Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Sejarah Ekonomi Islam

Dari pembuktian sejarah, dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi ilmu ekonomi kapitalis untuk mengakui eksistensi pemerintah sebagai pelaku ekonomi aktif. Paling tidak sejak disusunnya secara sistemastis oleh Adam Smith –dengan The Wealth of Nations pada tahun 1776—hingga peristiwa depresi besar yang melanda dunia pada tahun 1936 yang memberikan inspirasi JM Keynes –dengan solusi G-nya—yang tertuang dalam The General Theory of Employment, Money and Interst[1].

Jauh berbeda dengan pandangan islam, dari kelahiran hingga kemajuannya, ilmu ekonomi islam telah menaruh perhatian yang cukup serius pada sektor pemerintah dalam perekonomian[2]. Jika dibandingkan, pemikiran-pemikiran ekonomi islam dapat disamakan dengan pemikiran ekonomi mazhab merkantilis. Dimana kajian tentang ekonomi merupakan refleksi aplikatif, atau bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada waktu itu. Dengan arti lain ia merupakan kajian aplikatif, dan bukan kajian displin ilmu yang tersusun secara sistematis.

Hal ini didukung oleh fakta historis bahwa pada zaman Nabi Muhammad saw –sebagai acuan utama dalam islam— kajian ilmu dalam islam belum tersusun secara sistematis. Bahkan kitab suci umat islam --Al-Quran—sebagai pijakan utama kaum muslimin baru ditulis secara sistematis dan dibukukan pada masa Khalifah Usman bin Affan[3]. Oleh karenanya, islam sebagai tuntunan hidup yang memberikan tuntunan hidup secara komprehensif bagi kaum muslimin pada waktu itu merupakan kajian aplikatif yang diajarkan Muhammad SAW secara langsung. Ia sendiri dalam hal ini berperan sebagai pemikir sekaligus pemimpin kamu muslimin[4].

Pemerintahan islam atau islam sebagai sebuah negara, berdaulat pertama kali dideklarasikan dan didirikan di Madinah dengan sebuah piagam madinah dengan kepala pemerintahan atau presiden yang pertama Muhammad SAW[5].  Dengan latar belakang ini pula sebagai sebuah negara yang baru, pemerintah memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan bernegara termasuk dalam bidang perekonomian[6]. Akan tetapi disini perlu secara tegas dibedakan bahwa konsepsi negara islam pada waktu itu sangat jauh berbeda dengan konsepsi negara-bangsa (nation-state) yang merupakan landasan negara saat ini[7].

Kajian tentang struktur kenegaraan sendiri merupakan hal penting yang sangat erat kaitannya dengan analisis makro-ekonomi, dalam literatur ilmu ekonomi moderen hal ini secara khusus menjadi kajian serius ilmu ekonomi-politik yang mengaitkan secara integral antara ekonomi-politik[8]. Demikian halnya dengan islam, kondisi ini juga sangat relevan untuk dapat menggambarkan bagaimana rupa ilmu ekonomi islam –dan secara parsial, fiskal tentu saja – sangat tergantung dari konsepsi islam tentang negara[9].

Seperti diungkapkan, dalam islam referensi yang paling faktual adalah gambaran kehidupan Muhammad saw, maka hal ini pula yang berlaku bagi referensi dalam ilmu ekonomi islam. Dimana untuk memberikan penilaian yang benar tentang ilmu ekonomi islam –khususnya kajian fiskal islam-- tidak akan bisa dilepaskan dari Muhammad saw sewaktu memerintah negara islam di Madinah. Selain menafsirkan kehidupan Muhamad Saw, kepemimpinan Khulafaurrasyidin juga menjadi pendapat kedua (second opinion) yang penting bagi analisis tentang ekonomi islam, terutama masalah kebijakan ekonomi.

Kebijakan Fiskal pada Masa Muhammad SAW (517-632 M).

Muhammad saw, menjadi kepala pemerintahan islam yang berbentuk republik dan beribukota di Madina Al Munawarah selama 23 tahun setelah menang dalam pemilihan umum yang diadakan di Saqifah Banu Saiah[10]. Ia memimpin sejak umur 40 tahun hingga wafatnya pada umur 63 tahun. Menjelang 10 tahun wafatnya, Muhammad SAW telah memimpin sebuah negara dengan struktur birokrasi yang cukup lengkap, misalnya dengan adanya institusi-institusi birokrasi yang dilengkapi pembagian tugas, serta prinsip-prinsip kepegawaian.

