Type something and hit enter

Pages

On
advertise here
Kebijakan Fiskal pada Masa Abu Bakar Siddiq (571-634 M)

Sebagai kepala negara kedua setelah Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq terhitung hanya sebentar memimpin pemerintahan islam di Madinnah, yaitu 27 bulan, dimulai tahun 632 hingga 634 M[1]. Ada salah satu dialog Abu Bakar dengan Umar bin Khattab yang dapat mencerminkan persoalan perekonomian yang dihadapi oleh khalifah pertama itu[2];

Aku akan memerangi mereka sekalipun mereka hanya menolak membayar satukali zakat atau menolak memberikan kambing muda yang biasa mereka serahkan kepada Rasullulah Saw. 

Dari ungkapan Abu Bakar diatas dapat digambarakan bahwa terjadi persoalan kesadaran mayarakat yang rendah terhadap hukum. Selain itu dari ungkapan itu juga dapat diambil kesimpulan, Abu Bakar memiliki cukup ketelitian dalam penghitungan harta zakat serta harta yang lainnya. Hal ini secara lugas dari suatu dialog dengan seorang amil zakat (panitia zakat);

Jika seseorang yang harus membayar satu unta beliau berumur setahun sedangkan dia tidak memilikinya dan ia menawarkan untuk memberikan seekor unta betina yang berumur dua tahun. Hal tersebut dapat diterima, kolektor zakat akan mengembalikan 20 dirham atau dua kambing padanya (sebagai kelebihan pembayarannya).

Selain law enforcement--terutama bagai penduduk yang menolak membayar kewajiban negara-- dan juga prinsip ketelitian dalam menghitung pendapatan negara, Abu Bakar Siddiq juga yang pertama mendirikan kantor Baitul Maal di Kota Madinnah  Adapun dalam menerapkan prinsip anggaran, Abu Bakar Siddiq mengikuti pendahulunya dengan menerapkan sistem anggaran berimbang, dimana ia selalu menyesuaikan pengeluaran  dengan pendapatan di Baitul Maal. Kemudian karena belum adanya perencanaan anggaran berdasarkan ukuran waktu –satu tahun, atau seperti perencanaan anggaran dalam perekonomian moderen—pada waktu itu harta yang terkumpul langsung dibagikan pada pos-pos yang telah tertera jelas dalam Al-Quran[3].

Karena kebijakan ini pada waktu masa jabatan Abu Bakar Siddiq berakhir, dalam kas Baitul Maal tidak terisi, dan ditambah lagi pemerintahan waktu itu mengalami kendala dalam mengumpulkan harta negara[4]. Ada kemungkinan, perencanaan penerimaan negara yang tidak terealisir itu akibat banyaknya para para wajib zakat, jizyah, dan kewajiban lain yang enggan membayar. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 634[5].

Kebijakan Fiskal pada Masa Umar bin Khattab (584-644M)

Di masa Umar bin Khattab[6] memimpin pemerintahan islam Madinnah, ia menaruh perhatian yang cukup besar pada sektor pertanian. Dalam sektor pertanian misalnya, pemerintahan Umar banyak melakukan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian seperti waduk, kanal-kanal dan ledeng untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian[7].

Dalam sektor perdagangan Umar juga melakukan reformasi kebijakan, dimana pada waktu itu pertama kalinya diterapkan penarikan bea cukai untuk barang impor dan ekspor. Dalam ilmu ekonomi islam ini dikenal dengan Usyr atau pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk kenegara islam, atau datang dari negara islam itu sendiri[8]. Sebenarnya kebijakan ini sudah ada sejak zaman Yunani yaitu Kerajaaan Athena yang mengenakannya pada barang dagangan dan hasil bumi sebesar 2,5 persen. Selanjutnya kebijakan ini dilestarikan oleh kerajaan romawi kuno.

Pada waktu itu usyr hanya diwajibkan pada barang impor, kebijakan tarif ini juga hanya dikenakan pada sektor swasta yang bertatus kafir dzimmi. Sedangkan untuk pedagang muslim tidak dikenakan karena mereka sudah membayar zakat untuk jenis barang dagangan. Untuk pedagang dengan status kafir harbi kebijakan ini juga tidak dikenakan, sebab keamanan terhadap mereka tidak ditanggung oleh pemerintah[9].

