Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Pada dasarnya, pos pendapatan negara pada masa pemerintahan setelah khalifah empat didominasi oleh sistem perpajakan. Dalam ilmu ekonomi islam, sistem perpajakan dinamai dengan al-kharaj. Kebijakan ini erat kaitannya dengan sistem kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi yang berlaku pada waktu itu. Khalifah Umar bin Abdul Aiziz dari dinasti Umayyah (611-750), ketika memerintah menerapkan kebijakan yang mengklaim bahwa tanah merupakan milik negara secara simbolis. Dalam hal ini para pemilik tanah dipandang sebagai pemakai hak guna atau penyewa[1].

Pada periode yang lain, ketika dinasti Abbasiyyah (700-850) memerintah, kebijakan nasionalisasi atas tanah diberlakukan. Hal ini berimplikasi bahwa, tanah merupakan milik pemerintah sepenuhnya. Dimana hak kepemilikan atasnya tidak diakui[2]. Jika jizyah pada masa Muhammad saw maupun Khulafaurasyidin memimpin merupakan pos penting, mengingat jumlah kaum kafir dzimmi yang masih banyak, pada masa setelahnya proporsi jizyah dalam pendapatan  negara makin menyusut. Tak lain disebabkan oleh makin banyaknya kafir dzimmi yang memeluk islam. Dengan latar belakang ini pula, sistem al-kharaj menjadi tumpuan penerimaan negara, dan mengalami regulasi yang cukup signifikan[3].

Perubahan komposisi penerimaan negara itu, pada dasarnya diwujudkan dengan memperluas basis pajak, dan bahkan memberlakukan pada basis sumber daya yang tidak ekonomis, yang pada gilirannya menurunkan produktifitas sektor swasta dan rumah tangga. Bahkan hal ini diperburuk lagi oleh, sistem keuangan negara yang jauh dari pijakan ilmu ekonomi islam. Yaitu, tidak dimasukkannya pemasukan negara pada rekening baitul maal namun dialihkan pada rekening khalifah[4].

Meskipun, kebijakan ekonomi pada waktu itu tidak dapat dijadikan tolok ukur ilmu ekonomi islam, namun pada masa-masa itulah ekonomi islam dalam prespektif epistemologi telah lahir. Ini ditandai dengan bermunculannya para ahli ekonomi yang memberikan analisa tentang ‘apa’ (pernyataan positif) dalam ekonomi islam[5]. Walaupun begitu spesialiasasi keilmuan para pakar ekonomi islam itu tentu saja tidak dapat dilihat dengan prespektif epistemologi moderen yang menerapkan standar ketat atau spesialiasi yang amat khusus bagi para ahli ekonomi yang dapat disebut sebagai pakar ekonomi[6].

Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.







[1] Ibid




[2] Ibid




[3] Ibid, h.128.




[4] Ibid




[5] Pembagian berdasarkan periode atas para pemikir islam dilakukan oleh Siddiqi dengan membaginya menjadi 3 periode. Yaitu :

  1. Periode awal islam sampai 1058.

Zayd bin Ali (738), Abu Hanifah (767), Awzai (774), Malik (796), Abu Yusuf (798), Muhammad bin Hasan Al-Syahbani (804), Yahya bin Dam (818), Shafi’i (820), Abu Ubayd (838), Ahmad bin Hammbal (855), Yahya bin Hambal (855), Yahya bin Umar (902), Qudamah bin Jafar (948), Abu Jafar al Dawudi (1012), Mawardi (1058), Hasan Al Bashri (728), Ibrahim bin Dam (874), Fudayl bin Ayad (802), Ma’ruf Al-Karkhi (815), Dzul Nun Al Misri (859), Ibn Maskawaih (1030), Al-Qusairy (857), Ibnu Farabi (950), Ibnu Sina (1037).

  1. Periode kedua (1058-1446)

Al-Ghazali (1111), Ibnu Taimiyah (1328), Ibu Khaldun (1040), Syamsuddin Al-Sarakhsi (1090), Nizamul Mulk Tusi (1093), Ibnu Mas’ud Al-Kasani (1182), Al-Shaizari (1193), Fakhruddin Al-Razi (1210), Najnudin Al-Razi (1256), Ibnul Ukhuwa (1329), Ibnul Qayyim (1350), Muhammad bin Abdulrahman Al-Habshi (1300), Abu Ishaq Al-Shatibi (1388), Almaqrizi (1441), Al-Hujwary (1096), ) Al-Kindi (1873), Abdul Qadir Al-Jailani (1169), Al-Attar (1252), Ibnul Arabi (1240), Jalaluddin Rumi (1274), Ibnu Baja (1138), Ibnu Tufayl (1185), Ibnu Rusyd (1198).

  1. Periode ketiga (1446-1931)

Syah Waliullah Al-Dehli (1762), Muhammad bin Abdu Wahab (1787), Jamaluddin Al-Afghani (1897), Mufti Muhammad Abduh (1905), Muhammad Iqbal (1938), Ibnu Nujaym (1562), ibnu Abidin (1836), Syeh Ahmad Sirhindi (1524)

lihat Muhammad Nejatullah Siddiqi (1992), dalam Heri Sudarsono Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, Yogyakarta, Ekonista, 2002, Oc.Pit, h.132.




[6] Ada perbedaan yang cukup mendasar dalam mengkategorikan ahli ekonomi konvesional dengan ahli ekonomi islam. Hal ini disebabkan karena perbedaan pada definisi maupun hakikat epitemologi kedua kajian itu. Lihat Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam,  (terj: Ikhwan Abidin Basri) Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000, Op. Cit, h, 124.


Komentar di sini saudara ku

Click to comment