Type something and hit enter

Pages

On
advertise here

PENDAHULUAN


Latar Belakang.

Masalah Fiskal Indonesia; Tinjauan Fiskal Moderen dalam suatu Kasus.

Dapat dipastikan beban fiskal Indonesia untuk 20 tahun kedepan akan selalu dibebani pembayaran hutang senilai Rp. 643 triliun, sebagai ongkos pemulihan krisis perbankan yang ditanggung anggaran. Menurut Boediono (2003), beban utang itu berasal dari tiga kebijakan pemerintah, yaitu Kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kebijakan Penjaminan Bank, dan Kebijakan Rekapiltulasi Bank[1].

Tabel 1. Defisit APBN 1997/1998 –2003


































Tahun


Defisit


% thd PDB


1997/1998


5,296.6


1.01


2000


14,993.0


1.17


2001


54,319.7


3.64


2002


27,943.9


1.74


2003


34,436.3


1.78


Kebijakan hutang tersebut dinilai sebagai satu-satunya pilihan paling rasional untuk pemulihan krisis. Adanya beban hutang yang besar tersebut disinyalir akibat mis-management fiskal indonesia yang dulu menggunakan sistem anggaran berimbang. Menurut Seda (2003),  sistem anggaran berimbang merupakan penggabungan dua pendekatan teoritis antara pendekatan ekonomis (welfare economics) dan pendekatan politis (public choice theory). Diilhami dari formula national income formula Y=C+I dan Y=C+S, anggaran berimbang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Y +Y1 = C+I

(Pendapatan Dalam Neg) + (Utang LN) = (Belanja Rutin) + (Belanja

Pembangunan)

2. Y = C+S  à Y-C = S

Y-C = S

(Pendapatan Dalam Neg) – (Belanja Rutin) = (Tabungan Negara)

Terlepas dari kesalahan kebijakan yang telah lama ada, yang pasti saat ini beban fiskal Indonesia akan bertambah berat ketika pada akhir tahun 2003 pemerintah memutuskan kontrak kerja dengan IMF dalam skema Extended Fund Facility (EFF), dan memilih opsi Post Monitoring Program (PPM).  Keputusan ini berakibat pada tuntutan kemandirian pemerintah dalam pembiayaan fiskal yang selama ini banyak didominasi untuk pembayaran pokok dan cicilan utang.

Sebagai gambaran, implikasi kebijakan exit strategiy, dalam jangka pendek APBN 2004 terbebani pokok utang luar negeri dari Rp.17,6 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp. 44,4 triliun atau 2,2 persen dari PDB. Hingga saat ini APBN sampai tahun 2020 akan terus dibebani pembayaran cicilan pokok maupun bunga dari utang dalam negeri maupun luar negeri. Beban berat ini sendiri kemudia ditambah dengan tidak adanya fasilitas rescheduling dari Paris Club untuk utang pemerintah dan London Club untuk utang swasta akibat kebijakan exit strategy. Dilain sisi, beban ini belum termasuk beban pengeluaran pemerintah, seperti yang ditunjukan rasio atas PDB dari tahun 2000 hingga 2002 berada diatas 20 persen, serta 19,1 dan 18,1 persen untuk tahun 2003 dan 2004.

Gambar 1. Profil Jatuh Tempo Pokok Obligasi Negara 2004-2020

profil jatuh tempo utang

Lebih jauh lagi melacak akibat defisit anggaran, analisa klasik tentang oil boom dan utang haram (odious debts) makin meyakinkan pengelolaan fiskal masa orde baru yang semerawut. Untuk yang pertama, kondisi itu telah melenakan otoritas fiskal Indonesia dalam mengoptimalkan pajak sebagai komponen utama bagi fiskal berkelanjutan (fiscal sustainability). Selanjutnya odious debts merupakan kesalahan kebijakan yang tidak dapat ditelaah dengan analisa ekonomi. Hanya saja, implikasi odious debt ini jelas-jelas telah merugikan masyarakat[2], terutama setelah digunakan kajian multidisipliner.