Disamping dua kebijakan itu, ketika persoalan kewajiban membayar zakat telah selesai pada akhir kepemimpinan Abu Bakkar Siddiq, khalifah Umar bin Khattab kemudian melakukan perubahan regulasi zakat dengan melakukan perluasan baziz zakat[10]. Diantaranya zakat perdagangan, madu dan kuda. Sebelum melakukan kebijakan ini, Umar terlebih dahulu membuat tiga prinsip dasar dalam pengelolaan kas negara yang termaktub dalam pidato kenegaraan yang  pertama ketika ia diangkat menjadi khalifah[11].

Wahai rakyatku, sesungguhnya hak seseorang atas sesuatu tidak perlu diperhatikan. Aku tidak menemukan cara untuk harta ini (kas negara) dan menjadikan kemaslahatan kecuali dengan 3 cara; yaitu [1] diambil dengan benar. [2] diberikan sesuatu dengan haknya, dan [3] kemudian mencegahnya dari kebatilan.

Dapat disimpulkan bahwa pada masa Umar bin Khattab, perekonomian negara Islam Madinnah mengalami kemajuan pesat, hal ini juga tidak lepas dari sosok Umar yang cerdas, sehingga ia juga dijuluki reformis islam, khususnya dalam kebijakan ekonomi[12].

Hal itu dapat dilihat dari dergulasi yang ia laksanakan serta perubahan prinsip-prinsip kepemimpinan yang cukup signifikan. Ini terlihat dari makin besarnya penerimaan negara dari hasil kebijakan baru maupun pengembangan dari jenis penerimaan yang telah ada sebelumnya. Jika dikelompokan penerimaan Baitul Maal pada masa Umar terdiri dari lima pos besar, yaitu; zakat, 1/5 rampasan perang, kharaj, jizyah dan bea cukai.

Salah satu kebijakan Umar yang cukup berbeda dengan pendahulunya adalah penerapan sistem anggaran surplus, dimana ia tidak sertamerta  membagikan seluruh pendapatan negara untuk dibelanjakan, akan tetapi disimpan sebagai tabungan pemerintah[13]. Disamping itu, kontribusi Umar yang cukup besar adalah pendirian institusi fiskal yang permanen dan juga melakukan kebijakan desentraliasasi kebijakan, khususnya kebijakan fiskal.

Pada masa waktu itu Baitul Maal didirikan di ibukota negara dan propinsi. Selanjutnya, untuk pertama kalinya juga didirikan kantor resmi untuk mengurusi pembayaran gaji pegawai negeri yang disebut Al-Divan. Dan untuk kepentingan itu juga untuk pertama kalinya  pemerintah melakukan sensus penduduk[14]. Berikut ini klasifikasi yang dibuat Umar dalam melakukan fungsi fiskal pemerintah[15];

Tabel 7. Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Baitul Maal pada Masa

   Umar bin Khattab






























KelompokPemasukanPengeluaran

I

ZakatKaum fakir, miskin, panitia zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, sabilillah, dan ibnu sabil.

II

1/5 harta rampasan perangAllah SWT [untuk kepentingan da’wah secara khusus]

III

Barang temuan dan harta warisan tanpa ahli warisInfaq kaum fakir

IV

Jizyah, kharaj, usyrKepentingan umum [kepentingan pemerintah untuk memajukan perekonomian]

Pada akhinya dapat disimpulkan bahwa dari realitas perekonomian negara islam Madinah dari mulai Muhammad SAW hingga berakhirnya masa khalifah yang empat (The Right Guided Successors), hanya pada masa Umar inilah konjungtur kemajuan perekonomian dicapai. Umar bin Khattab memimpin selama 10 tahun 6 bulan 5 hari. Ia meninggal pada usia 63 tahun karena dibunuh[16].



Kebijakan Fiskal pada Masa Usman bin Affan (577-656 M)

Usman bin Affan[17] menjadi khalifah, setelah ia terpilih dari 7 orang yang direkomendasikan Umar bin Khattab sebelum meninggal. Ada nuansa yang sangat berbeda ketika Usman memimpin[18]. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang ia keluarkan terbukti menyimpang dari pendahulunya dan pada akhirnya terbukti kontraproduktif baginya dan juga umat islam[19]. Beberapa perubahan kebijakan yang siginifikan antara lain, ketika diminggu pertama menjadi khalifah ia menaikan gaji pegawai negeri dengan drastis. Bahkan untuk sebagian pejabat Usman menambahkannya dengan proporsi 100 persen[20].

