Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Kajian Fiskal; Suatu Pengantar 

Dalam literatur ilmu ekonomi kebijakan fiskal merupakan suatu bentuk kebijakan yang menggambarkan pengaruh permintaan dan penerimaan negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat pengangguran dan inflasi. Selanjutnya, kebijakan fiskal oleh pemerintah dilakukan dengan dua intrumen pokok, yaitu; perpajakan (tax policy) dan pengeluaran (expenditure policy)[1].

Untuk itu fiskal selanjutnya dapat dikatakan sebagai suatu bentuk visible hand (tangan aktif) pemerintah dalam perekonomian, disamping moneter. Dari waktu ke waktu, pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam aktifitas perekonomian menjadi sangat penting peranannya. Bahkan timbul sebuah keanehan, dimana banyaknya negara di dunia, --terutama negara berkembang—yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, tidak juga diimbangi oleh surutnya peran pemerintah dalam perekonomian.

Akan tetapi, seperti diungkapkan Goeritno (2001) persoalan yang saat ini bukanlah meminimalisir keterlibatan pemerintah dalam perekonomian, namun lebih pada optimalisasi peran pemerintah[2]. Namun kenaikan pengeluaran pemerintah yang terus menerus dan cukup signifikan jelas menimbulkan pertanyaan. Sebab secara teoritis kenaikan pengeluaran pemerintah dalam masa makmur dan kesempatan kerja penuh jelas bertentangan dengan kesepakatan Keynesian[3]. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun seperti terlihat pada Tabel. 4 menunjukan peningkatan yang sangat tajanm

Tabel 4. Pengeluaran Rutin Pemerintah Indonesia, 1989/1990 – 2004 (miliar Rp)


































Tahun

Anggaran


Belanja

pegawai


Belanja

barang


Belanja rutin

daerah


Pemb.

Bunga Utang


Subsidi



Lain-lain


Jumlah




1


2


3


4


5


6


7


8

REPELITA V

1989/1990

1990/1991

1991/1992

1992/1993

1993/1994



REPELITA VI

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/20003

20004

2001

2002

(sementara)

2003

(APBN-P)

2004  (APBN)


6,205.5

7,088.0

8,169.7

9,554.2

11,144.8





12,595.5

13,001.4

14,455.2

17,269.0

23,216.1

32,718.8

29,612.9

38,713.1

39,794.7





50,425.6

56,738.0


1,703.5

1,842.1

2,328.1

2,928.5

3,032.1





4,318.9

5,175.1

8,108.5

8,999.3

9,862.4

10,764.5

9,604.8

9,930.9

12,655.5





16,150.6

17,279.8


3,577.3

3,887.5

4,376.4

5,383.5

6,908.7





7,272.4

8,226.6

9,357.5

11,060.5

13,074.2

17,485.2

16,010.3

-

-





-

-


11,924.2

12,815.8

12,838.2

14,523.5

17,163.0





18,402.5

22,108.6

27,491.2

31,112.3

54,581.0

42,735.3

50,068.1

87,142.3

89,867.7





72,151.4

65,651.0


707.3

3,305.7

929.9

691.8

1,279.9





686.8

-

1,416.1

20,413.0

32,684.0

65,916.4

62,745.3

77,443.4

40,006.3





34,726.1

26,362.1


217.4

182.0

410.7

523.9

761.4





792.9

1,923.3

1,732.6

755.7

2,669.3

4,620.6

10,546.0 5)

5,693.5 6)

7,191.1 7)





18,334.1 8)

18,406.9 8)


24,335.2

29,121.1

29,053.0

33,605.4

40,289.9





44,069.0

50,435.0

62,561.1

89,609.8

136,087.0

174,240.8

178,587.4

218,923.2

189,515.3





191,787.8

184,437.8

Keterangan :

  1. Sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 disebut subsidi daerah otonom.

  2. Sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 termasuk amortisasi pokok utang

  3. Mulai tahun anggaran 1999/2000, pengeluaran rutin berdasarkan pada klasifikasi baru.

  4. Periode 1 April s/d 31 Desember 2000 (9 bulan).

  5. Dalam tahun anggaran 2000 menampung juga cadangan untuk bunga obligasi program restrukturisasi perbankan dan dana reboisasi, yang pelaksanaannya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan lebih lanjut dari DPR.

  6. Menampung dana kontijensi

  7. Menampung dana cadangan tanggap darurat

  8. Menampung dana cadangan umum/dana cadangan darurat

Sektor Pemerintah dalam Prespektif Sejarah Ekonomi

Dalam catatan sejarah, campur tangan pemerintah dalam perekonomian memang menunjukan kecenderungan konjungtur yang cukup menarik diamati, dan dalam kurun waktu itu pula menunjukan alur pemikiran ekonomi yang berkembang. Bahkan eksistensi pemerintah dalam perekonomian suatu negara telah menjadikan dua kutub pemikiran ekonomi yang sangat kontras. Yaitu, antara ilmu ekonomi pasar dan ilmu ekonomi komando, atau dengan landasan ideologi disebut juga ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis[4].