Dalam bidang ekonomi Muhammad SAW juga telah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara, yang selanjutnya dianut dan dikembangkan oleh penerusnya.[11]. Pada dasarnya perekonomian negara itu dapat digolongkan sebagai perekonomian subsistem, disamping sudah adanya perdagangan antardaerah dan negara yang memang sudah pesat, dan menjadi ciri utama masyarakat disana.

Pada masa awal terbentuknya pemerintahan, dapat dipastikan kas negara tidak terisi karena tidak adanya pendapatan. Oleh karenanya pemerintah pada waktu juga tidak bisa melakukan pembelanjaan yang berarti. Namun situasi ini berubah ketika turunnya wahyu –surat Al-Anfal, ayat 41[12]-- yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap kas negara.

Dalam wahyu itu ditegaskan bahwa, harta hasil rampasan perang yang diperolah dari kemenangan Perang Badr telah dihalalkan oleh Tuhan untuk kaum muslimin. Dalam isi wahyu itu pula, telah tercantum secara rinci pengeluaran atau pembagiannya[13]. Pada tahun yang sama shadaqah fitrah diwajibkan bagi kaum muslimin, yaitu berdasarkan wahyu –surat At-taubah, ayat 60—yang harus dikeluarkan setiap –sebelum—hari raya Idul Fitri[14]. Selanjutnya, zakat harta (zakat mal) yang kewajibannya turun pada tahun ke-9 hijrah dan merupakan bentuk lain redistribusi, laiknya shadaqah fitrah diwajibkan bagi kaum muslimin yang memiliki pendapatan tertentu.

Pada waktu itu peraturan yang disusun tentang sistem zakat sudah cukup lengkap, meliputi barang barang yang dikenai zakat, batas bebas zakat dan tingkat persentase untuk barang yang berbeda-beda. Akan tetapi silang pendapat tentang zakat seperti halnya pada shadaqah fitrah tetap ada, yaitu apakah ia dapat dikategorikan sebagai penerimaan pemerintah atau tidak? Sebab dalam item-item pengeluarannya, baik zakat harta maupun shadaqah fitrah telah ditentukan oleh Allah SWT[15].

Sampai tahun keempat hijriah, penerimaan negara cukup memprihatinkan[16].  Penerimaan negara yang cukup signifikan baru ada ketika Muhammad saw menerapkan jizyah. Yaitu pajak yang wajib dibayarkan oleh orang nonmuslim, khususnya ahli kitab (nasrani) untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari kewajiban nilai-nilai islam dan wajib militer[17].

Penerimaan jizyah dilatarbelakangi oleh peristiwa pelanggaran deklarasi senjata yang dilakukan kaum Bani Nadir yang beragama Yahudi atas Pakta Madinah. Karena pelanggaran itu kemudian Muhammad saw mengepung Bani Nadir[18] dan akhirnya mereka menyerah dan meninggalkan kota dengan membawa harta benda mereka sebanyak ukuran muatan unta, kecuali baju baja. Semua milik mereka kemudian menjadi milik Muhammad saw dengan ketentuan wahyu –Surat Al-Hasyr, ayat 2—karena harta itu bukan didapat lewat peperangan[19]. Selang beberapa waktu, seorang pendeta Bani Nadir, bernama Mukharik masuk islam dan menyerahkan tujuh kebunnya kepada Muhammad SAW.

Selanjutnya, oleh arsitek islam itu, kebun yang diberikan padanya dijadikan shadaqah, inilah awal waqaf pertama dalam islam. Dalam literatur ilmu ekonomi, waqaf dapat disamakan dengan barang bersama (common goods) dimana dalam hal ini terjadi perpindahan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan bersama.

Akan tetapi, jizyah sebagai bagian pemasukan pos negara baru benar-benar terealisir ketika jatuhnya Khaibar pada tahun ke-7 Hijriah, dimana ia ditaklukan dalam sebuah upaya peperangan. Namun dalam sebuah negoisasi pascaperang penduduk disana yang nonmuslim mengajukan permintaan untuk tetap tinggal, sebab mereka memiliki pengetahuan tentang perekonomian subsistem. Karena Muhammad mengetahui kepintaran mereka bercocok tanam maka ia mengajukan tawaran untuk membagi hasil pertanian mereka menjadi dua, Yakni satu bagian untuk jizyah dan satu bagian lagi untuk mereka[20].