Gambar 2. Profil Jatuh Tempo Pokok Surat Utang Kepada Bank Indonesia 2004-2020

profil jatuh tempo utang kepada BI

Selain makin tingginya beban utang pemerintah baik dalam maupun luar negeri, dan adanya agenda desentralisasi fiskal yang menyedot 30 persen APBN, kedepan pembiayaan defisit anggaran dibayangi oleh empat  potensi ancaman, yaitu :

  1. terjadinya pembengkakan defisit yang disebabkan oleh semakin memburuknya kondisi politik, sosial, penegakan hukum, dan keamanan fisik terutama pra dan pascapemilu yang berimbas pada stabilitas makro.

  2. kegagalan stabilisasi ekonomi makro, baik yang bersumber dari gejolak diluar sistem pasar, maupun yang terjadi dalam sistem pasar,

  3. membengkaknya biaya penyelamatan lembaga keuangan yang membebani APBN sejumlah Rp.634 trilyun, dan ditaksir akan lebih akibat kebijakan reprofiling,

  4. kegagalan dalam memenuhi target pembiayaan defisit melalui pejualan asset negara lewat BPPN, serta memburuknya hubungan dengan pasar internasional akibat kebijakan exit strategy dari IMF.

Reformasi Perpajakan


Even with a 50 percent increase in uncollected taxes, the deficit would have been cut by half in 2001 and nearly eliminated in 2002. Tax administration measures planned by the Government include the creation of a large taxpayer regional office and two initial large taxpayers offices in Jakarta (more in the medium term), the improvement of the system of payments, strengthening of the audit program, and intensification of tax arrears collection[3].

Dalam kasus Indonesia, diakui berbagai pihak bahwa ketahanan APBN merupakan faktor kunci untuk dapat keluar dari kemelut defisit anggaran, dan dari pengalaman pascakrisis kebijakan fiskal merupakan pilihan yang lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter[4]. Seperti dikemukakan Anggito Abimanyu, ada empat hal yang akan dilakukan pemerintah dalam mengejawantahkan makna kemandirian itu. Yaitu mengurangi defisit anggaran melalui

(i)                 peningkatan disiplin anggaran,

(ii)               pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap,

(iii)             peningkatan penerimaan pajak, serta

(iv)             penghematan pengeluaran. Hal ini kemudian akan dilakukan dengan 2 strategi pokok, yaitu peningkatan penerimaan negara, terutama penerimaan pajak, dan pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara[5].

Untuk saat ini, dan beberapa tahun kedepan sektor perpajakan merupakan satu-satunya kunci untuk meretas defisit anggaran. Paling tidak ini telah dibuktikan oleh penelitian Bank Dunia, bahwa hanya dengan menaikan 50 persen dari kapasitas pajak yang tidak terkumpulkan, maka dalam jangka pendek defisit APBN 2001 sebenarnya dapat terpotong 50 persen, dan benar-benar berimbang pada tahun 2002. Untuk tujuan itu semua, maka pemerintah khususnya Dirjen Pajak telah melakukan upaya-upaya reformasi perpajakan dan kepabeanan.

Kebijakan perpajakan tahun anggaran 2004 sendiri difokuskan pada pembaruan administrasi perpajakan (tax administration reform) yang sudah dimulai sejak 2001[6]. Akan tetapi, perpajakan di Indonesia sebenarnya telah beberapa kali melakukan perubahan yang cukup signifikan. Sebelum membicarakan reformasi perpajakan yang dimaskud (tahun 1994 dan 1997), baiknya diingat kembali reformasi keuangan pada masa rezim orde baru yang mana perubahan tersebut telah membuat arah perekonomian Indonesia menjadi lebih liberal (Pakto 88, dan Pakdes I dan II)[7].

Ada empat tujuan utama dari reformasi pajak di era Ali Wardhana di tahun 1984 itu. Yaitu[8];

  1. Meningkatkan rasio penerimaan pajak non migas terhadap PDB, dengan target tax ratio mendekati 10 persen dalam lima tahun pertama.

