Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Efisiensi yang didasarkan pada Pareto’s Law dalam keseimbangan umum ekonomi pasar tidak dapat membagikan output ekonomi adil pada setiap konsumen[1]. Seperti dalam uraian teoritis efisiensi, posisi kepuasan itu sangat dipengaruhi oleh garis anggaran yang dimiliki masing-masing individu. Oleh karenanya efisiensi yang tercapai oleh mekanisme pasar dapat menyebabkan seorang konsumen dapat memperoleh semua barang dalam perekonomian, sedangkan konsumen yang lain tidak memperoleh apa-apa[2].

Tetapi mekanisme ini sebenarnya dapat menjalankan fungsi distribusi dengan baik, meskipun untuk itu parameter keadilan harus dibuang jauh-jauh, dan jawabannya tentu akan mengarah pada konsumen yang memiliki penawaran tertinggi pada setiap pasar[3]. Keadilan merupakan persoalan yang muncul dari jawaban pertanyaan untuk siapa barang produksi dihasilkan? Dan dalam menjawabnya, perekonomian pasar memang tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, sebab distribusi yang tercipta oleh mekanisme yang efisien rupanya membuahkan hasil yang tidak bisa diterima secara sosial[4].

Keadilan sebagai isu ekonomi bukanlah  tema yang baru dalam ilmu ekonomi. Bahkan kemunculan sosialisme dengan ragam variannya bisa dicatat sebagai kritik serius terhadap implikasi perekonomian pasar[5]. Para pengkritik itu menyimpulkan jika kepemilikan pribadi sebagai landasan filosofis aktivitas ekonomi pasar[6], telah mengakibatkan mengakibatkan semakin tidak adilnya tatanan ekonomi maupun struktur sosial masyarakat. Seperti secara kritis diungkapkan Amartya Sen[7]:
Sebagi gambaran, dalam kasus yang mendasar, misalnya, analisis tentang sebab akibat dari masalah real yang tragis, seperti kelaparan dan paceklik didunia moderen. Kenyataannya bahwa kelaparan dapat terjadi bahkan dalam situasi dimana ketersediaan makanan melimpah, dapat dipahami secara lebih baik dengan menggunakan pola-pola ketergantungan yang telah ditekankan dan difokuskan dalam teori ketergantungan. Khususnya, kemudian terbukti kelaparan sering tidak selalu berkaitan dengan pasokan makanan, melainkan memiliki pendahulu kausal (causal antecedent) lain dalam ekonomi yang terkait langsung dengan kesalingtergantungan ekonomi umum.

Ketidakadilan distribusi yang menjadi sebab terjadinya angka kemiskinan dan keterbekangan makin tinggi dapat juga disebabkan oleh bekerjanya mekanisme pasar. Oleh karenannya, kemiskinan dari dulu hingga kini merupakan persoalan ilmu ekonomi yang belum bisa terpecahkan, kerap kali persoalan distribusi untuk menanggulangi kemiskinan menjadi persoalan pelik bagi kebijakan pemerintah. Sebab, fungsi distribusi ini kerap kali bertentangan dengan dua fungsi pemerintah yang lain.

Hal ini memang dapat dimengerti mengingat prinsip distribusi sendiri tidak bisa disamakan dengan prinsip alokasi dengan efisisensinya. Prinsip distribusi yang menginginkan adanya pembagian pendapatan dan kekayaan secara adil dan merata tentu saja jauh dari filosofi ilmu ekonomi pasar yang dilandasi prinsip non-etika. Sedangkan prinsip keadilan merupakan kawasan normatif yang sukar dijangkau dengan pendekatan positif.

Seperti diakui ahli ilmu ekonomi keynesian, Prof Paul A. Samuelson dan ahli ekonomi publik Prof Richard A Musgrave, bahwa persoalan sistribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata tidaklah berada didalam ruang lingkup ilmu ekonomi, tetapi menjadi bagian kajian ahli filsafat, penyair dan politik. Selanjutnya Prof Musgrave menolak jika “teori distribusi” yang dihubungkan dengan penetapan harga faktor produksi dan pembagian pendapatan nasional disebut-sebut sebagai teori ditribusi dalam khazanah elmu ekonomi kapitalis. Prof Musgarave menyatakan[8]:
Sebenarnya, bila berbicara mengenai “teori distribusi” para ahli ekonomi biasanya menghubungkannya dengan teori penetapan harga faktor produksi dan pembagian pendapatan nasional diantara penghasilan yang diperoleh dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Teori mengenai peranan faktor produksi ini memainkan peranan penting didalam analisis ekonomi, terutama didalam pengalokasian. Agar penggunaan sumber daya menjadi efisien, maka faktor-faktor produksi harus digunakan sedemikian rupa sehingga  menyamakan produktifitas marginalnya pada setiap pemakaian. Tetapi penggunaan penggunaan faktor produksi yang efisien itu sendiri bukanlah suatu teori mengenai keadilan distribusi.