Pada masa Muhammad ini besarnya jizyah sebesar satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Sementara pembayarannya selain berupa uang juga dapat berupa barang (in-natura)[21]. Secara komperhensif pemerintahan islam memiliki sumber pendapatan negara yang lain disamping jizyah yang memang menjadi salah satu pos pemasukan yang cukup signifikan. Mengingat diawal-awal islam cukup banyak peperangan yang berakhir dengan kemenangan, hal ini juga berpengaruh atas pos lain yang juga terjadi karena peperangan, yaitu rampasan perang juga meningkat tajam[22].

Tabel 5. Sumber-sumber Pendapatan pada Masa Muhammad Saw[23].
































































No

Dari MusliminDari NonmuslimUmum

1

ZakatJizyahGhanimmah

2

Ushr (5 – 10 %)KharajFay

3

Ushr (2,5%)Ushr (5%)Uang tebusan

4

Zakat FitrahPinjaman

5

WakafGrant (Hibah)

6

Amwal Fadila

7

Nawais

8

Shadaqah sunnah

9

Khums

Seperti terlihat pada tabel di atas, cukup banyak pos penerimaan dalam pemerintahan islam yang dibagi menjadi dua pos, yaitu primer dan sekunder. Pos penerimaan primer terdiri atas zakat dan ushr, sedangkan pos sekunder terdiri atas selain dua pos itu. Demikian pula dalam pos pengeluaran dizaman Muhammad SAW terbagi atas dua bagian,  primer dan sekunder seperti terlihat pada Tabel 6. 

Akan tetapi kesemuannya memang membutuhkan penelaahan kembali atas definisi yang tepat serta relevansi itu semua dengan kondisi obyektif masyarakat muslim kontemporer. Dari definisi itulah kemudian akan dapat dipastikan apakah kategori kategori itu merupakan pemasukan sektor pemerintah atau sektor rumah tangga, atau bahkan swasta. Sebab memang terdapat silang pendapat dalam hal ini[24].

Tabel 6. Pengeluaran Negara pada Masa Muhammad Saw[25]
































































No

PrimerSekunder

1

Biaya pertahanan negara; pembelian persenjataan, unta, kuda dan pesediaannyaBeasiswa untuk pelajar di Madinnah

2

Reditribusi pendapatan dari dana zakat dan ushr; kepada kelompok delapan seperti dalam petunjuk TuhanHiburan bagi delegasi keagamaan

3

Belanja pegawai; pembayaran upah untuk wali, hakim, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnyaHiburan untuk delegasi luar negeri serta biaya diplomasi luar negeri.

4

Biaya gaji untuk sukarelawanBantuan luarnegeri

5

Pembayaran utang negaraPembebasan muslim yang berstatus budak

6

Bantuan untuk musaffir (orang yang dalam perjalanan)Kompensasi atas korban perang

7

Dana talangan untuk orang yang meninggal tapi masih berhutang

8

Tunjangan sosial

9

Tunjangan untuk kerabat Muhammad SAW

10

Pengeluaran rumah tangga Muhammad SAW

11

Cadangan darurat.

Pada dasarnya –seperti telah diuangkapkan bahwa tidak adanya kajian sistematis tentang hal ini—pencatatan pos-pos fiskal pada masa Muhammad SAW ini juga tidak secara rinci ditemukan. Sumber-sumber yang representatif sendiri berasal dari kajian hadist yang selalu menjadi opini kedua bagi para ilmuan islam disegala bidang, termasuk juga ilmu ekonomi.

Namun dapat dikatakan bahwa, dasar-dasar ilmu ekonomi yang telah ditelurkan oleh pemimpin umat islam sepanjang masa ini terus diikuti dengan revisi-revisi kontekstual oleh para pengikutnya. Hal ini juga dilakukan kepemimpinan setelah Muhammad saw. Kepemimpinan laki-laki pembawa wahyu islam terakhir ini berakhir pada Senin pagi, tanggal 8 juni 633 M. Beliau meninggal dalam usia 63 tahun 3 bulan.







