Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Definisi Ilmu Ekonomi Moderen


Dalam suatu penjabaran yang utuh, Rosadi (2004) menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang aktivitas yang berkaitan dengan: alokasi sumberdaya yang langka dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa; cara-cara memperoleh barang dan jasa; kegiatan konsumsi, yakni kegiatan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup; kegiatan investasi, yakni kegiatan pengembangan kepemilikan kekayaan yang dimiliki; serta kegiatan distribusi, yakni bagaimana menyalurkan barang dan jasa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seluruh kegiatan ekonomi—mulai dari produksi, konsumsi, investasi, serta distribusi barang dan jasa tersebut—dibahas dalam ilmu ekonomi yang sering dipaparkan dalam berbagai literatur ekonomi kapitalis[1]

Memang akan ditemui kesulitan dalam mencari istilah moderen sebagai label ilmu ekonomi yang penulis gunakan pada pelbagai literaur ilmu ekonomi yang ada. Umumnya, klasifikasi yang digunakan adalah ilmu ekonomi konvensional yang merujuk pada dua tokoh besar aliran ini, yaitu Adam Smith (1723-1790) dan Jhon Maynard Keynes (1883-1846)[2].  Akan tetapi istilah konvensional sebenarnya tidak begitu tepat digunakan, sebab menurut istilah ini banyak dikemukakan oleh para ekonom yang memiliki pemikiran baru, dengan maksud membedakan teori-terori ekonomi yang telah ada[3].

Pengakuan istilah ilmu ekonomi moderen sendiri baru muncul ketika JM Keyens, yang awalnya dikelompokkan sebagai tokoh mazhab Neo Klasik, menulis sebuah buku yang menjadi magnum opusnya, berjudul The General Theory of Employment, Interst and Money[4]. Pada tahun itu, orang mulai dapat mengatakan ekonomi moderen –sebagai lawan dari ekonomi klaik—telah dilahirkan[5]. Menurut Didin Hafiduddin (2002) perbedaan pokok ekonomi moderen dengan ekonomi klasik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sebagai berikut;

  1. Aspek perbedaan sokoguru-sokoguru ekonomi, yang terdiri pada tiga hal

Pertama, Ekonomi moderen telah membongkar Hukum Say yang menjadi sokoguru ekonomi klasik. Dimana Say mengajarkan bahwa produksi berlebihan dan pengangguran total dalam kehidupan perekonomian yang bebas tidak akan terjadi. Menurut Keynes, hal itu mungkin terjadi karena kelebihan produksi sektoral dan pengangguran friksi.

Kedua, Ekonomi klasik menganggap mekanisme harga sebagai invisible hand mampu menciptakan kondisi theorema optrimum. Sedangkan moderen menganggap bahwa, kenyataannya dalam pasar hal itu tidak dapat terjadi.

Ketiga, tentang asas laissez faire, laissez aller, ekonomi klasik percaya kegiatan ekonomi akan mencapai kondisi optimum tanpa intervensi pemerintah, sedangkan ekonomi moderen menganggap sebaliknya.

  1. Aspek perbedaan kerja. Cara kerja ekonomi klasik dalam menganalisa peristiwa ekonomi cendrung menggunakan cara deduktif dengan sifat kualitatif. Sedangkan ajaran moderen menggunakan cara induktif yang dikawinkan dengan cara deduktif. Selanjutnya, ekonomi moderen juga banyak mengembangkan perangkat analisa ekonomi matematika, misalnya ekonometrik.

Meskipun secara pemikiran berbeda, benih-benih ekonomi moderen sebenarrnya juga  telah disemai sejak revolusi industri, dimana ilmu ekonomi klasik lahir. Secara garis besar kondratieff, yang dikutip Djojohadikusumo membagi tiga gelombang besar revolusi industri di negara-negara barat yang merupakan cikal bakal abad moderen[6].

Gelombang Pertama (1780-1840) mulai akhir abad XVIII dengan tahap awal Revolusi Industri. Tenaga manusia diganti oleh mesin. Investasi secara besar-besaran dilakukan dalam pembuatan berbagai rupa dan jenis peralatan mesin. Satu sama lain itu membawa perubahan pada sifat dan corak ketenagakerjaan. Efek sekunder dan invesrasi itu dengan munculnya industri-industri baru juga menimbulkan permintaan baru dalam tingkat maupun dalam sifatnya.

Gelombang Kedua (1840-1890) berawal sektar tahun 1840 dan berkenaan dengan perluasan jaringan kereta api, mekanisasi di bidang pertanian dan penggunaan pupuk kimia. Hal itu juga ada hubungannya dengan pembukaan kawasan baru dalam dunia Barat (terutama di Amerika Serikat) dan imperialisme negara negara industri Barat untuk menguasai wilayah-wilayah baru di berbagai benua lain. Gelombang kedua ini berlangsung sampai pada tahap perekonomian ekonomi, di mana jaringan kerera api mendapat saingan berat dan kendaraan bermotor (industri otomortif).