Disatu pihak, kaidah bahwa pengalokasian faktor itu harus didasarkan kepada penilaian faktor produksi yang efisien tidaklah menghendaki bahwa distribusi akhir dari pendapatan diantara individu itu harus disamakan dengan pendapatan dari hasil penjualan jasa mereka di pasar, kedua hal ini dapat dipisahkan dengan adanya aspek distribusi diantara perorangan atau keluarga-keluarga dan bukannya diantara kelompok faktor produksi tadi.

Pembagian faktor produksi tidak begitu disangkutpautkan dengan distribusi pendapatan diantara keluarga. Walaupun memang benar bahwa “pendapatan modal” sebagian besar diperolah keluarga yang berpendapatan tinggi dan “pendapatan modal” oleh keluarga berpendapatan rendah, namun ada pengecualian-pengecualian dari kaidah itu. Masalah ditribusi individu atau keluarga karenanya harus dibicaran secara langsung.


Stabilitas Ekonomi

Dengan komparasi bagaimana pasar kompetitif dan pasar pemerintah bekerja dengan sistem harga, disimpulkan bahwa kompetitif price lebih unggul dari pada administrative price sebab ia dapat memacu efisiensi sekaligus dapat mengungkapkan nilai paling realistis dari barang dan jasa. Namun mekanisme pasar memiliki kekurangan yang cukup mendasar, yaitu ketidakmampuannya menjamin stabilitas dan prekdibilitas[9].

Kebijakan fiskal menurut Lord Keynes merupakan intrumen yang paling baik jika terdapat masalah pengangguran, sebab pemerintah bisa menambah pengeluaran sehingga output nasional dapat diproduksi dan akhirnya pengangguran dapat dikurangi[10]. Dan sebaliknya, kebijakan fiskal dapat digunakan ketika ekses demand membuat tingkat inflasi naik dengan menaikan tingkat pajak. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rekayasa pemerintah dengan intrumen fiskal dalam permintaan agregat akan diuraikan empat komponen penting dalam permintaan agregate, dimana sektor pemerintah menjadi salah satu vareabel penting didalamnya. Yaitu : Pengeluaran rumah tangga = C, pengeluaran swasta, atau investasi = I , pengeluaran pemerintah = G, ekspor neto (ekspor dikurangi impor) = X-M

pengeluaran

Secara konseptual permintaan agregate dapat digambarkan dengan formula Y = C + I  + G + X - M  dengan variabel Y sebagai pendapatan nasional (dalam arti luas) yang mencerminkan penawaran agregat dan variabel G sebagai pengelaran pemerintah yang menggambarkan permintaan agregat disamping variabel permintaan agregat lainnya. Dengan mudah bisa dibandingkan bagaimana rasio variable G dengan variabel permintaan agregat lainnya.

Akan tetapi, formula ini rupanya juga secara nyata belum bisa menggambarkan seberapa besar peran sektor pemerintah dalam perekonomian. Sebab, dalam formula itu tidak bisa mencantumkan peran pemerintah di bidang yang lain, seperti peran perusahanan milik pemerintah yang berbaur dengan aktifitas swasta dalam menghasilkan output nasional. Grafik pertama adalah pendekatan penawaran agregat dan permintaan agregat keseimbangan perekonomian terbuka menurut Keynes . Dimana keseimbangan terjadi akibat adanya empat komponen pengeluaran agregat. C + I  + G + (X - M). Jadi pendapatan nasional (Y) ditentukan oleh Y = C + I  + G + (X - M ).  Selanjutnya pada grafik kedua, digambarkan keseimbangan perekonomian melalui pendekatan suntikan-bocoran.

Pada perekonoman terbuka pendapatan nasional digunakan konsumsi (termasuk konsumsi barang impor), ditabung dan untuk membayar pajak; Y = C  + S + T . Dilain pihak  pendapatan nasional juga merupakan gambaran pengeluaran agregat; Y = C + I  + G + (X - M ). Kemudian untuk mengetahui pendapatan nasional melalui pendekatan ini dapat ditulis :

C  + S + T  = C + I  + G + (X - M )  atau  S + T + M = I + G + X



Menurut Keynes dari keempat komponen pengeluaran, investasi (I) merupakan komponen yang paling labil, dan karenanya kerap kali menyebabkan fluktuasi ekonomi. Hal ini dikarenakan sifat investasi yang otonom (sedikit dipengaruhi pendapatan nasional) dan lebih dipengaruhi suku bunga serta ekspektasi kegiatan ekonomi dimasa yang akan datang. Padahal investai merupaka bagian yang cukup penting, sebab –merujuk pada definisinya—investasi dapat menyebabkan nilai tambah atau produktifitas suatu perekonomian.