  2. Simplifikasi hukum-hukum pajak dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan dalam rangka transfer sumber-sumber ke sektor publik.

  3. Mengurang distorsi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya langka

  4. Memberikan keadilan bagi para wajib pajak, khususnya kelompok miskin tidak akan mengalami posisi yang lebih buruk (worse off) dengan sistem pajak ini.

Menurut Bawazier dan Kadir (2004) ada enam ciri khusus yang menandai sistem perpajakan nasional dari tahun 1984 hingga 1994. yaitu [9];

  1. Sederhana, dalam artian bukan hanya dalam jumlah, jenis, struktur tarif dan sistem pemungutan pajak, namun yang lebih penting apapun jenis objek pajak dapat dikumpulkan dengan mudah.

  2. Azas Pemerataan dan adil dalam tarifnya.

  3. Memiliki kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak.

  4. Menutup Peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang.

  5. Memberikan kepercayaan dengan dialihkannya sisitem official assesment menjadi self assesment.

  6. Menunjang tercapainya sasaran pembangunan, khususnya melalui ketentuan adanya PPh, dan PPN.

Dalam bentuknya, reformasi pada era ini berhasil menelurkan tiga undang-undang perpajakan yang disetujui DPR pada bulan Desember 1983, yaitu :

  1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara dan Prosedur Umum Perpajakan

  2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pendapatan, dan

  3. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Selanjutnya pada tahun 1985, disahkan dua undang-udang sebagai pelengkap reformasi di era ini, yaitu UU No.12 Tahun 1985; dan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Menurut Usman (2003) reformasi perpajakan pada era Ali Wardhana paling tidak mampu membuat distorsi ekonomi pada waktu itu dapat dikurangi[10]. Meskipun harus diakui bahwa, secara kuantitatif hasil reformasi perpajakan pada waktu itu tidak menunjukan nominal yang menggembirakan, terbukti dari pertumbuhan tax ratio pascareformasi 1984 tidak begitu jauh sebelum reformasi dilakukan. Ini ditunjukan dalam Tabel 2, dimana pada tahun anggaran 1969/1970 dimana oil boom terjadi tax ratio Indonesia hanya sebesar 6,69, persen dan bahkan ini berlanjut pada APBN tahun ini dimana tax ratio hanya sejumlah 13,6 persen.



Tabel 2. Perkembangan Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PD (tax ratio) di Indonesia 1969/1970 – 1990/1991













































































Tahun
Tax Ratio


Tahun



Tax Ratio

1969/1970
6,69

1980/1981
8,63

1970/1971
7,20

1981/1982
7,80

1971/1972
7,67

1982/1983
7,87

1972/1973
8,33

1983/1984
7,47

1973/1974
9,23

1984/1985
6,82

1974/1975
9,85

1985/1986
7,90

1975/1976
9,17

1986/1987
9,61

1976/1977
9,18

1987/1988
9,46

1977/1978
9,22

1988/1989
10,15

1978/1979
9,44

1989/1990
11,29

1979/1980
9,12

1990/1991
13,22


Sumber : Hutahean, Parluhutan et al, eds, (2002) “Bunga Rampai Kebijakan Fiskal” Badan Analisa Fiskal Dep. Keuangan RI & Japan International Cooperation Agency (JICA)[11]

Reformasi kedua dilakukan pada tahun 1994 dimana perubahan ditujukan agar lebih mencerminkan keadilan, lebih memberikan kepastian hukum (bagi wajib pajak maupu aparat pajak), meningkatkan efisiensi serta mempertimbangkan perubahan-perubahan tentang ketentuan perpajakan di negara-negara tetangga[12]. Untuk itu dilakukan banyak penyempurnaan sistem pajak pada reformasi 1994, perubahan itu sendiri ditujukan untuk mengantisipasi sektor pajak dalam jangka menengah dan panjang serta menghadapi efek globalisasi. Tax reform 1994 meliputi empat perubahan undang-undang yang telah dibuat pada reformasi 1984. yaitu;

