Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Wacana Etika dan Moralitas dalam Reformasi Perpajakan 2001

Paling tidak, reformasi administrasi perpajakan yang saat ini telah giat-giatnya dilakukan DPJ telah memiliki kesamaan persepsi tentang tindakan apa yang  harus dilakukan otoritas fiskal untuk mengurangi defisit anggaran. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan. Misalnya, apakah selama reformasi perpajakan yang telah berumur 24 tahun (sejak 1980-2004, diukur sejak orde baru) tidak dikumpulkan secara baik?  Yang cukup memperihatinkan dari realitas perpajakan Indonesia mungkin ditunjukan oleh begitu buruknya profesionalisme kerja aparatur DPJ dalam mengumpulkan pajak. Selanjutnya, hal ini juga ditunjukan oleh perbedaan misi yang diemban refomasi administrasi perpajakan 2001, dibandingkan dengan empat periode tax reform sebelumnya, dimana tujuan kali ini ditujukan untuk pembenahan moral dan etika aparatur DPJ.

Secara keseluruhan reformasi perpajakan yang telah dimulai sejak 24 tahun yang lalu, khususnya dalam konteks sekarang merupakan usaha lambat dan terlambat. Namun dibalik itu semua, ada satu poin yang cukup baik dimana ada semacam pengakuan, bahwa moral dan etika aparatur pajak khususnya, dan wajib pajak pada umumnya di Indonesia adalah sangat rendah. Oleh karenanya tidak salah jika sasaran tax reform kali ini ditujukan pada vareabel-vareabel normatif, yaitu refomasi moral dan etika, disamping reformasi hardware DPJ. Adanya titik tekan pada moral dan etika pada reformasi kali ini, merupakan fenomena fsikal Indonesia yang cukup menarik diamati. Apalagi, kesadaran perlunya reformasi normatif ini setelah empat kali tax reform yang memakan watu 24 tahun kurang memiliki hasil yang dapat dibanggakan dari sudut penerimaan negara.

  1. apakah makna moral dan etika itu sendiri?

  2. bagaimana makna perbaikan moral dan etika itu diterjemahkan dalam strategi maupun program-program kerja tax reform?

Mengenai adanya reformasi hardware yang meliputi penggunakan Teknologi moderen mungkin suatu kebijakan yang tidak begitu menjadi persoalan. Akan tetapi, seperti pada pertanyaan pertama, mencari jawaban definisi moral dan etika disini jelas akan  melahirkan banyak sudut pandang buah pemikiran. Karena itu, atas jawaban pertanyaan ini akan lebih banyak gagas di akhir preambul yang juga merupakan tema pokok yang akan di gagas dalam penulisan skripsi ini.

Pertanyaan kedua, seperti telah ditulisakan pada Tabel 3 diterjemahkan dalam bentuk aksi-aksi kongkrit yang tertuang pada 22 program kerja yang akan digulirkan DPJ untuk memenuhi target pajak sebagai komponen utama fiscal sustainability. Namun yang patut dipertanyakan adalah apakah keseluruhan program itu dapat merepresentasikan jawaban atas lemahnya etika dan moral aparatur perpajakan, dan tingkat kepatuhan para wajib pajak.

Pertanyaan ini muncul mengingat ketiga tujuan tax reform yang dinginkan rupanya memiliki pretensi normatif. Sebagai gambaran, dalam mewujudkan moral dan etika aparatur perpajakan DPJ telah mengeluarkan tiga tujuan pokok, yaitu

  1. Program reorganisasi DPJ berdasarkan fungsi dan kelompok WP

  2. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh kantor pusat dan kanwil DJP

  3. Program penyusunan kebijakan baru untuk menajemen SDM

Tentu saja dari ketiga poin tersebut, tidak diragukan akan mendatangkan hasil yang maksimal ketika setiap aparat perpajakan telah memiliki komitmen hukum, komitmen moral dan etika yang tinggi. Namun dimanakah letak program yang akan menaikan tingkat komitmen, hukum, moral dan etika itu. Mengingat, persoalan komitmen adalah semacam pernyataan individual yang dibangun berdasarkan basis keimanan dan religi.

Kalaupun pertanyaan dijawab secara retorik, bahwa program itu dengan sendirinya akan membuat tingkat komitmen itu meningkat. Dapatkah dikemukakan jaminan atas pernyataan ini? Sebab sudah umum diketahui, jika kepatuhan hukum kerapkali dilinierkan dengan tingkat hukuman yang akan diberikan ketika seseorang melanggarnya. Dilain sisi, sudah menjadi rahasia umum jika penegakan hukum di Indonesia telah sedemikan buruk, dan mudah dimanipulir oleh oknum-oknum yang melakukan kejahatan. Selanjutnya—dengan tidak meremehkan kapabilitas aparat kehakiman dan kepolisian—adakah aparatur penegak hukum, pengawas maupun program kontrol yang dapat memantau vested interest atau prilaku aparatur perpajakan detik ke detik?