Sebenarnya hal ini telah banyak dicegah oleh para pejabat negara yang dulu telah bertugas dimasa Umar bin Khattab. Misalnya Abdullah bin Arqam yang menjabat Menteri Keuangan, dan juga karib Usman, Abu Dzar Al Ghifari.[21] Selanjutnya, ia juga mengambil sikap yang berbeda dengan pendahulnya tentang tanah negara. Dimana Usman melakukan tindakan land reform kepada para seluruh rakyat. Selanjutnya Usman juga melakukan kebijakan yang kurang tepat dengan mengalihkan pos pendapatan zakat bukan pada tempatnya, yaitu untuk pembiayaan perang[22]. Padahal, pos pengeluaran itu sendiri telah diatur, kalaupun ia mengalihkan dana itu untuk pos yang lain seharusnya status dana pengeluaran itu adalah pinjaman.

Usman juga memiliki penilaian jika shadqah baginya bukan merupakan bagian dari pos penerimaan negara, dan lagi ia menciptakan kekacauan dalam komposisi kas negara, sebab sebagai orang kaya pada waktu itu ia mencampurkan harta pribadinya dengan kas negara. Hal ini pula –meskipun ia terbukti tidak melakukan korupsi—yang menyebabkan banyak yang mengira ia  melakukan korupsi ketika ia melakukan pengeluaran negara atas dasar keinginan pribadi tanpa rincian[23].

Terlepas, dari kebijakan-kebijakan yang kurang baik dari Usman namun ia sendiri memang memiliki pemikiran yang jauh berbeda dengan pendahulunya. Dan tidak semuanya memiliki efek negatif, misalnya saja kebijakan land reform yang ia keluarkan terbukti berhasil meningkatkan produktifitas[24]. Selanjutnya, akibat kebijakan menaikkan dana perang juga berimplikasi pada makin besarnya daerah pemerintahan islam Madinnah. Adapun Usman juga melakukan upaya efisiensi dengan melakukan prinsip self assasement[25] dalam penarikan zakat, dan tentu saja ini mengurangi ongkos dalam pemungutan zakat, dimana prinsip ini masih dianut hingga kini oleh ilmu fiskal moderen[26].

Kemudian tak bisa dipungkiri bahwa, pada masa Usman makin luasnya daerah tertetorial negara membuat komposisi masyarakat makin prural sehingga friksi sosial mulai muncul kepermukaan[27]. Lalu, sifat dermawannya sebagai orang kaya juga tidak bisa dilepaskan begitu saja[28].

Demikianlah realitas perekonomian pada masa Usman, yang harus diakui mengalami stagnasi dan kesenjangan sosial yang mulai tajam. Usman  bin Affan sendiri tutup usia, pada umur 82 tahun. Ia dibunuh pada malam hari oleh beberapa orang yang berdemonstrasi didepan rumahnya karena tidak menyetujui keinginan demonstran supaya Usman memecat para gubernur Kufah, Basrah, dan Mesir yang masih terhitung saudaranya[29].

Kebijakan Fiskal pada Masa Ali bin Abi Thalib (600-661 M)

Ali bin Abi Thalib mengantikan Usman bin Affan secara aklamasi. Dalam menjalankan kebijakan ekonomi, Ali tidak begitu banyak berbeda dengan Umar bin Khattab, yang berbeda hanya prinsip anggaran dimana Ali menggunakan sistem anggaran berimbang, sedangkan Umar menerapkan prinsip surplus[30]. Selain ada juga kebijakan penambahan basis zakat, Ali juga menerapkan prinsip yang sama dengan Umar dalam hal pengeluaran fiskal. Hal ini diterangkan dalam kitab Najhul Balagha[31].

Prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat diperkenankan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk petama kalinya diadobsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua perhitungan diselesaikan dan pada hari sabtu dimulai perhitungan baru.

Pada masa Ali, ia banyak melakukan reformasi administrasi negara, dimana ia membuat rencangan sisitem administrasi negara secara efektif serta membuat mendeskripsikan tugas tugas pegawai negeri. Selanjutnya ia juga banyak melakukan pengawasan terhadap bekerjanya pasar. Ia melakukan kontrol terhadap pasar akibat monopoli, dan penimbunan barang yang menyebabkan inflasi[32].

Pada masa Ali, fokus kebijakan memang lebih diarahkan restrukturisasi sektor politik, dimana sejak awal kepemimpinannya itu ia langsung memecat pejabat-pejabat negara hasil bentukan Usman bin Affan. Kemudian ia juga mengambil kembali anah-tanah negara yang telah dibagi-bagikan pada masa Usman[33].  Ali menyudahi kepemimpinannya pada tanggal 17 Juni 661. Ia memerintah selama 5 tahun 3 bulan[34].



Sumber : Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.