Sejarah Ekonomi Moderen

Pada abad ke 17, peran pemerintah ditandai berkaitan dengan lahirnya negara kebangsaan (nation-state). Waktu itu pemerintah atau penguasa benar-benar memiliki kendali yang luar biasa terhadap kehidupan bernegara, termasuk juga ekonomi. Dalam sejarah pemikiran ekonomi abad 17 hingga 18, lazim dikenal dengan zaman kapitalisme komersial (commercial capitalism). Di zaman itu ajaran yang kemudian disebut sebagai mazhab merkantilis itu menekankan pentingnya perdagangan luar negeri disertai campur tangan pemerintah dalam bentuk memberikan hak monopoli pada beberapa saudagar untuk memperoleh surplus ekspor, sebagai syarat kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa[5]. Secara nyata, pemikiran-pemikiran ekonomi yang berkembang kala itu dinampakkan  dengan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah.

Selanjutnya, pada akhir adab 18 munculah pemikiran mazhab physiokrat yang merupakan antitesis dari mazhab merkantilis. Di satu sisi aliran ini menaruh sektor pertanian sebagai satu-satunya sektor ekonomi yang penting, dan disisi lain mengganggap campur tangan pemerintah dalam perekonomian malah merugikan. Pada waktu, itu pajak dan pungutan liar harus diserahkan para petani kepada penguasa dan pihak gereja. Hal ini membuat kehidupan para petani hidup dalam kemelaratan.

Istilah physiokrat pertama kali diungkapkan oleh Francois Quesnay. Kata itu berasal dari bahasa yunani kuno dan merupakan penyatuan istilah phisis (ilmu alam) dan cratos (kekuatan). Dengan deskripsi ini pula secara filosofis, physiokrat  menyelaraskan tata susunan ekonomi pada kekuatan hukum alam, atau the order of things according to natural law[6]. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian kemudian benar-benar dieliminir pada akhir abad 18, sejalan dengan zaman pencerahan di daratan eropa  yang ditandai dengan meletusnya revolusi Perancis dan disusul revolusi industri akibat ditemukannya mesin uap dan lampu pijar.

Di abad ini pula muncul pemikiran ekonomi yang kemudian disebut mazhab ekonomi klasik[7], yang dimulai oleh pemikiran Adam Smith (1723-1790 M) dengan bukunya, The Wealth of The Nations. Beberapa tokoh ekonom klasik yang termasuk dalam era Adam Smith antara lain; Jean Baptis Say (1767-1832 M) David Richardo (1772-1823 M), Thomas Robert Maltus (1766-1834 M). Perkembangan ekonomi masyarakat pada zaman ini lalu mengalami perubahan yang cukup signifikan, dan berubah ketahap kapitalisme industri[8]. Interaksi ekonomi yang sebelumnya bercorak feodal lambat laun, seiring dikenalnya sistem demokasi lalu berubah arah menjadi interaksi pasar (free enterprise) atau kapitalisme penuh persaingan (competitive capitalism).

Perkembangan ini mencapai puncaknya pada awal abad 19 dengan munculnya doktrin “Biarkan Kami Bebas” (laisser-faire) yang menghendaki campur tangan pemerintah dikurangi, dan menyerahkan sepenuhnya kegiatan ekonomi pada kekuatan-kekuatan pasar. Akan tetapi, seabad kemudian muncul pemikiran ekonomi yang merupakan antitesa dari mekanisme pasar, yaitu menyerahkan kegiatan ekonomi pada pemerintah.

Adalah Karl Marx (1818-1883 M) dan Frederich Engels (1820-1895 M) yang merasa tersentuh dengan realitas sosial-ekonomi masyarkat yang hidup di lingkungan kawasan industri Jerman dan Inggris pada zaman kapitalisme diawal abad 19[9]. Das kapital yang merupakan magnum opus Marx dan beberapa karyanya yang memuat manifesto komunis lalu mendapat sambutan yang cukup luas di daratan eropa timur.

Semboyan Laisser-faire yang kokoh tertanam di daratan eropa barat dan Amerika hingga abad 19 mendapat tantangan di awal-awal abad 20 dengan kecenderungan meningkatnya peran pemerintah di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Pada masa itu fungsi pemerintah mulai dirasa sangat penting dalam bidang perekonomian. Apalagi doktrin negara kemakmuran (welfare state) yang intinya menekankan pemerintah harus semaksimal mungkin mengupayakan kemakmuran rakyatnya mulai populer dikalangan negara-negara kapitalis. Namun, pada tahun 1980-an, kecendrungan kembali berbalik arah. Kebijakan-kebijakan ekonomi  konservatif yang setuju campur tangan pemerintah dalam perekonomian dikurangi kembali didengung-dengungkan[10].