Jawaban dari hipotesa sementara yang dapat diberikan adalah tidak ada. Yang ada, komitmen moral dan etika ini harus diserahkan pada kawasan normatif, dan disitu agama menemukan relevansinya. Dimana kepercayaan dan keimanan adanya Tuhan  yang akan memantau dari detik-kedetik lah yang akan menjadi jaminan prilaku aparatur perpajakan dalam berprilaku sosial maupun ekonomis.

Secara lebih mendalam, gagasan moral dan etika ini akan dibicarakan diakhir uraian preambul. Namun sebagai gambaran yang lebih realistis,  dalam analisisnya mengenai aliran keuangan makroekonomi Indonesia Subianto (2003) mengatakan bahwa, banyak kebocoran anggaran negara maupun anggaran swasta dan rumah tangga yang terjadi akibat hasil praktik-praktik mark up, komisi, kick back. Dimana prilaku-prilaku amoral itu dipicu oleh prilaku moral dan etika bisnis para pelaku ekonomi --baik sektor pemerintah, swasta, dan rumah tangga-- yang lemah.

Gambar 3. Skema Kebocoran Pajak.

kebocoran pajak

Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa ada empat kebocoran pada aliran finansial dalam makro ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh ketiga pelaku ekonomi. Disitu moral dan etika bisnis yang lemah lah yang menstimulan praktik-praktik moral hazard. Dalam Gambar 3 pula, dapat disimpulkan jika kebocoran itu terakumulasi sebagai pendapatan informal individu-individu dalam pelaku ekonomi yang menimbulkan dua implikasi buruk bagi perekonomian, yaitu (i) konsumsi yang berlebihan, dan (ii) rendahnya penerimaan pajak negara yang diakibatkan oleh pendapatan informal yang tidak dapat dideteksi dan kebocoran uang pajak yang telah dikumpulkan.



Tinjauan Moral dan Etika dalam Perekonomian Indonesia.

Defisit anggaran yang besar akan bergandengan tangan dengan budaya konsumsi dalam sektor privat untuk menambah klaim yang berlebihan pada sumber daya dan stagflasi. Tampaknya, kebijakan fiskal yang menjadi satu satunya solusi keynesian karena dapat mengubah prilaku individu, citarasanya dan preferensinya agar selaras dengan tujuan-tujuan sosial, dimana nilai-nilai moral dapat membantu merealisasikan, telah dikesampingkan dalam paradigma sekularis. M. Umer Chapra[1]

Kembali lagi pada persoalan moral dan etika, nampaknya hukum positif tidak dapat diandalkan. Meskipun jelas dan harus diterapkan, hukum positif sebenarnya perlu ditopang oleh penguatan mentalitas dalam setiap pribadi pelaku ekonomi. Disini agama dengan muatan-muatan moralitas dan etika menemukan relevansinya. Bahkan meski tidak mengajukan agama sebagai alternatif komplementer reformasi fiskal Subianto mengatakan bahwa, tugas meretas aliran finansial yang bocor ini harus juga menjadi tangungjawab tidak saja otoritas fiskal, namun seluruh komponen bangsa. Dalam hal ini ia mengatakan[2];

Pesan dari skema (gambar 3 , pen) diatas adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak janganlah berburu dikebun binatang. Lihatlah bahwa demikian banyak penghasilan yang tidak dilaporkan! Aliran dana hitam seperti ditunjukan dalam skema diatas haruslah dibasmi. Berbagai kebocoran ini memang bukan tanggungjawab otoritas fiskal saja. Ini adalah permasalahan yang tidak cukup hanya ditangani oleh menteri keuangan saja, tetapi seluruh jajaran pemerintah, legislatif, dan yudikatif

Selanjutnya persoalan fiskal Indonesia yang paling tidak mencerminkan salah satu sistem ekonomi yang mengacu pada ilmu ekonomi moderen akan dibenah merunut pada alur moral dan etika. Hal ini tentu tidak diartikan sebagai pilihan untuk meremehkan rujukan ilmu ekonomi moderen yang dipakai otoritas fiskal Indonesia, namun upaya yang dilakukan hanyalah untuk menambah alternatif pilihan rujukan bagi sistem fiskal yang lebih baik diterapkan di Indonesia.