[1] Nama lengkapnya beliau adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Mar bin Ka’ab bin Sa’ad bin Tamin bin Murrah bin Ka’ab bin Luay Al-Taymi Al-Quraysi, dan bergelar Al-Siddiq (yang membenarkan) atau Al-Atiq. Ia dilahirkan di Makkah dua setengah tahun setelah tahun gajah (kelahiran Nabi Muhammad SAW) atau 50 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Dari silsilah keluarga, Abu Bakar termasuk  suku Qurays dari Bani Taim, dengan silsilah keturunannya sama dengan Rasullullah SAW. Selama menjadi khalifah Abu bakar tinggal dikota Sikh dipinggiran Kota Madinah. Lihat Abdullah Mustofa Al Magribi (2000) dalam Lihat Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, Yogyakarta, Ekonista, 2002, Oc.Pit, h.115; M.A. Sabzwari, dalam Adiwarman Azwar Karim (2001), ibid, h. 44.




[2] Imam Shuyuti (2001) dalam Heri Sudarsono (2002),  Ibid, h.117.




[3] ibid, h.44.




[4] ibid, h.44




[5] Imam Shuyuti (2001) dalam Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, Yogyakarta, Ekonista, 2002, Loc. Cit, h.117.




[6] Beliau adalah Umar bin Khattab atau Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abd Al-Uzza bin rabah bin Abdullah bin Qart bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Luay Al-Adawi Al-Quraysi. Ia dipanggil Hafsah dan memiliki gelar Alfaruq. Ia masuk islam ketika  berumur 27 tahun. Lihat Lihat Abdullah Mustofa Al Magribi (2000) dalam Heri Sudarsono,  Ibid, h.117




[7] Sebagai bukti, pada waktu daerah mesir dikuasai disitu dibangun infrastruktur pertanian dengan mempekerjakan buruh sebanyak 120.000 orang. Bahkan Umar juga mengeluarkan kebijakan land reform yang cukup radikal, yaitu mengambil hak kepemilikan atas tanah jika pemiliknya dalam jangka waktu tiga tahun gagal mengolah tanah yang bersangkutan. Lihat Heri Sudarsono (2002),  ibid, h.118. Disini perlu dicatat, bahwa status tanah pada waktu itu adalah milik negara, sebab ia diperoleh dari ekspansi kekuasaan. Selanjutnya kepemilikan seseorang akan tanah negara itu karena adanya mekanisme pembagian harta rampasan perang.




[8] Qutbh Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, (terj: Ahmad Syarifuddin Shaleh) Jakarta, Pustaka Azzam, 2002, Op. Cit, h.99




[9] Meskipun usyr tidak dikenakan pada seorang muslim dengan dalil hadis nabi yang berbunyi “Tidak dikenakan ‘usyr kepada muslim, akan tetapi usyr dikenakan pada kaum Yahudi dan Nasrani”. Namun pada masa Umar ada deregulasi yang menetapkan seorang muslim tetap akan dikenakan usyr yaitu jika volume barang dagangan melebihi 200 dirham, maka akan diambil 5 dirham. Selanjutnya bagi kafir dzimmi dikenakan pajak seebsar 1/10 dari volume barang. Selanjutnya Umar juga memberlakukan usyr pada kafir harbi yaitu ketika pada masanya ada impotir dari negeri kafir ingin melakukan perdagangan di negeri islam. Menurut ekonom islam, Abu Yusuf yang hidup di masa dinasti Umayyah, yaitu pada masa Khalifah Harun Al Rasyid, usyr untuk kafir harbi sebsar 1/10 dari volume barang diatas 200 dirham.  Lihat Qutbh Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, (terj: Ahmad Syarifuddin Shaleh) Jakarta, Pustaka Azzam, 2002, ibid, h.99-105




[10] ibid, h.44-50




[11] ibid, h.33




[12] Sebagai pemimpin ia memiliki sifat menjaga diri, berpengetahuan, pembaharu ummat dan keras terhadap kebatilan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri menjuluki umar sebagai Kunci Keislaman karena kecerdasan beliau. Ibid, h.23




[13] Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, Yogyakarta, Ekonista, 2002, Oc. Pit, h.119




[14] Ibid, h.119




[15] Data diolah. Lihat Qutbh Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, (terj: Ahmad Syarifuddin Shaleh) Jakarta, Pustaka Azzam, 2002, Oc. Pit, h.108-109




[16] Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, Yogyakarta, Ekonista, 2002, Oc. Pit, h.122




[17] Nama lengkapnya adalah Usman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Umawy AlQuraysi. Ia degelari Zu Al-Nurain atau ‘pemilik dua cahaya’ karena mngawini dua putrid Nabi Muhammad saw. Lihat  Heri Sudarsono, ibid, h.122




