dalil yang  menunjukan pentingya mencukupi kebutuhan dengan usaha sendiri hal misalnya; “ Maka berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian sdari rizki-Nya” (QS. Al-Mulk, ayat 15) “Tidaklah seseorang makan sesuap saja yang lebih baik, selain ia makan dari hasil kerjanya tangannya sendiri” Al-Hadis




[8] Keberadaan mekanisme pasar yang terbuka merupakan suatu yang dicitakan islam, dan merupakan betuk ideal yang disepakati. Pasar bagi islam harus harus memberikan kesempatan yang seluas luasnya bagi masyarakat (baik konsumen maupun produsen) untuk bersaing secara sehat guna ememnuhi kebutuhannya. Oleh karenanya keterlibatan produsen, konsumen dan pemerintah didalam mekanisme pasar menjadi sebuah keharusan untuk menyamakan persepsi tentang ‘harga’. Paling tidak ada empat kondisi pasar islam yang dapat digambarkan;

  1. Harga lebih ditentikan oleh mekanisme pasar, dimana mekanisme itu dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

  2. Bila pasar tidak bisa menjamin kestabilan harga yang berimplikasi pada keruhian konsumen maupun produsen, maka pemerintah wajib melakukan intervensi.

  3. Pemerintah bertanggungjawab dalam menindak pelaku pasar yang menyebabkan mekanisme pasar terganggu.

  4. Dengan dasar bahwa pasar merupakan representasi dari kondisi sebagian masyarakat, maka islam tidak mengambil posisi yang kaku (rigid) seperti ekonomi kapitalis maupu sosialis ketika dalam posisi ektrimnya.

Lihat Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, Yogyakarta, Ekonista, 2002, Oc. Pit, h. 212.




[9] Lihat lebih lanjut dalam Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, (terj : M. Saiful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin) Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, Op. Cit, h.39




[10] Ibid.




[11] Ibid.


Komentar di sini saudara ku

Click to comment