[1] Dapat dihitung bahwa selama 160 tahun pemerintah selalu dimarjinalkan posisinya dalam ilmu ekonomi. Memang diakui bahwa dalam versi murni, ilmu ekonomi pasar tidak pernah terealiasaikan. Disitu tetap ada peran pemerintah seperti halnya doktrin Adam Smith, namun dalam kajian ilmu ekonomi telah didaulat bahwa revolusi keynesianlah yang telah membawa sektor pemerintah sebagai bagian yang cukup penting dan integral bagi kemajuan perekonomian.




[2] Pada dasarnya bentuk pemerintahan islam terbentuk ketika adanya perstiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, dan di Madinah lah  jamaah islamiyah terbentuk secara berdaulat. Lihat Inu Kencana Syafi’ie, Alquran dan Ilmu Administrasi, Jakarta, Rieka Cipta, 2000, h.99.

Selanjutnya besarnya peran pemerintah dapat diambil dari sejarah perekonomian islam sejak Nabi Muhammad saw hingga empat masa kepemimpinan sesudah beliau (khalifah yang empat). Dasar yang lain juga dapat disandarkan dari peristiwa inflasi dimasa Nabi Muhammd saw, meskipun beliau pada waktu itu --dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan—enggan  melakukan upaya campurtangan untuk mempengaruhi harga, namun terbukti melalui pembahasan tafsir para ahli hadis –meskipun ada pertentangan—salah satu pendapat membolehkan adanya intervensi pemerintah untuk menyetabilkan perekonomian.




[3] Ibid, h.128.




[4] Pada awal-awal kepemimpinan baik di Makkah maupun di Madinnah,  Nabi Muhammad saw memiliki jabatan rangkap, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus seorang pemikir. Kesan otoriter ini muncul dikarenakan pada waktu itu islam sedang memperbaiki masalah keimanan kaum jahiliyah. Disisi yang lain, pada waktu itu segala persoalan bernegara dapat diselesaikan karena beliau masih hidup, dan sebagai pesuruh Allah (Massenger of God) Nabi Muhammad adalah penyampai wahyu yang tentu saja tidak perlu dimusyawarahkan. Dengan alasan ini, maka badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan konsultatif akan lebih berkembang dimasa khulafa al-Rasyidin. Lihat Inu Kencana Syafi’ie, Alquran dan Ilmu Administrasi, Jakarta, Rieka Cipta, 2000, h.99.




[5] Piagam Madinah dibuat oleh Nabi Muhammad saw beserta para sahabat setelah memalui musyawarah bersama. Dalam Sirah Al-Nabiyy susunan Ibn Hasym Piagam Madinah tersusun atas 47 pasal da merupakan naskah politik yang dibuat Nabi Muhammad saw. Lihat Ahmad Sukardji, Piagam Madinah dan UUD 1945, Jakarta, UI Press, 1995, h.75




[6] Dumairy misalnya memasukan fungsi dinamisasi sebagai salah satu fungsi ke empat disamping tiga fungsi yang telah ada. Hal ini menurutnya karena untuk suatu negara yang sedang berkembang, peran pemerintah dibutuhkan lebih besar dibandingkan pihak swasta. Lihat Dumairy, Perekonomian Indonesia, Jakarta, Erlangga, 1996, Op. Cit, h.160.




[7] Kajian tentang negara bangsa dengan sangat baik dikemukakan Benedict Anderson. Dalam melakukan penelusuran asal muasal bangsa, Anderson mencontohkan bahwa pada abad 7 masehi Islam merupakan representasi dari negara, diaman ia terbentuk berdasarkan suatu nilai yang dianut bersama. Konsep negara islam Madinah dan dinasti-dinasti sesudahnya, bagi Anderson tidak dapat disamakan dengan konsep negara bangsa (nation-state) seperti yang ada pada konsep saat ini. Sebab, menurut Anderson bangsa-bangsa didunia saat ini lahir sebagai bagian revolusi industri yang juga kapilatisme, serta peran para nasionalis yang memasukkan impian-impian terbayang, dalam bahas tertentu ia menyontohkan bahwa adanya para pahlawan nasional yang gugur dalam peperangan merupakan bukti dari adanya bangsa, yang kemudian dipaksakan diterima oleh individu-individu dalam masyarakat. Lihat, Benedict Anderson, Komunitas-Komunitas Terbayang, Yogyarakrta, Diadit Media jakarta, 2001.