[18] Meskipun Usman bin Affan juga merupakan salah satu dari 7 kandidat yang diwasiatkan Umar bin Khattab, namun pada waktu itu Abdurrahman bin Auf yang jua salah satu kandidat menolak dan meminta Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti. Akan tetapi, Ali menolak, dan ketika Usman yang ditunjuk ia bersedia. Ia pun lalu dipilih secara aklamasi karena dedikasinya selama kepemimpinan Nabi Muhammad serta dua pendahulunya. Lihat Qutbh Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, (terj: Ahmad Syarifuddin Shaleh) Jakarta, Pustaka Azzam, 2002, Oc. Pit, h.241




[19] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001, Oc. Pit, h 52




[20] Qutbh Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, (terj: Ahmad Syarifuddin Shaleh) Jakarta, Pustaka Azzam, 2002, Oc. Pit, h.243




[21] Ada sebuah dialog yang cukup terkenal ketika pada akhirnya, Abdullah bin Arqam sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu melakukan mosi tidak percaya pada usman bin Affan. Yaitu dialog ketika Abdullah keberatan untuk mengrluarkan dana yang terlalu besar bagi gaji tentara “ Kamu itu siapa, kamu hanyalah seorang bendahara,”ucap Usman, Lalu Abdullah menjawab;”saya tidak merasa sebagai bendaharamu, apalagi pembantumu. Yang benar, saya adalah bendahara kaum muslimin.” Akibat perbedaan ini, selanjurnya Abdullah menolak menerima gaji dari pemerintah serta tidak mau lagi mengikuti sidang-sidang kabinet yang dihadiri kalifah. Selanjutnya nasib AlGhifari sendiri malah lebih menyakitkan, ia dikeluarkan dari lingkaran kekuasan oleh Usman. Lihat  Adiwarman Azwar Karim (2001), Oc. Pit, h 57 dan  Qutbh Ibrahim Muhammad. (2002), ibid, h.243




[22] Qutbh Ibrahim Muhammad, ibid, h.244




[23] Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, Yogyakarta, Ekonista, 2002, Oc. Pit, h.123




[24] Menurut penulis sangat mungkin, Usman menganut pemikiran ekonomi yang kini sangat terkenal dan dianut luas oleh negara-negara kapitalis maju maupun negara berkembang saat ini. Yaitu memacu pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan formasi kapiltal ala teori pertumbuhan Harold Dommar, dimana ia mengharapkan dengan etrjadinya trickle down effect. Selanjutnya upaya swastanisasi tanah negara rupanya juga menciptakan produktifitas. Hal ini terbukti, bahwa pada kepemimpinan Umar, tanah negara yang diurus oleh pegawai negeri hanya menghasilkan 9 juta dirham, namun dengan kebijakan ini pemerintah memperoleh 60 juta dirham. Lihat Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, Yogyakarta, Ekonista, 2002, Oc. Pit, h.125




[25] Penghitungan sendiri nilai zakat oleh wajib zakat. Prinsip ini sebenarnya telah ada dan dilakukan pada masa Roasullullah SAW. Namun pada waktu objek yang diterapkan bukanlah zakat melainkan jizyah. Lihat Heri Sudarsono (2002),  ibid, h.109




[26] Heri Sudarsono (2002),  ibid, h.123




[27] Pada waktu itu struktur masyarakt islam terbagi menjadi empat kelompok. Yaitu; (1) Suku Qurays Mekkah, (2) Kaum Anshar (3) Suku Arab penggembara, dan (4) penduduk-penduduk negeri yang ditaklukkan. Lihat Asghar Ali Engineer (2000) dalam Heri Sudarsono (2002),  ibid, h.124




[28] Pada da’wah Nabi  Muhammad hingga kepemimpinannya Usman bin Affan telah banyak sekali mengeluarkan dana pribadi untuk kemajuan da’wah dan kemajuan pemerintahan islam. Lihat Qutbh Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, (terj: Ahmad Syarifuddin Shaleh) Jakarta, Pustaka Azzam, 2002, Oc. Pit, h.246




[29] Heri Sudarsono Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, Yogyakarta, Ekonista, 2002, Oc. Pit, h.125




[30] Ibid, h.126




[31] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001, Oc. Pit, h 60




[32] Ibid, h 61




[33] Ibid, h 60




[34] Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, Yogyakarta, Ekonista, 2002, Oc.Pit, h.127


Komentar di sini saudara ku

Click to comment