  1. UU tentang Tata Cara dan Prosedur Umum Perpajakan

  2. UU tentang Pajak Pendapatan,

  3. UU tentang Pajak Perambahan Nilai. Dan

  4. UU tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Selanjutnya pada tahun tax reform 1997—yang merupakan pelengkap tax reform 1994—dikeluarkan  UU Penagihan pajak dengan Surat Paksa, dan UU tentang Majelis Pertimbangan Pajak. Terakhir, pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan reformasi diri untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Berbeda dengan tax reform sebelumnya perubahan kali ini lebih merupakan perubahan internal atau upaya introspeksi diri Dirjen Pajak. Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak (periode 2001- sekarang) Hadi Purnomo mengatakan[13];

Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat. Reformasi moral dan etika untuk seluruh pegawai, kampanye sadar dan peduli pajak, pembangunan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan  Pajak Wajib percontohan, penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (on-line payment, e-SPT, e-filing, e-registration, dan Sistem Administrasi Pelayanan Terpadu) dan pengembangan bank data adalah beberapa contoh langkah reformasi yang telah dimulai DPJ

Seperti yang telah diketahui, reformasi perpajakan 2001 ini merupakan respon aktif dalam menyikapi kondisi defisit fiskal di masa krisis dan juga yang akan datang. Jika dibandingkan, reformasi administrasi pajak kali ini sangat mirip dengan tax reform tahun 1984. Kemiripan ini terlihat dari dasar kebijakan yang dikeluarkan, misalnya jika pada  tax reform tahun 1984 ditujukan untuk mengupayakan kembali pajak sebagai pos andalan dalam anggaran untuk menggantikan penerimaan migas, pada reformasi 2001 ini upaya mengembalikan pajak juga merupakan tujuan utamanya. Secara garis besar, ada tiga tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dari reformasi administrasi perpajakan 2001, yang juga disertai dengan strategi dan program-program kerja yang harus dilakukan. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Tujuan, Strategi dan Program Reformasi Administrasi  Perpajakan

   Tahun 2001[14]










































NoTujuan

Strategi



Program Kerja



1

Meningkatkan kepatuhan perpajkanMeningkatkan kepatuhan sukarela

  1. Program kampanye sadar dan peduli pajak

  2. Program pengembangan pelayanan perpajakan

Memelihara tingkat kepatuhan

  1. Program pengembangan prima

  2. Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan

Menangkal ketidakpatuhan perpajakan (combatting Noncompliance)

  1. Program merevisi sanksi

  2. Program menyikapi berbagai kelompok WP tidak patuh

  3. Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan

  4. Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan

  5. program penyempurnaan ekstensifikasi

  6. Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT Masterplan

  7. Program pengembangan dan pemanfaatan bank data


2

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap administrasi perpajakanMeningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak

  1. Program merevisi UU KUP

  2. Program penerapan good corporate governance

  3. Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding

  4. Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan

Melanjutkan Pengembangan Administrasi Large Taxpayer Office (LTO) atau kanwil XIX DJP WP Besar

  1. Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan pada LTO

  2. Program peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD

  3. Program penerapan sistem adminsitrasi LTO pada Kanwil VII DPJ Khusus

  4. Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.


3

Meningkatkan produktifitas aparat perpajakanPerbaikan struktur organisasi, kemampuan pengawasan, serta dalam manajemen SDM

  1. Program reorganisasi DPJ berdasarkan fungsi dan kelompok WP

  2. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh kantor pusat dan kanwil DJP