Ia juga merupakan komponen multiplier yang cukup baik guna menciptakan lapangan pekerjaan[11]. Namun karena sifatnya yang labil, ia juga dapat berdampak buruk bagi perekonomian. Disinilah kemudian pemerintah sebagai salah satu komponen pengeluaran agregat dapat merekayasa besarannya guna memperbesar permintaan. Berikut ini penggambaran secara matematis, bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Dalam penghitungan pendapatan nasional ini digunakan beberapa pemisalan;

  1. harga dan suku bunga tetap (ceteris paribus). (catatan kaki: analisis ini disebut juga analisis keynesian sederhana, dimana vareabel harga dan suku bungan tetap. Hal ini dilakukan untuk penyederhanaan, dan gunanya hanya untuk melihat bagaimana vareabel-vareabel permintaan agregat yang menentukan keseimbangan umum.

  2. Ekspor : X0. Seperi diketahui analisis keynesian menganggap ekspor adalah pengeluaran otonom, atau tidak terpengaruhi oleh besaran pendapatan nasional.

  3. Impor : M = M0 + mY. Dari rumusan ini diketahui jika vareabel impor sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional laiknya konsumsi rumah tangga. M0 dalam hal ini adalah impor otonom (konstan) dan mY adalah kecendrungan mengimpor marginal, atau kenaikan impor akibat pertambahan pendapatan nasional.

  4. Konsumi rumah tangga : C = a + bYd . sama halnya dengan impor, konsumsi rumah tangga dibentuk oleh a; konsumsi otonom, dan bYd yang merupakan kecendrungan konsumsi marginal terhadap pendapatan.

  5. Pajak tetap dan pajak proporsional. Seperti diketahui, analisis keyenesian sangat erat kaitannya dengan intrumen fiskal, maka pendapatan nasional pun amat tergantung olehnya. Disini ada dua pemisalan penghitungan pendapaan nasional dengan dua sistem pajak. Hal ini sekaligus akan memperlihatkan bagaimana pajak sebagai bagian intrumen fiskal berpengaruh terhadap perekonomian.

Berikut ini penghitungan matematis dengan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dengan pemisalan pajak tetap[12];

Y = C +I + G + (X - M)

Y = a + bYd + I0 + G0 + X0 (M0 + mY)

Y = a + b(Y – T0) + I0 + G0 + X0 – M0 – mY

Y – bY + mY = a – bT0 + I0 + G0 + X0 – M0

Y (1 – b + m) = a - bT0 – M0 +G0 + X0

1

Y = ----------- (a - bT0 – M0 + I0 + G0 + X0)

       1 – b + m



Untuk kasus pemisalan pendapatan nasional yang menggunakan sistem pajak proporsional dapat dihitungan dengan:

Y = C +I + G + (X - M)

Y = a + bYd + I0 + G0 + X0 (M0 + mY)

Y = a + b(Y – tY) + I0 + G0 + X0 – M0 – mY

Y – b(1 – t) Y + mY = a - M0 + I0 + G0 + X0

Y (1 – b + m)            = a - M0 + I0 +G0 + X0



        1

Y = --------------------- (a– M0 + I0 + G0 + X0)

       1 – b (1 – t ) + m



Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.







[1] Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.









[3] Paul A Samuelson dan William Nordhaus, Makroekonomi, (terj: Haris Munandar, Burhan Wiraasubrata, Eko Wydiatmoko) Jakarta, Erlangga, 1996, Oc. Pit, h. 53.




[4] Ibid.




[5] Soemitro Djojohadikusumo,  Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Yayasan  Obor, Oc. Pit, h. 188




[6] Ibid.




[7] Amartya Sen, Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?, (terj: Rahmani Astuti), Bandung, Mizan, 2001, h. 20




[8] Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, (terj:Aloisius Sirait) Edisi 5, Jakarta, Erlangga, 1993, h. 78.




[9] Stigler,1966 dalam Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, Ekonomi Politik Komparatif, (terj: Haris Munandar) Jakarta, Rajawali Press, 1994, Oc. Pit, h. 4.




[10] Pemikiran Lord Keynes selanjutnya didukung oleh para ekonom yang kemudian dikelompokan sebagai ekonom keynesian seperti Alvin H Hansen (1887-1875), Paul Samuelson (1915) Simon Kuznet (1901-1985), Wassiliy Leontief (1906) dan menempati kedudukan pemikiran ekonomi yang setara dengan ilmu ekonomi klasik. Pertama kali istilah untuk membedakan antara analisis makro-mikro diungkapkan Roger Fish, ahli ekonomi asal Norwegia yang memberikan istilah ilmu ekonomi makro untuk memberikan perbedaan antara aliran keynesian dengan klasik .  Akhirnya, sektor pemerintah sebagai sebuah discourse dalam ilmu ekonomi telah terbukti membuat warna ilmu ekonomi menjadi sangat beragam. Selain dapat dijadikan ciri khas pemikiran-pemikiran yang berbeda atau berlawanan (antara sosialisme dan komunisme), sektor pemerintah --dengan revolusi keynesian—dapat pula membuktikan ia telah menjadi tema penting bagi terciptanya revolusi ilmu ekonomi kapitalis




[11] Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Kedua, Jakarta, Rajawali Press, 1998, Op. Cit, h. 367




[12] Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Kedua, Jakarta, Rajawali Press, 1998, Op. Cit, h.115-116


Komentar di sini saudara ku

Click to comment