Type something and hit enter

Pages

On
advertise here

Kebijakan Fiskal Moderen


Seperti dikutip Suparmoko dari Wolfson, kebijakan fiskal (fiscal policy) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan[1].

Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan menyatakan “kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah[2]. Musgrave dalam hal ini mengatakan kebijakan fiskal adalah setiap tindakan perpajakan dan pengeluaran tertentu untuk mempengaruhi perekonomian dengan tiga cara, alokasi, distribusi dan stabilisasi perekonomian[3];

Selanjutnya, bagi Musgrave & Musgrave, di dalam menganalisis sektor pemerintah –dalam hal ini prespektif fiskal—terdapat tiga pertanyaan mendasar yang perlu digunakan untuk menilainya. Yaitu;

q  kriteria apa yang harus diterapkan bila kita menilai kegunaan dari pelbagai kebijakan anggaran itu?

q  Bagaimana tanggapan sektor swasta atas pelbagai tindakan fiskal seperti pajak dan perubahan pengeluaran?

q  Bagaimana kekuatan sosial, politik dan historis yang telah membentuk lembaga fiskal seperti yang ada sekarang dan menentukan perumusan dari kebijakan fiskal selama ini.

Nampaknya, apa yang dikemukakan Musgrave & Musgrave diatas dapat digunakan sebagai suatu batasan yang baik guna menilai, tidak saja kebijakan fiskal moderen namun kebijakan fiskal islam. Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan mendasar itu selanjutnya dapat dipakai untuk –bahkan—mencirikan perbedaan-perbedaan dari framework fiskal yang ada. Hal ini tidak lain karena, kriteria penilaian kebijakan fiskal itu merupakan merupakan penilaian yang holistik atau merupakan pendekatan sistem. Dimana banyak indikator penilaian diambil dari lingkup diluar analisa ekonomi pemerintah, ilmu ekonomi, bahkan diluar itu membutuhkan indikator kultural atau sistem nilai yang dianut suatu bangsa.

Konsep dan Definisi Ilmu Ekonomi Islam


Pada tema epistemologis masih terdapat perdebatan mengenai eksistensi ekonomi islam. Kedua pandangan ini adalah, kelompok pertama yang mengangap bahwa tidak ada ilmu ekonomi islam, sedangkan yang ada hanyalah sistem ekonomi islam. Sedangkan kelompok kedua, menganggap dengan adanya komunitas muslim yang khas, islam berhak memiliki ilmu ekonomi islam, beserta sistem ekonomi islam. Dua pendapat ini pada dasarnya tidak berusaha saling melemahkan, melainkan makin menambah dinamis discorse ekonomi islam. Karena penulisan berangkat pada suatu asumsi adanya teori fiskal islam, maka tidak bisa dihindarkan bahwa kerangka teoritis maupun psutaka yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendapat yang menyakini adanya ilmu ekonomi islam.

Sebuah fakta utama yang kerap dijadikan argumentasi dari kelompok ini adalah, adanya konstituen riil bagi terciptanya ilmu ekonomi islam, yaitu komunitas muslim. Untuk itu, secara ringkas dapat didefiniskan bahwa ilmu ekonomi islam adalah membahas alternatif-alternatif pilihan yang diciptakan, dan dipilih didalam suatu masyarakat muslim yang khas[4].

Dengan adanya masyarakat muslim yang khas dan diklaim ada ini, maka ilmu ekonomi islam berhak mendapatkan verifikasi dari penyataan-pernyataan ekonomi yang dibuatnya. Kevalidan yang dipertaruhkan ini tentu menimbulkan sangksi dimana generasi muslim saat ini dinilai tidak representatif sebagai masyarakat ideal islam (masyarakat madani). Disamping, keraguan itu masih banyak kesangsian yang lain tentang eksistensi ilmu ekonomi islam. Beberapa masalah itu misalnya[5].

q  Keraguan bahwa komunitas muslim moderen bukanlah gambaran ideal muslim, dan karenanya tidak bisa mewakili pernyataan-pernyataan ilmu ekonomi islam dapat dibantah oleh gagasan epistemologis. Hal ini diungkapkan Naqvi sebagai berikut;