[8] Palgrave,1899: vol. III; Palgrave, 1987 mengatakan Ekonomi politik adalah bidang studi yang khusus mempelajari interaksi anatr politik dan ekonomi. Berbagai perbedaan antara sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (swasta) serta segenap implikasinya terhadap politik dan ekonomi adalah fokus utamanya. Lihat  Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, Ekonomi Politik Komparatif, (terj: Haris Munandar) Jakarta, Rajawali Press, 1994, Op. Cit, h. 1.




[9] Memang tidak ada istilah negara (daulah) yang secara ekplisit disebutkan dalam Qur’an maupun Hadist. Akan tetapi, unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam dua sumber hukum islam tersebut. Paling tidak periode klasik islam telah mewariskan tiga teori politik yang berkenaan dengan konsep negara islam, berdasarkan penelusuran sejarah ketiga teori itu muncul akibat adanya perang siffin tahun 657 M. Ketiga teori itu adalah;

  1. Teori  Khawarij tentang pemberontakan

  2. Teori Syi’ah tentang Imammah

  3. Teori Sunni tentang Kekhalifahan

Akan tetapi menurut Ibnu Taimiyah, dari keempat teori politik yang ada (teokrasi, totalitarianisme, otoritarianisme, dan demokrasi) islam lebih cendrung kepada demokrasi. Akan tetapi makna demokrasi disini sangat jauh berbeda dengan demokrasi ala barat. Sebab menurut islam, bagaimanapun Allah SWT lah yang memiliki kekuasaan. Lihat Khalid Ibrahim Jindan, Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah, (terj: Mufid), Jakarta, Rieka Cipta, 1994, h 4-9 & 128.




[10]  Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abd Al-Muthalib bin Hasyim bin Abd Manaf bin Qursay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Al-Nadr bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar Ma’ad bin Adnan. Lihat Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, Yogyakarta, Ekonista, 2002, Oc. Pit, h.105. dan Inu Kencana Syafi’ie, Alquran dan Ilmu Administrasi, Jakarta, Rieka Cipta, 2000, Oc. Pit, h.99.




[11] Tujuh hal yang menjadi perhatian Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara pada waktu itu adalah (1) membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi pengikutnya. (2) merehabilitasi kaum muhajirin Mekkah di Madinah, (3) menciptakan kedamaian dalam negara, (4) mengeluarkan hakdan kewajiban bagi warga negaranya, (5) membuat konstitusi negara, (6) menyusun pertahanan negara, (7) meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara, lihat M.A. Sabzwari, dalam Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001, h.20.




[12] “Ketahuilah Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rosul, Kerabat Rasul, anak-anak yaitim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” QS Al-Anfal ayat 41.  istilah rampasan perang selanjutnya dikenal dengan nama ghanimah. Pada periode awal islam harta ghanimmah menjadi salah satu pos penerimaan terbesar karena banyaknya peperangan yang dialami pemerintahan islam.




[13] Dalam bahasa arab, bagian 1/5 itu kemudian dikenal sebagai Khums  Rasullullah biasanya membagi bagian itu menjadi tiga bagian. Bagian pertama untuk diri dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya, dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu dan orang yang membutuhkan dan orang yang dalam perjalanan. Selanjutnya bagian 4/5 itu, dua bagian untuk penunggang kuda (untuk diri dan kudanya)  untuk kasus perang Badr ini rampasan juga dibagikan pada tentara yang tidak ikut berperang., dan bagi prajurit wanita yang juga turut hadir untuk membantu beberapa hal tidak mendapat bagian, lihat M.A. Sabzwari, dalam Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001, Oc. Pit, h.28.




[14] Berdasarkan ketentuan ahli Fiqh Shadaqah Fitrah wajib dibayarkan mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai terlaksananya shalat Ied. Orang yang diwajibkan membayar adalah orang memiliki kelonggaran, sedangkan orang yang tidak memiliki kelebihan sisa makanan tidak diwajibkan. Dalil Shadaqah Fitrah ditentukan oleh hadist Nabi yang berbunyai; “Rasulullah saw, mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan kepada semua orang islam, laki-lali, perempuan, orang yang merdeka maupun budak, 1 (satu) sha’ korma atau gandum”. HR. Buhkari dan Muslim. Lihat Kifayatul Akhyar (terj : Moh. Rifa’i, Moh. Zuhri, Salomo) Semarang, Karya Toha Putra, 1978, h.123.