  3. Program penyusunan kebijakan baru untuk menajemen SDM





Keterangan : data diolah

Dilihat dari tujuan yang hendak dicapai, reformasi kali ini juga merupakan respon kurang maksimalnya pajak sebagai komponen utama penerimaan anggaran. Dalam penelitian yang dilakukan Mona Hadad (2003) disimpulkan bahwa, pajak merupakan alternatif pilihan yang paling memungkinkan bagi pembiayaan defisit. Akan tetapi, pilihan pada pajak bukan dimaksudkan untuk melakukan ekspansi objek pajak, namun hanya sebatas perbaikan dalam administrasi pajak. Dalam hal ini laporan itu menulis[15];

Fiscal consolidation has largely improved since the peak of the crisis, and budgetary discretion has increased, but the continued fiscal risks require continued reduction in the fiscal deficit. Not much more can be done on the expenditure side; most of the effort would come from the revenue side, mainly from improved tax administration.







[1] Lihat Boediono, Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004.Op. Cit, h 44.




[2] Seperti diungkapkan Marzuki Usman, bahwa Odious Debts sebenarnya telah di disadari otoritas fiskal sejak tahun 1976, dimana Menkeu saat itu Prof. Dr. Ali Wardhana telah melakukan upaya untuk melacak posisi utang luar negeri Indonesia dengan membentuk Tim Administrasi Bantuan Luar negeri (ABLN) yang menyimpulkan , kondisi utang luar negeri pada waktu  tidak diketahui jumlah maupun lembaga kreditur mana saja yang menjadi donatur Indonesia. Menurut hemat penulis, ini ada hubungannya dengan posisi mantan Presiden Soeharto sebagai ‘koruptor nomor satu di dunia’. Lihat Marzuki Usman, Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004.Op. Cit, h 99.




[3] Kutipan ini merupakan salah satu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Bank Dunia bekerja sama dengan Depkeu, LPEMUI yang diketuai oleh Mona Hadad. Lihat Document of the World Bank, Indonesia Selected Fiscal Issues in a New, www.worldbank.org. 14 Februari 2003




[4] Alasan ini terbukti setelah 6 tahun Pemerintah dan Bank Indonesia yang diatur IMF dengan solusi moneternya tidak kunjung berhasil mengendalikan inflasi. Seperti diungkapkan Subianto, penggunaan instrumen SBI yang berlebihan untuk mengendalikan inflasi secara langsung dan nilai tukar secara tidak langsung rupanya tidak efektif, meskipun suku bunga SBI yang tinggi itu telah sekian lama menghukum sektor riil, sektor perbankan, dan APBN.




[5] Anggito Abimanyu,"Exit Strategy" dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2004, Kompas, Sabtu, 10 Mei 200




[6] Ibid.




[7] Adalah kenyataan bahwa era tahun 1980-an pemerintah mulai menyadari bahwa oil boom yang mampu memenuhi pundi-pundi penerimaan negara pada masa 1970-an mulai berkurang. Pertumbuhan pendapatan minyak dan gas bumi yang demikian cepat tersebut rupanya cendrung membuat lupa akan potensi pajak sebagai salah satu unsur anggaran yang sustainable. Hal ini dibuktikan hingga tahun 1980-an pendapatan pajak non migas hanya kurang dari 30 persen dari seluruh penerimaan pajak, atau hanya sekitar 23 persen dari anggaran pengeluaran.




[8]Lihat Marzuki Isman dalam  Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004. Op.Cit, h. 101.




[9]  Lihat Fuad Bawazier dan M. Ali Kadir dalam Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004. Op.Cit, h. 101.




8 Lihat Marzuki Isman dalam  Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004. Ibid, h. 102




[11] Lihat Marzuki Usman dalam Kebijakan Fiskal, Pesmikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004. Op. Cit, h. 102




[12] Fuad Bawazier dan M. Ali Kadir dalam Kebijakan Fiskal, Pesmikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004. Ibid, h. 191




[13] Lihat Hadi Purnomo dalam Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004. Ibid, h. 191




[14] Lihat Hadi Purnomo dalam Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004. Ibid, h. 202- 233.




[15]Lihat Document of the World Bank, Indonesia Selected Fiscal Issues in a New, www.worldbank.org. 14 Februari 2003, ibid


Komentar di sini saudara ku

Click to comment