Gelombang Ketiga (1890-1940) ditandai oleh banyaknya investasi di bidang tenaga listrik, yang pada gilirannya diterapkan secara luas di berbagai bidang dan jenis industri. Hal itu disertai oleh investasi dalam bidang pengangkuran dan komunikasi. Munculnya era kendaraan bermotor membawa serta investasi dalam prasarana fisik (jaringan jalan, jembatan). Menjelang Perang Dunia I (yang dua dasawarsa kemudian disusul oleh Perang Dunia)

Selanjutnya, seperti telah dapat dilihat saat ini, perekonomian moderen berkembang secara pesat, dan makin kompleks karena didukung oleh spesifikasi yang merupakan tuntutan efisiensi. Perkembangan itu, berlangsung disegala bidang mencakup pertanian, perdagangan, industri serta jasa. Melihat perekonomian moderen tentu tidak boleh lagi hanya dengan menggunakan  prespektif ekonomi sentris.

Sebab dinamika moderen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi yang berkembang, baik itu mendukung atau menghambat laju perekonomian moderen. Pada akhirnya, menyitir ungkapan Grossman yang menilai bahwa pada dasarnya letak perbedaan menonjol ilmu ekonomi moderen dan klasik adalah pengakuannya atas peran swasta dan pemerintah. Sebagaimana diungkapkan Gregory Grossman[7]:

Kedua-duanya, sistem ekonomi komando yang menerapkan mekanisme pasar sampai pada batas tertentu, dan sistem pasar yang menerapkan mekanisme anggaran, juga sampai pada batas tertentu sama-sama dikategorikan sebagai perekonomian campuran.


Fiskal Ekonomi Moderen dan Andil Besar JM Keynes


Sebagai semboyan, laissez faire, laissez aller, pada perekonomian klasik merupakan bentuk revolusi segala bidang, tak terkecuali ekonomi. Semboyan ini kemudian juga menyimbolkan keyakinan klasik bahwa kegiatan ekonomi akan mencapai kondisi optimum tanpa intervensi pemerintah. Selanjutnya, periodesasi perekonomian, membuahkan kritik yang dituangkan pada mazhab Neoklasik tentang ketidaksempurnaan pasar. Gagasan ini, kemudian secara mengejutkan dijadikan landasan Keynes dalam menganalisa perekonomian, dimana ketidaksempurnaan pasar tersebut harus disempurnakan dengan peran pemerintah, yang menuntut adanya peran alokasi, distribusi dan stabilisasi perekonomian.

Pada awalnya, inisiatif  Keynes menunjukan bahwa untuk peran-peran itu kebijakan fiskal saja, disamping regulasi-regulasi ekonomi yang memang diwajibkan. Berkembangnya waktu, yang dimulai sejak tahun 40-an instrumen itu berkembang dengan beragam. Misalnya kebijakan moneter –yang meski ada keterkaitan dengan sejarah klasik tentang teori-teori klasik moneter—merupakan dua diantara intrumen yang digunakan pemerintah untuk menjalankan tiga peran tersebut. Paling tidak ada tiga instrumen pemerintah dalam mewujudkan sasaran makroekonomi suatu perekonomian, yaitu[8]:

a)      Kebijakan moneter. Ada sebuah ungkapan yang telah lama dinyatakan Walter Begehot; "money does not control it self" (Uang tidak mengawasi dirinya sendiri). Hal ini merupakan kesimpulan dari ketidakpercayaan atas kemampuan sektor swasta dalam mengolah uang sebagai darah perekonomian. Jelas ketika, sektor perbankkan swasta dan juga sektor rumah tangga, dibiarkan sesukanya mengelola uang, maka bahaya inflasi dengan banyaknya uang beredar akan terjadi.

Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini wajib mengatur persoalan moneter, dengan kebijakan moneter agar persoalan ini tidak mengganggu perekonomian, utamannya sektor riil atau usaha. Kebijakan moneter sendiri kemudian dijalankan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Beberapa kebijakan moneter yang umum dilakukan pemerintah seperti, pembatasan cadangan wajib, penentuan tingkat diskonto, kebijakan pasar terbuka, dan pengendalian kredit selektif.

b)      Kebijakan Fiskal. Kebijakan ini meliputi pengeluaran beserta rinciannya, dan penerimaan negara melalui pajak. Dengan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) permintaan agregat dapat bertambah dan selanjutnya akan menambah pendapatan nasional. Sebaliknya, pajak merupakan alat pemerintah untuk bisa melakukan pengeluaran. Namun pajak akan membatasi aktrivitas ekonomi swasta, sebab pajak akan mengurangi pendapatan.

c)      Kebijakan Regulasi. Kebijakan ini merupakan kebijakan tidak langsung pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memberikan batasan atau kelonggaran dalam aktifitas pelaku-pelaku ekonomi. Pada intinya, tujuan kebijakan ini adalah untuk menjalankan perekonomian sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Satu fakta yang harus juga diakui akan kelebihan ekonomi moderen dari klasik adalah munculnya istilah fiskal yang baru muncul pada tahun 1930-an. Sebelum The General Theory of Employment Interest and Money, pengeluaran pemerintah hanya menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan negara untuk aktifitas pemerintah tanpa melihat dampaknya terhadap perekonomian nasional baik secara mikro maupun makro[9]. Buku JM Keynes lah yang merupakan peletak dasar diberlakukannya kebijakan fiskal hingga saat ini. Jadi dapat disimpulkan kebijakan fiskal dalam perekonomian Kapitalis baru muncul sejak abad 20[10].