Mencari kambing hitam dari masalah yang sedang dihadapi, dan selalu menyalahkan solusi-solusi maupun kebijakan pemerintah, jelas tidak lebih berguna dari kebijakan salah yang pernah diambil pemerintah. Sebab, tidak boleh dilupakan bahwa, dinamika perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh banyak faktor; politik, sosial, budaya, agama, ras dan sebagainya. Untuk itu  dalam melihat krisis ekonomi ataupun fenomena ekonomi nampaknya harus mulai ditinggalkan prespektif tunggal.

Sebab pada akhirnya, tidak adanya peluang moral dan etika dalam ilmu ekonomi hanya akan menjauhkan jarak antara realitas dan teori. Begitu juga, terlalu rigid-nya ilmu ekonomi mengenggam jargon keuniversalitasan ilmu, hanya akan menjadikan korban para pengambil kebijakan yang kebingungan mencampurkan formula kebijakan yang menuntut disatukannya teori-teori yang melulu positivistik dan tuntutan masyarakat yang hampir keseluruhannya bernilai normatif.

Seperti diungkapkan Chapra bahwa, defisit anggaran malah kerap kali diiringi dengan sikap konsumsi yang tinggi. Kurangnya sikap sensitifitas krisis ekonomi ini juga relevan dengan gambaran Subianto (2003) tentang kenyataan Macro Flow of Funds dalam Gambar 3. Kenyataan ini memang menimbulkan pertanyaan, mengingat dengan logika sehat, krisis sendiri merupakan representasi realitas ekonomi yang stagnan, namun kenapa konsumsi tetap tinggi?

Dimanakah letak kesadaran untuk efisiensi atau penghematan? Atau minimal menyadari rendahnya partitas daya beli dalam masyarakat? Jawabannya juga disampaikan oleh Subianto, jika krisis perekonomian di Indonesia juga menggambarkan tingkat kebocoran aliran dana, dimana meningkatknya sumber pendapatan informal telah mengurang  pajak dan menambah konsumsi yang berlebihan.

Yang menarik pada gambar 3, disitu seolah juga dapat memberikan prespektif moral dari apa yang diagram aliran sirkular dalam perekonomian. Dimana lazimnya yang dipahami umum, pada sirkular itu memang telah menggambarkan interaksi pasar yang terjadi dalam perekonomian. Kendati demikian harus diakui, bahwa diagram sirkular itu, ketika dibandingkan dengan gambar 3 seolah menjadi tidak begitu realistis. Sebab pada kenyataannya, banyak modus operandi pasar yang tidak terekam seperti aliran kebocoran.

Satu contoh ini selanjutnya dapat mewakili penyataan bahwa perlu adanya reformasi ilmu ekonomi moderen[3]. Mengulang penilaian Chapra atas Keynes, bahwa kebijakan fiskal yang menurut Keynes dapat dijadikan filter moral dan etika ---dalam kasus defisit fiskal Indonesia misalnya efisiensi dan sensifitas krisis—tidak lagi digusbris. Selanjutnya pertanyaan yang menunggu kemudian adalah, apakah masih ada kebijakan atau sisi teoritis yang dapat menanggulangi persoalan fiskal, seperti defisit anggaran ini, khususnya dalam persoalan lemahnya moral dan etika para pelaku ekonomi?

Sebelum melanjutkan jawaban pertanyaan ini, adalah sangat baik jika mengutip analisis Subianto yang lain, yang mengungkapkan bagaimana kerusakaln moral-etika oknum pemerintah dan swasta telah merongrong perekonomian Indonesia sejak lama. Dan akhirnya, momentum tahun anggaran 1997/1998 telah mempertontonkan aktivitas amoral mereka.

Berhutang adalah paling rasional diambil, sebab defisit APBN dan krisis ekonomi sebenarnya tidak terjadi akibat suatu bentuk kebijakan pemerintah baik orde lama, orde baru maupun orde reformasi semata. Dalam hal ini Subianto mengatakan[4];

Akar persoalannya adalah kelemahan dalam governance, baik disektor publik maupun disektor bisnis. Kecurangan sudah merajalela, dan sudah berlangsung sejak lama, dan dilakukan hampir dalam segala segi kehidupan masyarakat. Kecurangan dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk korupsi, kolusi, nepotisme, praktik mark-up biaya proyek, pungutan liar, main komisi atau kick back, pemerasan, praktik ‘pagar makan tanaman’, praktik ‘perusahaan dalam perusahaan’, dan sebagainya. Ini belum termasuk praktik-praktik yang jelas-jelas merupakan kejahatan seperti penipuan dan pencurian.