[15] Firman Allah SWT itu berbunyi “ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua’allaf, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak-budak yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” QS:9;60. Istilah Shadaqah Fitrah di Indonesia lazim dikenal dengan zakat fitrah, dan memang sadaqah kerap digunakan sebagai sinonim zakat oleh para ahli hadist, ahli ushuluddin dan ahli hokum islam. Selanjutnya perlu dibedakan antara kewajiban Shadaqah Fitrah yang turun pada tahun ke dua hijarah, dengan zakat [seperti yang akan dibahas kemudian] yang turun pada tahun kesembilan hijrah. Lihat M.A. Sabzwari, dalam Adiwarman Azwar Karim Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001, Oc. Pit, h.29-30.




[16] Loc Cit, h. 30




[17] Nonmuslim dalam pengertian islam dikenal dengan istilah Ahlu Dzimmah yang tinggal di dalam kekuasaan islam, baik itu Ahlul Kitab (nasrani) atau Ahlul Majusi (Yahudi). Secara etimologi Dzimmah adalah warga dari negara islam yang nonmuslim, seperti pengikut agama samawi yang dikenal, yaitu Kristen, Yahudi, Majusi, Samiri dan Shabi’ah. Kebijakan politik ini merupakan barter antara keamanan mereka dengan  biaya keamanan yang harus dikeluarkan pemerintah. Sebab dengan ini memiliki hak yang sama dengan warga muslim lainnya, hanya saja ia tidak dipaksa masuk agama islam dan juga dilindungi hak beribadatnya. Lihat Qutbh Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, (terj: Ahmad Syarifuddin Shaleh) Jakarta, Pustaka Azzam, 2002, h. 62-71.




[18] Bani Nadir tinggal di pinggiran kota Madinah yang kaumnya menganut agama majusi. Dalam persaingan dengan islam mereka kerap berkolaborasi dengan kaum kafir Qurays. Lihat M.A. Sabzwari, dalam Adiwarman Azwar Karim Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001, Loc. Cit, h. 30




[19] Ayat ini berbunyi; “Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan kedalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan”. QS 59, ayat 2. Selanjutnya, tanah yang dikuasai Rasullullah SAW dibagikan kepada sebagian besar orang Muhajirin (imigran asal Makkah di Madinah ) dan orang Anshar (penduduk pribumi Madinah). Bagian rasul diberikan kepada keluarganya. Lihat M.A. Sabzwari, dalam Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001, Oc. Pit, h.31




[20] Untuk kasus ini Laki-laki Penutup pintu Kerosulan itu membagi daerah Khaibar menjadi 36 bagian dan tiap bagian dibagi menjadi 100 area. Setengah bagian kemudian didistribusikan untuk 1.400 tentara dan 400 penunggang kuda (1.400 + 400 = 1.800 bagian).  Rasul sendiri menerima satu bagian secara berkala sebanyak 80 unta penuh dengan kurma dan 80 unta penuh dengan gandum. Lihat Lihat M.A. Sabzwari, dalam Adiwarman Azwar Karim, ibid.




[21] Ibid, h. 31.




[22] Perang semasa Nabi Muhammad diperkirakan mencapai kurang lebih 74 sampai 90 kali dengan nilai rampasan perang mebcapai 6.157.016 dirham. Akan tetapi biaya perang yang juga besar, yakni mencapai 60 juta dirham membuat kontribusi harta rampasan perang bagi perekonomian kaum muslimin hanya 2 persen. Lihat Muhammad Yasin Mazhar Siddiqi, dalam Adiwarman Azwar Karim, ibid, h. 150.




[23] Ibid, h. 34-35




[24] Selanjutnya untuk keterangan lebih lanjut mengenai  definisi pos-pos penerimaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab pembahasan. Pengungkapan diawal pembahasan mengenai hal ini –diupayakan penulis—untuk memberi gambaran awal bahwa dalam berbagai literatur ilmu ekonomi  islam kebijakan ekonomi –terutama fiskal dalam penulisan ini—dimulai dengan kajian aplikatif. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kajian ilmu ekonomi moderen yang mengawalainya dari kajian sistematis Adam Smith dalam The Wealth of Nations-nya, meskipun sebenarnya ekonomi moderen juga melandasi pemikirannya pada realitas perekonomian eropa di abad kegelapan (Dark Age).




[25] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001, Oc. Pit, h.36.


Komentar di sini saudara ku

Click to comment