Masalah sebenarnya adalah bahwa dalam ilmu ekonomi islam –bahkan terlebih lagi ilmu ekonomi positif—masalah penilaian paling banter dapat dilakukan dalam suatu model yang agak ad hoc. Akan tetapi kasus-kasus dimana prediksi-prediksi yang didasarkan pada hipotesa dasar hanyalah simplifikasi yang didasarkan pada model empirisme yang paling tentatif; atu dimana prediksi-prediksi yang didasarkan pada hipotesa-hipotesa demikian itu jarang dikonfrontasikan dengan realitas, atau dimana hipotesis-hipotesis tidak dirumuskan dalam bentuk yang bisa diuji. Dengan demikian, ilmu ekonomi islam juga memiliki ruang akses bagi teori-teori dan pernyataan-pernyataan yang tak diuji, dengan harapan bahwa akan terbuka kemungkinan untuk memformulasikannya dengan suatu cara yang bisa diuji.

q  Masalah keuniversalitasan ilmu juga menggugat ilmu ekonomi islam sebagai konsekuensi bahwa, ia adalah ilmu ekonomi ‘yang hanya’ dipakai masyarakat muslim. Alasan paling tepat adalah kenyataan kuantitas muslim didunia ini yang mengisi 1/5 populasi dunia sudah dapat dikatakan sebagai tingkat general ilmiah yang memadai. Sebab tidak ada hukum-hukum ekonomi yang memiliki absolutisitas yang bersifat fisikal[6].

q  Terakhir, serangan bahwa pendekatan ilmu yang hanya boleh menggunakan pendekatan positifistik, nampaknya tidak bisa lagi di dakwakan pada ilmu ekonomi islam. Kenapa? Karena paradigma sains kini telah berubah, dimana pendekatan normatif –sebagaimana pijakan ilmu ekonomi islam—juga telah diakui sebagai pendekatan yang ilmiah dalam metodologis.

Adanya gagasan normatif dalam ilmu ekonomi islam, memang merupakan alasan utama. Bahkan ia adalah rasion d’etre ilmu ekonomi islam, dimana ia ingin mengkritik ilmu ekonomi moderen yang ambigu. Yaitu, tidak memasukkan preferensi nilai pada saat penyelidikan ilmiah dilakukan, dan kemudian memaksakannya masuk ketika ia harus diimplementasikan dalam suatu kebijakan. Hasilnya, dapat ditebak kebijakan itu jauh dari sasaran yang diinginkan mengingat pijakan yang diambil tidak bisa dengan dekat memotret realitas ekonomi.

Dari beberapa pledoi yang telah dikemukakan diatas telah telah nampak jelas bahwa, ilmu ekonomi islam sebagai suatu kajian tentang prilaku ekonomi masyarakat muslim memang benar benar ada[7]. Selanjutnya gagasan-gagasn yang lebih mendalam tentang ilmu ekonomi islam akan dikemukakan pada pembahasan.









[1] M Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, cet. VII (Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta, 1997), Op. Cit, h. 257.




[2] Paul A Samuelson dan William Nordhaus, Makroekonomi (terj: Haris Munandar, Freddy Saragih, Rudy Tambunan) Jakarta, Erlangga, 1996, Op. Cit, h. 344.




[3] Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 5 (terj:Alfonsus Sirait) Jakarta, Erlangga, 1993, Loc. Cit, h. 6.




[4] Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, (terj : M. Saiful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin) Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, h. 17




[5] Ibid, h. 23-15




[6] Contoh yang paling gampang adalah kenapa ilmu ekonomi sosialisme diakui ada, jika pada kenyataannya mereka hanya dipakai oleh beberapa negara yang menganut ideologi marxis? Dari pertanyaan ini tidak bisa dihindarkan, jika ilmu ekonomi islam pantas mendapatkan kedudukan serupa.




[7] Akan tetapi pilihan yang menyatakan ilmu ekonomi islam tidak hanya ada dalam alam logika namun memilii relevansi dengan konstituennya ini akan mendatangkan tantangan yang tidak kalah beratnya, laiknya keilmiahan ilmu ekonomi moderen. Yaitu pengujian empiris, dan sikap kritis menjadi sah bagi ilmu ekonomi islam. Ketidakhati-hatian dalam melakukan observasi ini tentu akan berbahaya, sebab tidak sepenuhnya ilmu ekonomi islam berada dalam kawasan yang bisa diuji, adanya dalil-dalil yang tentu haram di perdebatkan ini tentu dapat mendatangkan bahaya akan pengingkaran-pengingkaran teologis.


Komentar di sini saudara ku

Click to comment