Proses yang diawali dengan tiga kecurangan mark-up, komisi dan kick back yang telah berurat-akar di perekonomian Indonesia. Saat ini, terbukti begitu banyak ongkos yang harus dibayar dan kesemuanya berbentuk hutang yang berbunga. Selanjutnya pajak yang masyarakat bayar dan pada hakikatnya adalah ‘harga’ untuk barang sosial, harus digunakan untuk melunasi utang-utang yang kebanyakan adalah utang haram. Persoalan tersebut pada mulanya dialami sektor riil, dan untuk itu menurutnya sektor yang lebih dulu mengalami krisis adalah sektor riil. Selanjutnya praktek itu mengakibatkan empat dampak makro ekonomi;

(i)                 penerimaan pajak yang berkurang,

(ii)               harga yang lebih tinggi yang harus dibayar konsumen akibat hight cost economy

(iii)             tambahan entry barrier  yang baru bagi usaha baru yang menurunkan ekspansi sektor riil.

(iv)             naiknya beban pembayaran bunga mencapai Rp. 60 triliun (besar kecilnya tergantung suku bunga SBI)

Gambar 4. Skema Governance dan Etika Bisnis yang Lemah

etika bisnis yang lemah

Sumber : Bambang Subianto dalam , Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004.Op. Cit, h 12.

Semua kecurangan itu selanjutnya karena sudah berlangsung lama, maka mengakibatkan nilai buku aktiva menjadi overstated atau nilai sektor riil jauh berbeda dengan nilai buku. Akibatnya muncullah gap besar dalam pasar melalui proses erosi kepercayaan dan penyesuaian nilai tukar. Dengan kondisi sekto riil yang  memang sudah rusak, maka ketika nilai Bath Thailand jatuh, secara regional sektor perbankan terkena imbasnya, sebab sektor riil adalah nilai aktiva sektor perbankan. 


Analisa Subianto sekaligus menolak mainframe opinion yang menyimpulkan bahwa dalam kasus Indonesia, sektor perbankan lah yang telah merusak sektor riil. Dilain sisi, Subianto dalam analisa ini pada dasarnya memakai kerangka moral, atau tepatnya moral hazard para pelaku ekonomi yang mengakibatkan inefisiensi. Jadi moral atau etika pelaku ekonomi yang salah dari aparatur pemerintah (sektor pemerintah), pelaku pasar (sektor swasta) maupun individu dalam masyarakat (sektor rumah tangga) yang bertanggungjawab atas keroposnya fundamental makroekonomi Indonesia.

Disini titik tekan kerusakan moral bermula dari analisa moral dalam aktivitas mikro ekonomi. Yang selanjutnya secara akumulatif membentuk culture dan akhirnya perbuatan-perbuatan amoral dari pelaku bisnis itu merupakan suatu pemandangan biasa atau dimaklumi. Pada akhirnya budaya kecurangan inilah yang sedikit demi sedikit menggerogoti tingkat kepercayaan pasar dan akhirnya menimbulakan krisis perekonomian.

Harus diakui faktor moral hazard inilah yang banyak dijumpai dalam dinamika perekonomian Indonesia, akan tetapi yang patut disayangkan faktor ini amat jarang untuk dimasukan dalam kerangka analisa ekonomi pada umumya. Padahal masih sangat jelas dalam ingatan, bahwa kebijakan BLBI yang menghabiskan trilyunan uang negara tersebut rupanya diakhiri oleh skandal hukum.







[1] Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam,  (terj: Ikhwan Abidin Basri) Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000, h. 34




[2] Bambang Subianto, dalam Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004. Op. Cit, h. 131.




[3] Memang penyataan ini akan mengundang diskusi mengenai gagasan ontologis (untuk apa) ilmu ekonomi moderen. Dan memang pada umumnya para ahli ekonomi sendiri memeiliki persepsi yang berbeda-beda. Keynes misalnya bahwa ilmu ekonomi hanya berfungsi mejelaskan apa apadanya tentang realitas ekonomi. Dialin pihak, Friedman mengatakan bahwa Ilmu ekonomi adalah ilmu prediksi untuk masa depan.




[4] Terdengar ungkapan diatas memang lebih cocok disuarakan oleh para aktivis LSM, maupun lembaga extraparlementer Akan tetapi rupanya inilah analisa yang cukup berbeda dari beberapa tulisan pejabat negara yang tertuang dalam buku “Kebijakan Fiskal; Pemikiran Konsep dan Implementasi”. Subianto, dalam hal ini lebih menilai bahwa, krisis ekonomi yang telah berlangsung tujuh tahun ini merupakan proses kerusakan moral secara akumulatif yang telah disemai sejak rezim Orba. Lihat Bambang Subianto dalam  Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Editor: Heru Subitantoro, Ph.D, Dr. Singgih Riphat, APU) Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004. Ibid, h 126.


Komentar di sini saudara ku

Click to comment