Saat ini dalam perekonomian modern, stabilitas ekonomi menjadi isu pokok, dan mendapat tempat yang istimewa dibandingkan isu-isu ekonomi yang lain. Hal ini dikarenakan, aktifitas mikroekonomi (interaksi sektor swasta dan sektor rumah tangga) sangat tergantung dari kestabilan kegiatan ekonomi negara tersebut. Ada empat persoalan makro ekonomi  yang dihadapi setiap negara didunia ini. Yaitu :

  1. Masalah pengangguran

  2. Masalah Inflasi

  3. Masalah neraca pembayaran

  4. Masalah pertumbuhan ekonomi.

Pandangan klasik,[11] yang merupakan rujuakan awal ilmu ekonomi kapitalis modern ternyata tidak bisa berbuat apa dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Sepanjang sejarah kelahirannya, kapitalisme berulangkali mengalami krisis berupa inflasi yang terjadi secara periodik serta lonjakan tingkat pengangguran (depresi)[12].  Adalah kritik yang dikemukakan Jhon Maynard Keynes (1883-1946) yang pertama kali mengemukakan isu makroekonomi sebagai solusi atas krisis ekonomi yang parah atau dikenal dengan great depression yang melanda dunia pada tahun 1936-an, dan tidak terselesaikan dengan pendekatan ilmu ekonomi yang sudah mapan[13].

Keynes mengawali kritiknya dengan kesalahan definisi keseimbangan umum versi klasik yang menurutnya tidak mencerminkan kesempatan kerja penuh (full employment). Hal ini menurutnya karena kesalahan Say’s Law, sebab pada kenyataannya tingkat permintaan selalu lebih kecil  dan tidak dapat sepenuhnya menyerap output produksi. Alasannya, sebagian pendapatan yang diperoleh konsumen melalui pasar input tidak semuanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga untuk ditabung, sehingga terdapat kebocoran pendapatan (leakage).

Memang deflasi --menurut klasik-- akan dengan sendirinya menyerap output produksi dan akhirnya keseimbangan akan tetap terjadi. Namun Keynes mengingatkan bahwa konsumsi akan selalu lebih kecil dari pendapatan, sehingga tetap output produksi tidak semuanya akan terserap. Ketika hal ini terjadi terus menerus, maka output yang banyak akan menambah deflasi yang membuat produsen mengurangi dan akhirnya menghentikan aktiftitasnya produksinya, selanjutnya yang terjadi adalah pengangguran.

Hal serupa juga terjadi pada pasar uang, dimana Keynes mengatakan bahwa jumlah tabungan tidak akan sama dengan jumlah investasi seperti pendapat yang diyakini Klasik. Hal ini menurut Keynes karena motif konsumen untuk menabung tidak selalu untuk mendapatkan pendapatan dari pasar faktor tersebut (bunga), melainkan juga untuk motif berjaga-jaga (pre-cautionary motive), spekulasi dan bertansaksi. Pada akhirnya, Keynes menyimpulkan jika investasi akan lebih kecil karena adanya motif tersebut.

Selanjutnya mekanisme penyesuaian (adjument) yang dilakukan tangan tak tampak (invisible hand) rupanya tidak terbukti, dan kalaupun toh bisa terbukti hal itu membutuhkan waktu yang lama. Adanya jangka waktu ini tentu saja tidak bisa diterima, sebab seperti kata Keynes jika dalam jangka panjang --penyesuaian itu dapat terjadi—akan membuat kita semua mati (..in the long run we all dead) kondisi inilah yang memicu munculnya revolusi ilmu ekonomi makro yang dipelopori Keynes yang pada intinya menolak Say’s Law dengan cara memberikan perhatian pada sisi penawaran agregat sebagai komponen penting bagi terciptanya keseimbangan umum.

Oleh karenannya diperlukan koreksi yang disengaja terhadap sisi permintaan agregat untuk menyerap penawaran agregat. Disinilah letak peran pemerintah sebagai salah satu vareabel penting untuk merekayasa besaran permintaan agregat guna mampu menyerap penawaran agregat. Kebijakan pemerintah ini selanjutnya disebut dengan demand managment (management of agregate demand)[14] atau juga discretionary policy dengan menggunakan intrumen fiskal.







[1] Lihat ___________Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004.




[2] Lihat Guritno Mangkusubroto, Ekonomi Publik, Edisi 3, Yogyakarta, BPFE UGM, 2001.