Mengutip Musgrave & Musgrave, kebijakan fiskal pada dasarnya didesain guna mempengaruhi perekonomian—dalam hal ini seperti kegunaan fiskal bagi keynesian untuk menstabilkan perekonomian—namun ia sebenarnya dapat dilakukan dengan banyak cara, sepanjang tiga fungsi pemerintah. Yaitu[11];

  1. penyediaan barang sosial, atau proses pembagian keseluruhan sumberdaya untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang sosial, dan bagaimana bauran/ komposisi barang sosial ditentukan. Penyediaan ini dapat disebut sebagai fungsi alokasi dari kebijakan anggaran. Kebijakan pengaturan yang juga dipertimbangkan sebagai suatu bagian dari fungsi alokasi, tidak dimasukkan disini karena kebijakan itu tidak terlalu merupakan masalah kebijakan anggaran.

  2. penyediaan terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang merata, dan adil yang disini disebut sebagai fungsi alokasi.

  3. penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat kestabilan yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran. Kita menyebutnya semua tujuan ini sebagai fungsi stabilisasi

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa, sistem fiskal moderen merupakan produk ekonomi moderen yang diciptakan untuk pemerintah untuk mewujudkan sasaran-sasaran makroekonomi. Menyarikan dari ungkapan Musgrave, definisi fiskal sendiri dapat dibagi menjadi dua opini, yang dua-duanya dapat dibenarkan. Dimana pendapat ini kerap dikutip oleh banyak pihak, dengan persepsinya masing-masing.

Pertama, pendapat yang mengungkapkan bahwa, fiskal adalah istilah lain dari perpajakan dan mekanisme distribusi pajak tersebut, yang menyangkut fungsi alokasi (penyediaan pasar sosial), fungsi distribusi (transfer of payment), fungsi stabilisasi (penstabil otomatik dan fiskal deskretioner).

Kedua, anggapan yang memandang fiskal sebagai bagian yang lebih utuh dan integratif dari intrumen ekonomi pemerintah dalam berhubungan dengan sektor rumang tangga, maupun swasta. Pada gagasan ini, kebijakan fiskal selain mencakup fungsi-fungsi diatas, juga mencakup fungsi yang berada diluar dataran kebijakan ekonomi. Misalnya, kebijakan regulasi sumber daya ekonomi (fungsi alokasi),  menjamin kebutuhan pokok setiap individu, atau memberikan nilai seadil-adilnya bagi pembagian kue ekonomi (fugsi distributif) dan mengatur tata hubungan perdagangan internasional.







[1] M. Riza Rosadi, dalam Kehidupan Ekonomi dalam Daulah Khilafah Islamiyah, (Makalah) pada www.e-syariah.net. 2004.




[2] Secara lebih detil, pembahasan mengenai beberapa aliran pemikiran menuru periodesasi dapat dilihat pada tema Peran Pemerintah dalam Prespektif Moderen




[3] Mungkin saja akan lebih tepat –jika melihat prespektif sejarah perekonomiann dunia barat—jika istilah keduanya disatukan dalam makna kapitalisme. Alasannya, inilah yang digunakan Karl Marx untuk menentukan garis demarkasi ilmu ekonomi yang diciptakannya dengan paham para pendahulu atau aliran klasik dan para revisionis, yang masih mengakui kepemilikan mutlak individu.




[4] Keynes  memang menilai hasil pemikirannya dalam buku itu sebagai pembebasan diri dari kancah pemikiran ekonomi yang masih lazim dizamannya; bahkan seolah-olah sebagai suatu pemutusan hubungan total dari pemikiran mazhab klasik, dan Neo Klasik. Selanjutnya, ia dan para pengikutnya mengatakan setelah munculnya pemikiran ini perekonomian dunia muncul sebagai Ekonomi Baru. Lihat Soemitro Djojohadikusumo,  Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Yayasan  Obor, Oc. Pit, h.123




[5] Lihat Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Moderen, Jakarta, Gema Insani Pres, 2002, h. 68




[6] Lihat Soemitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Yayasan  Obor, Oc. Pit, h.325




[7] Gregory Grossman, Sistem-Sistem Ekonomi, Bumi Aksara, Jakarta, 1995




[8] Paul A Samuelson dan William Nordhaus, Makroekonomi (terj: Haris Munandar, Freddy Saragih, Rudy Tambunan) Jakarta, Erlangga, 1996.




[9] M Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, cet. VII (Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta, 1997), hal. 25.6




[10] Hidayatullah Muttaqin, Kebijakan Fiskal Islam dan Perannya dalam Distribusi EKonomi (Bagian I),




[11] Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 5 (terj:Alfonsus Sirait) Jakarta, Erlangga, 1993, h. 6.


Komentar di sini saudara ku

Click to comment