[3] Lihat Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam,  (terj: Ikhwan Abidin Basri) Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000, Op. Cit, h. 120.




[4] N Gregory Mankin, Pengantar Ekonomi, (terj: Haris Munandar) Jakarta, Erlangga, h. 275




[5] Soemitro Djojohadikusumo,  Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Yayasan Obor, 1991, Op. Cit, h. 4




[6] Ibid, h. 13




[7] Istilah Klasik sebenarnya diberikan dan dipopulerkan oleh Karl Marx untuk membedakan buah pemikirannya tentang ilmu ekonomi sosialisme ilmiah yang merupakan antitesa dari pemikiran Adam Smith. Istilah ini juga merupakan suatu ejekan bagi Adam Smith, karena menurut Marx buah pemikiran Smith, hanyalah merangkup dari para pendahulunya. Namun ada jga yang berpendapat jika, istilah klasik diberikan Marx untuk menjangkau para pemikir klasik seperti David Richardo, dan James Mill. Lihat; Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, h. 88. dan Willem H Makaliwe, catatan kaki dalam, Jhon Maynard Keynes, Teori Mengenai Kesempatan Kerja, Bunga dan Uang, (terj; Willem H Makaliwe) Yogyakarta, UGM Press, 1991, h.1.




[8] Soemitro Djojohadikusumo,  Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Yayasan Obor, 1991,  Oc. Pit, h. 26




[9]  Ibid, h. 185




[10]  Paul A Samuelson dan William Nordhaus, Mikroekonomi (terj: Haris Munandar, Burhan Wiraasubrata, Eko Wydiatmoko) Jakarta, Erlangga, 1996, Op. Cit, h 354




[11] Telah disinggung bahwa, ekonomi klasik telah mengangap jika perekonomian akan senantiasa berada dalam posisi keseimbangan umum atau juga –menurut neoklasik-- untuk kasus tertentu akan berada pada posisi ketidakseimbangan umum. Sebelum ‘revolusi’ keynesian ilmu ekonomi klasik merupakan pijakan maintream di berbagai perekonomian dunia yang dianut dari abad 18 hingga 19. Namun pandangan JM Keynes mengakhiri dominasi pandangan yang muncul sejak zaman pencerahan eropa ini dan menggantikannya sejak tahun 1930-an. Ada empat asumsi penting dalam ilmu ekonomi klasik:

  1. Say’s Law, Fleskibilitas Upah, dan Kesempatan Kerja Penuh. Hukum say berbunyi “supplay creates its own demand” (penawaran denagn sendirinya akan menciptakan permintaan. Pendapatan yang diperoleh sektor rumah tangga pada akhirnya akan digunakan untuk konsumsi dan ditabung. Selanjutnya, tingkat tabungan akan selalu investasi yang diinginkan sektor swasta, oleh karenannya  baik dalam pasar input maupun output penawaran selalu menciptakan permintaan dan dengan itu perekonomian akan berada pada keseimbangan (AS =AD). Selanjutnya, upah dapat dengan mudah tersesuaikan dalam interaksi di pasar input. Oleh karena itu dalam kondisi –upah-- apapun penawaran tenaga kerja dari sektor rumah tangga akan terserap permintaan  tenaga kerja oleh sektor swasta.

  2. Invisible hand (Mekanisme pasar secara otomatis akan selalu menciptakan penyesuaian-penyesuaian dalam berbagai pasar.) Klasik mempercayakan mekanisme otomatis yang akan membawa perekonomian dalam keseimbangan kembali ketik ada resesi atau depresi.

  3. Fakor-faktor produksi menentukan kegiatan ekonomi dan produksi nasional. Dengan anggapan perekonomian tidak mengalami persoalan permintaan —Say’s Law maka  tingkat output nasional ditentukan oleh banyaknya barang modal. Teknologi dalam hal ini akan semakin meningkatkan produktifitas dan mempercepat produksi nasional.

  4. Peranan uang dalam perekonomian adalah netral. Karena tingkat produksi hanya ditentukan oleh faktor riil, maka perubahan penawaran uang hanya akan mempengaruhi tingkat harga. Selanjutnya, laju perubahan penawaran uang akan sama dengan tingkat inflasi.

Lihat Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Kedua, Jakarta, Rajawali Press, 1998, Op. Cit, h.316.




[12] Paul A Samuelson dan William Nordhaus, Makroekonomi, (terj: Haris Munandar, Burhan Wiraasubrata, Eko Wydiatmoko) Jakarta, Erlangga, 1996, Loc. Cit, h. 54.




[13] Soemitro Djojohadikusumo,  Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Yayasan  Obor, Oc. Pit, h. 109.




[14] Ibid, h. 121.


Komentar di sini saudara ku

Click to comment